Lindungi Aset, PT Garam Gandeng Kejaksaan Negeri di Madura

0
167

Nusantara.news, Surabaya – Julukan Madura sebagai pulau garam bukan tanpa sebab. Salah satunya adalah ketergantungan ekonomi ribuan warganya pada produksi pengolahan air laut menjadi kristal putih yang kerap dijumpai di meja dapur maupun bahan baku industri lainnya.

Mempertimbangkan hal itu, Direktur Utama PT Garam Ahmad Budiono mengatakan proses produksinya jangan disamakan dengan industri yang berorientasi bisnis. Seperti lazimnya badan usaha milik nasional atau daerah (BUMN-BUMD) akhir-akhir ini. Kendati berstatus plat merah, manajemen seperti dipaksa menjadikan bangsa Indonesia sebagai obyek bukan laiknya pemilik.

“Kami mampu menyerap tenaga kerja 2.500 setiap tahunnya. Penyerapan tenaga kerja dalam jumlah banyak ini, karena produksi garam kita menerapkan program padat karya,” katanya di Pamekasan, Jumat (10/3/2017).  Memang, kata dia, produksi garam dengan sistem ini sangat bergantung pada cuaca.

Tapi ia menilai, pola tersebut sangat cocok untuk masyarakat Indonesia dan rakyat Madura yang merupakan pulau penghasil garam. Sebab, dengan pola produksi padat karya itu, membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari hulu hingga hilir. “Dari sisi efisiensi jumlah pekerja, memang tidak efisien, tapi dari sisi pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja, pola ini sangat mendukung pengurangan pengangguran di masyarakat,” tuturnya.

Total produksi garam di lahan milik PT Garam tahun 2016, sebanyak 25.500 ton dengan luas lahan tambak garam seluas 5.300 ha se-Indonesia. Menurut dia, total jumlah produksi itu termasuk 500 ton hasil produksi uji coba pengembangan lahan di Nusa Tenggara Timur di lahan seluas 400 hektare. “Jadi jumlah produksi sebanyak 25.500 ton tahun lalu itu, termasuk hasil uji coba di NTT itu,” ucapnya, menjelaskan.

Khusus di Madura, jumlah total produksi garam sebanyak 25.000 ton dengan kualitas garam terbaik di Pamekasan dan di Gresik Putih di Kabupaten Sumenep. Pernyataan ini yang bisa menjelaskan kenapa PT Garam kerap merugi. Namun jika kepentingannya memang benar untuk penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat, tentu tidak bisa dijadikan alasan. Bagaimanapun, perusahaan negara harus bisa dinikmati oleh rakyat negeri ini bukan malah menerapkan prinsip kerja yang murni bisnis.

Karena itu, PT Garam menggandeng tiga  Kejaksaan Negeri (Kejari) di Madura, yakni Kejari Sampang, Kejari  Pamekasan dan Kejari  Sumenep, untuk berkomitmen melindungi aset perusahaannya. Kerja sama itu dalam bentuk asistensi di Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara.

Pihak kejaksaan dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum atau pengacara negara untuk PT Garam. “Kerja sama ini kami lakukan dalam rangka untuk melindungi dan menyelamatkan aset negara yang dikelola oleh PT Garam,” terang Ahmad Budiono.

Realisasi perjanjian ini melalui surat kuasa khusus (SKK) dari pihak kesatu (pertama) kepada pihak kedua sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja dan ditandatangani langsung oleh masing-masing pimpinan di empat institusi tersebut.

Dari pihak PT Garam oleh Direktur Utama PT Garam Ahmad Budiono, sedangkan dari pihak Kejari ditandatangi oleh masing-masing pimpinan, yakni Kepala Kejari Pamekasan Rudi Prasetyo, Kepala Kejari Sampang Bambang Sutrisna dan Kepala Kejari Sampang Adhi Prabowo.

Kajari Pamekasan Rudi Prasetyo menjelaskan kerja sama ini menunjukkan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak saja menangani perkara pidana, tapi juga perdata. “Ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang dan kami siap bekerja sama dengan perusahaan negara ini,” sebutnya.

Bantuan hukum yang diberikan Kejari dalam kerja sama tersebut, di antaranya adalah penegakan hukum, tertib administrasi hukum dan konsultasi hukum. PT Garam, kata dia, juga bisa memberikan kuasa hukum penuh kepada jaksa negara dalam menangani kasus perkara perdata dan tata usaha negara.

Menurut Rudi, kejaksaan telah memiliki jaksa profesional dan dengan adanya kerja sama ini, nantinya bisa menghemat keuangan negara, karena setiap jenis bantuan yang diberikan tidak dikenai bayaran. “Yang terpenting, ini dalam rangka menyelamatkan aset negara,” katanya.

Selain itu, kerja sama antara dua institusi itu juga sebagai implementasi dari kesepakatan pemerintah pusat membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here