LRT Jakarta 200 kilometer, Mimpi Atau Nyata?

1
199
Rencana pembangunan jalur kereta ringan (light rapid transit--LRT) DKI Jakarta sepanjang 200 kilometer dengan biaya investasi Rp337,5 triliun, mimpi atau kenyataan?

Nusantara.news, Jakarta – Gagasan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahudin Uno soal rencana membangun kereta ringan (light rail transit—LRT) senilai US$25 miliar atau ekuivalen Rp337,5 triliun di satu sisi membanggakan. Tapi di sisi lain mengundang pertanyaan, sanggup kah proyek tersebut dijalankan?

Menurut rencana Wagub Sandi membangun LRT sepanjang lebih dari 200 kilometer di wilayah Jakarta. Rencana itu akan dibangun selama lima tahun, sejak 2020 hingga 2025.

Walaupun gasan orisinil tersebut datang dari konglomerat PT Ratu Prabu Energi, namun eksekusinya di bawah komando Anies-Sandi.

Konsepnya LRT tersebut nantinya pembiayaan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang hanya Rp77,1 triliun. Model pembiayaannya menggunakan pendekatan full business to business, tanpa dukungan dari pemerintah dalam pemberian jaminan, serta melibatkan investor Korea, China dan Jepang yang telah mapan di bidang LRT.

“Terus terang kami sangat gembira karena ini adalah satu usulan yang sangat konkret dalam mengatasi masalah kemacetan di ibukota. Ini juga mimpi saya,” kata Sandiaga.

Sandi akan memastikan bahwa Jakarta akan memiliki transportasi berbasis rel yang tidak kalah dengan kota-kota besar di luar negeri, yakni transportasi berskala global.

Untungkan DKI

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menilai bahwa, proyek sudah LRT mendesak untuk dibangun kota Jakarta guna mengurai kemacetan.

Pertama, LRT sudah sangat mendesak karena dari satu sisi tak perlu pembebasan tanah. Karena selama inikan DKI seringkali terbelenggu dengan persoalan pembebasan tanah. LRT dapat menggunakan tepi jalan raya yang sudah ada atau jalan-jalan pendukung lainnya.

Kedua, dengan direalisasikannya transportasi berbasis rel itu, secara otomatis akan mengurai dampak kemacetan serta mengurangi kadar polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan umum.

Karena itu Yayat menilai adanya LRT akan menguntungkan Pemprov DKI. Ia melihat, dalam hal ini bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pihak BUMD. “Kita bisa kembangkan kerangka bisnis dengan transit oriented development (TOD). Artinya, pengelolanya juga akan diuntungkan. Juga mendorong kelas menengah meninggalkan kendaraan pribadi. Secara tak langsung secara perlahan mengajak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.

Tidak mudah

Tentu saja rencana itu merupakan rencana yang brilian, namun sama sekali bukan pekerjaan mudah, semudah membalik telapak tangan. Paling tidak ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Sandi dalam merealisasi mimpinya.

Pertama, kontur Jakarta yang sudah pabaliyut dengan lalu lintas jalan yang semrawut tidak mudah untuk ditata. Akan ada banyak kendala teknis di lapangan baik itu dalam bentuk pembebasan lahan, perombakan jalan, atau bahkan konektivitas yang beririsan dengan jalur LRT.

Kedua, karena jalur yang akan dikoneksikan dengan LRT sejauh 200 kilometer, maka mau tak mau tetap ada pembebasan lahan, baik untuk jallur baru maupun untuk stasiun-stasiun perhentian LRT. Disana dibutuhkan lahan untuk orang berlalu lalang, UKM berjualan, sampai resto besar untuk makan besar.

Ketiga, terhadap wilayah yang harus dibebaskan atau bahkan direlokasi, tidak serta merta dapat terlaksana. Karena pasti akan ada penolakan warga dan oleh karenanya Pemprov DKI perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan yang humanis.

Keempat, kalau pun akan dilakukan relokasi, maka tempat tujuan relokasi harus lebih baik dari tempat tinggal asal warga. Misalnya berupa rumah susun atau apartemen yang representatif.

Kelima, persoalan menghimpun dana investasi Rp337,5 triliun dalam lima tahun bukan lah pekerjaan yang mudah, terutama dimasa krisis global seperti sekarang ini. Presiden Jokowi saja yang punya program pembangunan 245 proyek strategis dengan biaya Rp5.500 triliun sejak 2015 hingga 2019, baru empat proyek yang benar-benar tuntas sepanjang 2017.

Keenam, pemasangan tiang pancang untuk LRT akan menghadapi kendala terutama terkait pipa PDAM, kabel PLN dan Telkom, serta serat kabel optik. Sehingga apabila tidak ada alternatif titik tiang pancang, maka harus mereposisi pipa dan kabel-kabel tersebut dan tentu bukan biaya yang murah.

Ketujuh, dalam pembangunan transportasi masa (mass rapid transportation—MRT) di DKI yang sudah mencapai 70%, masih harus berhadapan dengan 195 bidang tanah yang proses pembebasannya masih sangat alot. Bayangkan, bagaimana dengan seluruh kawasan DKI Jakarta yang luas wilayahnya mencapai 355,15 hektare? Bisa jadi ada ribuan bidang tanah yang akan menghadapi pembahasan jalan buntu alias deadlock.

Itu sebabnya, kita patut mempertanyakan, apakah rencana pembangunan 200 kilometer LRT di  DKI hanya sebatas mimpi atau akan mewujud menjadi kenyataan?[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here