Lima Keanehan Kebijakan Impor Beras

2
172
Kebijakan impor beras oleh Perum Bulog mengundang pertanyaan besar, karena kebijakan itu ditempuh pada saat terjadi surplus beras.

Nusantara.news, Jakarta – Kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang memaksakan impor 500.000 ton beras masih menyimpan kejanggalan. Kejanggalan tersebut justru bertubrukan dengan logika pasar, kebijakan maupun kebutuhan. Adakah pesan sponsor mafia beras di dalamnya?

Tidak bisa dipungkiri, mulai dari anggota dewan, pengamat, akademisi dan pengamat, berkesimpulan ada yang aneh terkait kebijakan impor beras. Paling tidak ada tiga kejadian yang mengiringi kebijakan impor beras.

Pertama, kebijakan Mendag melakukan impor beras 500.000 ton terjadi justru di tengah terjadi surplus beras. Mentan Amran Sulaiman mengatakan produksi beras pada 2017 sebanyak 3 juta ton, sementara kebutuhannya hanya 2,6 juta ton. Sehingga ada surplus beras sebanyak 400.000 ton.

Berdasarkan data produksi dan konsumsi beras Kementerian Pertanian untuk Januari-April 2018, di Januari produksi beras mencapai 329.320 ton, meningkat di Februari sebesar 2,931 juta ton, kembali naik di Maret 4,97 juta ton dan April sebesar 3,01 juta ton. Karena itu impor beras 500.000 ton agak tidak masuk akal.

Kedua, impor beras sebanyak 500.000 ton menurut Mendag Enggar lantaran harga beras premium naik. Dia mengaku sengaja impor beras karena tak mau berspekulasi harga beras terus membubung dan tak terkendali.

Lucunya, yang naik adalah beras medium, tapi yang diimpor adalah beras khusus. Sehingga ada marjin yang lumayan besar dan ini berpotensi menjadi bancakan para tauke.

Ketiga, akibat impor beras sedemikian banyak, akibatnya harga beras panen petani jatuh karena begitu petani akan menikmati hasil panen ditimpa oleh beras impor.

Berdasarkan data pemasukan impor beras tanggal 8 Februari 2018 yang diperoleh Nusantara.news, jumlah kendaraan masuk sebanyak 184 truk dengan jumlah beras yang dibawa 3.533 ton. Sementara pada 9 Februari 2018 jumlah kendaraan masuk 109 truk lagi, dengan total beras yang dibawa 2.178 ton.

Sementara jumlah beras impor Bulog yang masuk sebanyak 1.548 ton. Dengan demikian jumlah impor beras sudah masuk signifikan. Ternyata Bulog secara total hanya mengimpor 281.000 ton, dari rencana 500.000 ton.

Dirut Umum Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan bahwa jumlah beras impor sebanyak 281.000 ton bukanlah keputusannya. Melainkan jumlah tersebut adalah pasokan yang bisa diperoleh dalam beberapa waktu ini.

“Kan dalam waktu dekat nyari beras nggak gampang cuma dikasi waktu 1,5 bulan nyari beras sebanyak itu juga nggak bisa. Itu bukan keputusan itu dapetnya,” katanya beberapa waktu lalu.

Djarot menjelaskan pada dasarnya beras impor sebanyak 281.000 ton tersebut merupakan jumlah maksimum bila dipenuhi pengiriman oleh tiga negara yang telah bekerjasama, yakni Thailand, Vietnam dan India.

“Iya jumlahnya maksimum 281.000 ton. Maksimumnya itu kalau datang, soalnya kan itu baru janji mereka,” jelasnya.

Lima keanehan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500.000 ton. Menurut dia, rencana tersebut membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini dimiliki pemerintah.

“Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain,” ujar Fadli Zon.

Fadli mengatakan, sedikitinya terdapat lima keanehan yang terjadi dalam rencana impor beras. Pertama, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih klaim Januari 2018 ini Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton. Jika angka-angka ini benar, seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya, harga beras di pasar justru merangsak naik.

Kedua, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, tapi izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.

Ketiga, pemerintah berdalih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Namun, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag No. 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Nyatanya saat ini Kemendag justru memberikan izinnya ke perusahaan lain.

Keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen. “Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan,” kata Fadli.

Kelima, izin impor awalnya diserahkan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), namun setelah dikoreksi akhirnya dialihkan ke Bulog. Ini menunjukkan rencana impor tidak ditata dengan matang, sehingga terjadi kesalahan kebijakan.

Dari keanehan demi keanehan seputar impor beras 500.000 ton tersebut memang perlu adanya audit investigasi atas kebijakan tersebut. Fokus investigasi meliputi, pertama, apa benar Indonesia sedang membutuhkan impor beras.

Kedua, berapa banyak sebenarnya impor beras yang dibutuhkan? Karena ketika didesak DPR, Enggar mengaku tak memegang data riil stok beras secara nasional. Dengan kata lain impor beras tersebut seperti mengada-ada.

Ketiga, mengapa impor beras seperti dipaksakan di saat Menteri Pertanian mengaku adanya surplus beras baik akhir 2017 maupun awal 2018. Lantas apa maksudnya?

Tapi satu-satunya yang dapat menjelaskan mengapa impor beras tersebut seperti dipaksakan adalah, 2018 adalah tahun politik. Pada tahun 2019 juga akan ada Pilpres. Sehingga ada peluang besar impor beras yang dipaksakan itu untuk kepentingan dana politik. Untuk siapa?[]

2 KOMENTAR

  1. Pak Polisi: kami percaya anda, tolong secepatnya usut tuntas pembikin kekacauan di negeri tercinta kita ini, jgn lengah pak – kami masyarakat yakin seyakin yakinnya anda pasti bisa berhasil mengungkap dan memenjarakan oknum tsb. Aamiin

  2. sebenarnya semua kesalahan ada di kementrian pertanian, prestasi palsu dan pencitraan berlebihan menciptakan kebohongan publik surplus beras. omudsman RI sudah menyindir kementrian pertanian agar tidak melakukan selebrasi panen yang berlebihan sehingga menciptakan euforia swasembada beras

    indikasi bahwa indonesia tidak surplus beras adalah
    1. stock bulog sangat minim ( dibawah 1 jt ton ) isinya pun kebanyakan rastra dan hanya sebagian kecil beras medium. stock tersebut terus menurun dengan cepat karena operasi pasar 50.000 ton/hari terus dilakukan untuk mengisi kekosongan.
    2. harga beras melambung tinggi dan stock di pedagang minim, gudang gudang penggilingan juga kosong
    3. dibentuk satgas pangan untuk mengendalikan harga secara paksa dan terkesan mengintimidasi pengusaha dan pedagang, padahal kalau stock melimpah tidak mungkin harga bisa naik, malah sebaliknya bisa turun dan stabil, para penimbun pun akan takut menimbun jika kondisi demikian.

    Jusuf Kalla pernah berkata jika stock bulog dibawah 1 jt ton itu sudah sangat bahaya maka harus segera impor.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here