Logika Hehamahua dan LHKPN

0
85

ABDULLAH Hehamahua, aktivis senior, mantan Penasehat KPK, punya logika yang menusuk. Menurutnya, kalau ada aparatur sipil negara (ASN) yang punya mobil Mercy, hanya dua kemungkinan, warisan atau korupsi. Itu dikatakan mantan Ketua Umum PB HMI itu dalam diskusi bukunya berjudul Jihad Memberantas Korupsi, yang diselenggarakan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau-Kepulauan Riau, di Pekanbaru, Selasa kemarin (26 Desember 2017).

Logika Hemamahua sangat logis, terutama jika ditujukan kepada ASN yang tidak mempunyai usaha atau bisnis tertentu sebagai sumber pemasukannya. ASN seperti itu, jika dia kaya raya, tentu hanya dua itu sumber kekayaannya: Korupsi atau warisan. Kalau dia bukan anak orang kaya, dan tidak pula punya usaha sampingan, pastilah dia korupsi.

Tetapi logika itu tidak sepenuhnya tepat ditujukan kepada ASN, sebab ASN boleh berbisnis. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ditemui larangan bagi ASN untuk berusaha. Dulu, dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS memang dilarang memiliki saham di perusahaan atau memiliki kegiatan usaha di luar lingkup kewenangannya. Bahkan juga di luar lingkup kewenangannya pun dilarang, jika porsi kepemilikan sahamnya bisa mengendalikan jalannya perusahaan tersebut.

Tapi, sekarang ketentuan itu sudah berubah dengan diberlakukannya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang mencabut PP Nomor 30 Tahun 1980 itu.

Jadi, logika Hehamahua tadi lebih tepat ditujukan kepada anggota TNI dan Polri. Sebab, larangan berbisnis itu masih berlaku untuk anggota TNI dan Polri. Dalam Pasal 5 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, disebutkan anggota Polri dilarang memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

Larangan bagi Anggota TNI lebih tegas lagi. Dalam Pasal 39 UU TNI disebutkan, anggota TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Bobot larangannya sama dengan larangan terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Dengan demikian, jika ada anggota TNI dan Polri yang mempunyai kekayaan miliaran rupiah, patut diduga keabsahan sumbernya.

Sebetulnya, jumlah kekayaan para pejabat Polri dan TNI itu tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diisi sendiri oleh pejabat bersangkutan sebelum diserahkan ke KPK. Sebagian besar kekayaan pejabat TNI dan Polri bisa dilihat di situ, apalagi menurut KPK, tahun 2014 kemarin saja tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN secara nasional sudah mencapai 69,19%.

Penelusuran dari laman acch.kpk.go.id, memperlihatkan  jumlah kekayaan para petinggi di kedua instansi itu.  Pada umumnya bernilai miliaran rupiah. Sejauh yang terlihat, jumlah harta sebanyak itu adalah kekayaan yang sah, karena pada umumnya diakui diperoleh dari hasil sendiri atau sumber lain yang legal.

Tetapi, kalau dibenturkan dengan logika Hehamahua tadi, muncul tanda tanya. Bagaimana hebatnya para petinggi TNI dan Polri bisa menabung hingga mencapai miliaran rupiah, sementara dia tidak boleh berbisnis dan gajinya pun tak seberapa.

Berdasarkan PP 31 dan PP 32 Tahun 2015, gaji pokok anggota TNI dan Polri dengan pangkat tertinggi (bintang empat) dan masa kerja 32 tahun hanyalah Rp5.646.100. Jika ditambah dengan uang lauk pauk (ULP) ) Rp45 ribu sehari, atau Rp1.350.000 sebulan, serta mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 18 (posisi tertinggi) sebesar Rp25.600.000. Total take home pay-nya kurang lebih sekitar Rp32-an juta.

Aturan memang mewajibkan penyelenggara negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Tapi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu tidak mengatur sanksi bagi yang melanggar. Kabarnya sudah ada rencana menerbitkan aturan soal sanksi.

Saran kita, kalau hendak dibuatkan aturan, jangan sekadar menekankan kewajiban melaporkan harta kekayaan. Tetapi juga mesti ada kewajiban untuk menjelaskan secara logis asal muasal harta yang tercantum dalam laporan. Dan mesti ada upaya verifikasi dari pihak yang menerima laporan.

Dari sisi inilah LHKPN itu mesti diberi arti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here