Liga Politik, Industri Politik, dan Polarisasi dalam Pilpres

0
115

Nusantara.news, Jakarta – Liga politik, liga sepak bola, ataupun liga basket, sekarang sudah hampir sama satu sama lain. Ada pertukaran pemain di setiap musim kompetisi. Seorang pemain bisa beda kubu ketika berada pada musim kompetisi berbeda. Adagium tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, kecuali kepentingan, agaknya masih akan tetap berlaku. Begitu pula koalisi dan dukung-mendukung, sepertinya sulit mencari yang abadi.

Fenomena ini sudah terjadi sejak awal reformasi. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur diusung sebagai presiden keempat RI oleh kelompok parpol yang menamakan poros tengah. Namun, poros tengah pula yang melengserkan Gus Dur sebagai presiden pada 23 Juli 2001.

SBY pernah tergabung dalam satu gerbong dengan Megawati di pemerintahan, tetapi kemudian berhadap-hadapan di Pilpres 2004. Hal yang sama antara SBY dan Jusuf Kalla (JK). Pada Pilpres 2004 SBY-JK berpasangan hingga memenangkan kontestasi. Namun pada Pilpres 2009, SBY-JK pecah kongsi. SBY yang berpasangan dengan Boediono kembali unggul melawan pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo.

Megawati dan Prabowo memang pernah bergandengan di satu kubu, menjadi capres dan cawapres. Namun sekarang mereka di kubu yang bersaing satu sama lain. KH Ma’ruf Amin yang pada pilkada lalu membuat fatwa Ahok menistakan agama, hingga menciptakan gerakan 212, untuk pilpres kali ini justru harus berhadapan dengan komunitas 212 itu sendiri. 

Ida Fauziyah, politikus senior yang berhadapan dengan Ganjar Pranowo saat pilkada Jawa Tengah, sekarang bergandengan tangan membela Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Belum lagi kisah hate-love PKS dengan PDIP. Mereka berseteru di beberapa pilkada, tapi juga berdampingan mesra di pilkada lainnya.

Satu lagi, Sandiaga Uno harus beradu taktik dengan sahabat karibnya sejak kecil, Erick Thohir di Pilpres 2019 ini. Belum lagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi yang dalam liga politik 2014 mendukung Prabowo, sekarang menjadi pendukung Jokowi.

Sebaliknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekjen Relawan ProJokowi (Projo) Guntur Siregar, politisi Nasdem yang juga mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang di kabinet Jokowi, Ferry Mursyidan Baldan, yang pernah di kubu petahana, kini berbalik posisi di kubu Prabowo.

Nomor urut kampanye pun kini saling bertukar. Di Pilpres 2014, Prabowo nomor urut 1 dan Jokowi nomor urut 2. Pilpres kali ini, Prabowo nomor urut 2 dan Jokowi nomor 1. Kalau mau, mereka tukaran saja semboyan jari-jari mereka. Tuhan suka yang ganjil dioper ke Jokowi, salam dua jari dioper ke Prabowo. Beres kan?

Sayangnya, mengapa eskalasi ‘kebaperan’ antarpendukung masih begitu tinggi di percakapan-percakapan ruang publik. Seseorang bisa dikeluarkan dari kelompok, ketika berbeda pilihan dengan mayoritas kelompok tersebut. Padahal apa perlunya kita ngotot dan bertengkar padahal junjungan politik kita gampang berputar haluan?

Kalau elite politik kita perilakunya cair, tidak ada kawan dan lawan abadi, saling bertukar orang dan taktik, lantas mengapa kita sebagai rakyat harus menjadi fanatik? Justru inilah saatnya menikmati pemilu dengan lebih woles, abaikan semua provokasi busuk itu.

Mereka di antara elite dan masyarakat arus bawah

Sebenarnya di level arus bawah, masyarakat Indonesia tergolong guyub dan punya solidaritas tinggi. Lihat saja manakala ada bencana di mana pun, semua berbondong-bondong menggalang bantuan. Beberapa kali Pilpres digelar, mereka tak ambil pusing siapa calon presidennya. Mereka berduyun-duyun dengan damai menuju bilik suara.Yang jadi persoalan mereka adalah harga-harga kebutuhan yang naik, pajak dan tarif mencekik, dan sulitnya mencari pekerjaan.

Tak ada urusan dengan politik elite, deklarasi dukungan kepala daerah, ataupun naik turunnya elektabilitas calon menurut lembaga survei. Mereka, masyarakat arus bawah itu, pada dasarnya lebih memikirkan “urusan perut” ketimbang larut dalam “perselisihan politik. Tak percaya? Pergi dan amati saja masyarakat di pedesaan dan pinggiran kota. Hanya saja, mereka kerap dimanfaatkan dan dihasut oleh para predator politik sehingga muncul “kerawanan”.

Di level elite pun begitu. Menyadari dalam politik tak ada lawan dan kawan abadi, mereka pun berpolitik amat lentur. Tak heran, hubungan Prabowo-Jokowi masih terjalin baik. Keduanya mengaku bersahabat. Begitu pun dengan Sandiaga-Ma’ruf Amin, mereka saling menghormati. Para ketua parpol pemerintah ataupun oposisi, juga tak tampak menunjukkan permusuhan. Pendek kata, baik di level elite maupun masyarakat di bawah, tak ada masalah dengan perbedaan politik. Mereka rukun-rukun saja.

Sumber masalah justru datang dari kelompok yang berada tengah, antara elite dan arus bawah. Siapa mereka? Sebut saja elite politik lapis tengah, para buzzer politik, lembaga survei, para relawan, dan simpul-simpul kelompok yang berafiliasi. Seringkali, ketegangan dan kegaduhan di muka publik dipicu oleh provokasi isu serta “kecerewatan” kelompok tengah ini. Tentu saja, apa yang mereka lakukan dalam konteks politik kontestasi sah-sah saja. Sebab mereka terpapar keuntungan, bahkan mungkin mencari makan dari industri politik seperti itu.

Tapi, sadarkah kita bahwa pada ujungnya para pendukung di akar rumput dipaksa untuk menerima manuver-manuver elite “lapis tengah” ini? Pendukung Jokowi dipaksa “membenci” Prabowo, pun massa Prabowo dipaksa “mengharamkan” Jokowi. Sama halnya pemilih akar rumput dipaksa memilih sesuai dukungan ketua umum parpol, para kepala daerah, ataupun elite di simpul-simpul komunitas. Kedua pihak berlomba men-downgrade, saling membetot pemilih bahkan dengan kampanye hitam dan memanipulasi data sekalipun.

Padahal di era pemilihan langsung, daulat pemilih tak bisa lagi “diatur-atur”. Ruang-ruang dialog dan penempaan kualifikasi kandidat harus terus hidup di masyarakat, bukan digiring dan dimonopoli oleh lembaga survei yang terkadang merangkap sebagai partisan. Tema-tema survei yang berkutat seputar “elektabilitas, popularitas, dan tingkat kepuasan terhadap kandidat,” sengaja atau tidak, mempengaruhi psikologi dan preferensi pemilih.

Politik di Era Industri Buzzer

Begitu pun dengan para buzzer politik, terlebih di era sosial media saat ini, membuat jagat politik amat sumpek, gaduh, dan kotor. Nalar politik dan objektivitas sulit ditemukan dalam kerja para buzzer ini. Sebab mereka memang dibayar untuk “mematikan” lawan dan “mendewakan” jagoannya. Sebagian besar relawan dan simpul-simpul kelompok juga telah bergeser: dari dukungan sukarelawan (tanpa pamrih) menjadi kelompok “berbayar”, ‘tak ada makan siang gratis’. Tak ada pula ideologi. Memang tidak semua begitu. Tapi ada. Banyak.

Tentu saja, para kelompok tengah dalam “industri politik” tersebut harus “ditertibkan”. Jika tidak, tatanan masyarakat Indonesia yang guyub bisa terpecah belah. Lalu untuk apa ada pemilu atau pilkada jika membuat politik jadi mengerikan dan sesama bangsa saling “membunuh”?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here