Logika tak Logis Mendagri

0
281

KONTROVERSI kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur di dua provinsi, terus berlanjut. Sejumlah pihak terus mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, dua pati Polri yang diusulkan ke Presiden untuk mendapat persetujuan sebagai Plt. Gubernur adalah  Deputy Operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan untuk Plt. Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin untuk Sumatera Utara. Mereka akan mengisi kursi gubernur yang akan ditinggal pejabat sekarang. Jabatan Gubernur Sumut akan habis 15 Februari 2018, sementara jabatan Gubernur Jabar akan selesai 13 Juni 2018.

Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan pengusulan dua jenderal polisi itu di Kemendagri, Kamis kemarin. Kata Mendagri, ada 17 provinsi yang gubernur akan segera memasuki purnajabatan di sepanjang Pilkada 2018 ini. Sementara untuk mengisinya dengan pejabat tinggi madya dari Kemendagri, jumlah eselon 1 di kementerian tersebut pun terbatas.

Mendagri Tjahjo Kumolo  mengatakan tidak bisa menunjuk seluruh pejabat eselon 1 menjadi Plt. Gubernur. “Saya tidak mungkin melepas pejabat eselon 1 untuk 17 provinsi. Kalau semua dilepas Kemendagri bisa kosong,” kata Tjahjo.

Sementara kursi kepala daerah tidak boleh dibiarkan kosong, karena perpanjangan jabatan kepala daerah juga tidak dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Itulah yang, menurut Tjahjo, menjadi dasar penunjukan Plt. Gubernur dari luar Kemendagri.

Oleh karena itu, kata Mendagri, tak ada yang salah dengan penunjukan Pati Polri sebagai Plt. Gubernur. Apalagi sebelumnya juga pernah menunjuk Irjen Pol Carlo Brix Tewu, sebagai Plt. Gubernur Sulawesi Barat, pada tahun 2017. Mendagri juga memberi contoh pernah menunjuk perwira TNI untuk tugas yang sama, yakni Mayjen (Purn) Soedarmo sebagai Plt. Gubernur Aceh pada 2017.

Sementara Mendagri juga tidak mau mempercayakan jabatan Plt. Gubernur kepada pejabat tinggi madya di Pemprov, seperti  Sekretaris Daerah. Karena, menurutnya, akan rawan bagi mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) baik untuk mendukung petahana maupun sebaliknya.

Sekarang mari kita lihat argumen tersebut satu persatu.

Pertama,  penunjukan Irjen Pol Carlo Tewu sebagai alasan pembenaran penunjukan M. Iriawan dan Martuani Sormin. Itu keliru. Sebab, kedua peristiwa itu mempunyai dasar hukum yang berbeda.

Penunjukan Carlo jelas melanggar aturan. Sebab acuannya ketika itu adalah Pemendagri Nomor 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 ayat 2 ada batasan jelas bahwa Plt. Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau Pemerintah Daerah Provinsi. Karena itu, perwira Polri jelas tidak termasuk yang dibolehkan memikul tugas tersebut. Jadi, penunjukan Carlo oleh Mendagri jelas melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh Mendagri.

Penunjukan Soedarmo juga tidak bisa dibandingkan dengan penunjukan Carlo. Carlo waktu itu menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, sedangkan Soedarmo menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Artinya, Soedarmo memenuhi syarat untuk menempati posisi itu.

Penunjukan Iriawan dan Martuani berpedoman pada Permendagri baru, yakni Nomor 1 Tahun 2018 yang diterbitkan Tjahjo pada 9 Januari 2018 kemarin. Dalam peraturan ini, sudah dihapus ketentuan yang mengharuskan Plt. Gubernur diisi dengan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemprov. Jadi di atas kertas, penunjukan itu sah.

Pertanyaan tentang penunjukan Iriawan dan Martuani, bukan lagi soal legalitas, tapi pada efektivitas. Sebab, kedua pati ini adalah pejabat penting  operasional Polri. Iriawan adalah Asisten Operasi Kapolri. Menurut Pasal 8 Perpres Nomor 5/2017,  jabatan itu adalah unsur pembantu pimpinan dalam manajemen operasi kepolisian yang berada di bawah Kapolri. Sedangkan jabatan Kadiv Propam yang disandang Martuani adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal Polri. Martuani memimpin divisi yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin/ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri.

Kedua jabatan ini jelas mempunyai intensitas kesibukan yang luar biasa, dibandingkan dengan jabatan yang disandang Carlo Tewu di Kemenko Polhukam.

Kedua, penolakan Mendagri untuk mempercayakan Plt. Gubernur kepada pejabat Pemprov karena khawatir akan memicu mobilisasi ASN. Menurut kita keberatan Mendagri itu adalah sesuatu yang serius. Penolakan Mendagri tersebut bisa dikatakan sebagai pelecehan terhadap integritas dan profesionalisme para pejabat tersebut.

Bisa jadi selama ini ada pejabat daerah yang tidak netral dalam Pilkada, tetapi sangat tidak tepat menggeneralisasi mereka. Sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri, sikap Mendagri tersebut sangat keliru. Seharusnya dia menaruh kepercayaan tinggi terhadap seluruh jenjang ASN di pemerintahan daerah. Selanjutnya, dengan kewenangannya yang ada, dia mengawasi pelaksanaan kepercayaan itu. Apalagi netralitas ASN dan semua pejabatnya di Pilkada sudah diawasi banyak mata: mulai dari Bawaslu, KPU, LSM, pers, publik sampai kandidat pilkada dan partai-partai politik.

Jika memang pejabat eselon 1 Pemprov dinilai Mendagri tidak bisa dipercaya akan netral dalam Pilkada, semestinya Tjahjo meniadakan  saja ketentuan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 yang memberi peluang bagi mereka untuk menjabat Plt. Gubernur. Kalau ditiadakan, Mendagri tidak perlu menyatakan penolakan yang sangat mungkin menyinggung harga diri pejabat daerah itu. Dan pada gilirannya akan mempengaruhi harmonisasi hubungan pusat-daerah.

Kecurigaan Mendagri terhadap pejabat eselon 1 Pemprov bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, dia harus membuktikan, tidak akan ada penunjukan pejabat daerah menjadi Plt. Gubernur atau Plt. Bupati/Walikota di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini. Artinya, semua Plt. Kepala daerah harus berasal dari pejabat pusat.

Kedua, jika dari 171 daerah itu terdapat satu saja pejabat eselon 1 pemerintah daerah yang ditunjuk, maka dampak psikologis-politisnya sangat besar. Mendagri bisa dianggap tidak konsisten. Atau, pejabat daerah yang ditunjuk dianggap sebagai “orang pusat” yang berpotensi menumbuhkan resistensi dari sesama koleganya di daerah.

Jadi, bagaimana kita mencari logika di balik keputusan tak logis ini?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here