Lucunya Intel Kita

0
291
Ilustrasi: Logo Badan Intelijen Negara (BIN) di Kantor BIN Jakarta. ANTARA FOTO

MUNGKIN inilah salah satu “manfaat” era reformasi. Dulu, intel itu identik dengan kesan seram, dingin, kaku dan tertutup. Kini intel terlihat lucu. Barangkali ini tuah transparansi, sehingga apa pun harus dibuka, termasuk beberapa pekerjaan intelijen.

Kemarin, Badan Intelijen Negara (BIN) mengumumkan adanya temuan soal 50 penceramah agama dan 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar oleh paham radikal. Menurut Juru Bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, temuan itu berasal dari hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama, yang didalami oleh BIN. Entah apa alasannya, BIN mengambil hasil survei sebuah LSM sebagai dasar kajian. Padahal, menurut Ketua Dewan Pengawas P3M, Agus Muhammad, P3M sendiri belum melakukan penelitian yang mendalam dan hasil survei itu bukan untuk dipublikasi.

Akhir April lalu, Kepala BIN Budi Gunawan juga pernah menyebutkan adanya 39 persen mahasiswa di 15 provinsi Indonesia yang telah terpapar oleh paham radikal. Kalau ini benar, berarti ini persoalan serius. Sebab, menurut Statistik Pendidikan Tinggi 2017 yang diterbitkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, jumlah mahasiswa tercatat 6.924.511 orang. Nah, kalau 39 persen di antaranya terpapar radikalisme, berarti ada 2.700.559 orang mahasiswa yang menganut paham itu.

Budi Gunawan menyebutkan juga ada 23,3% pelajar tingkat SMA yang setuju menegakkan negara berdasarkan khilafah melalui cara jihad. Itu berarti ada 2.176.792 orang siswa yang berpendapat seperti itu. Karena berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan 2016/2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah siswa setingkat SMA tercatat 9.342.455.

Katakanlah semua data di atas itu benar adanya, terlepas dari persoalan metodologi yang bisa panjang kalau diperdebatkan. Pertanyaannya, apa iya temuan itu harus dipublikasikan kepada khalayak?

Inilah yang mengundang reaksi dari dua politisi DPR, Fachri Hamzah dan Fadli Zon, bahwa semestinya laporan itu cukup dibisikkan saja kepada presiden. Mungkin reaksi ini, di mata kelompok politik tertentu, dianggap nyinyir. Tetapi, menurut kita, ada benarnya.

Sebab Budi Gunawan sendiri yang mengatakan bahwa satu-satunya client BIN hanya presiden. “Sebagai mata telinga presiden dan pemerintah, sesuai dengan UU, BIN punya single client yaitu presiden. Semua informasi yang dikumpulkan diolah cepat, tepat dan akurat disampaikan ke presiden,” katanya di DPR, 7 September 2016 silam.

Artinya, tidak ada keharusan BIN menyampaikan temuannya kepada publik. Karena seluruh aktivitas telik sandi itu identik dengan kerahasiaan. Kerahasiaan adalah satu dari delapan asas penyelenggaraan intelijen yang diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Asas lain misalnya kompartementasi, artinya hanya unit intelijen yang bertugas saja yang mengetahui apa yang dikerjakannya. Jadi, jangankan masyarakat luas, unit intelijen yang lain pun tak boleh tahu.

UU Intelijen itu juga mewajibkan setiap personel intelijen merahasiakan seluruh pekerjaan, kegiatan, atau informasi yang diperolehnya.

Setiap intelijen selalu bekerja atas dasar prinsip –mengutip misi Australian Signals Directorate, lembaga intelijen Australia yang bertugas di bidang sistem  komunikasi dan keamanan jaringan komputer pemerintah— “reveal their secrets, protect our own”, bongkar rahasia mereka, lindungi punya kita. Jika tidak begitu, ya, bukan intelijen namanya.

Nah, kalau temuan atau hasil kajian BIN tentang 40 masjid yang terpapar radikalisme atau 39 persen mahasiswa yang menjadi radikal itu diumbar ke muka umum, sukar kita memahami logikanya.

Tapi, lagi-lagi, mungkin inilah “manfaat” reformasi: Atas nama transparansi, apa pun harus dibuka, termasuk membuka yang mestinya tertutup.

Aparat intelijen kini bekerja dengan logika pejabat pelayanan publik. Sebab, salah satu tugas pejabat di bidang pelayanan publik adalah membuat pernyataan atas pekerjaannya agar publik tahu apa yang dikerjakannya. Publik berhak tahu atas apa saja yang dilakukan pejabat. Sebab jabatannya itu berkait dengan kepentingan publik secara luas.

Tapi pejabat intelijen tidak begitu. Mereka bekerja dalam “hiruk pikuk kesunyian”. Kalaupun dalam keadaan yang sangat terpaksa mereka harus bicara, intelijen berada dalam kredo: don’t lie, but don’t tell the truth.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here