Luhut Sepertinya Panik Dikejar Target Menambal Defisit APBN

0
347

Nusantara.news, Surabaya – Pensiunan TNI mestinya lebih nasionalis dari yang lain. Bukan seperti Letjen (Pur) Luhut Binsar Panjaitan yang justru obral pulau ke investor asing.

Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan memang patut dikecam. (Baca : Luhut Menawarkan Jepang Mengelola dan Menamai Pulau-Pulau di Indonesia). Setelah dikecam mantan  Mensesneg Bambang Kesowo (Baca : Pulau-Pulau Kecil Sekitar Batam Rawan Dicaplok Singapura), kini Dekan Fakultas Teknik Kelautan ITS Prof. Dr. Daniel M Rosyid turut berkomentar.

“Kenapa harus asing? Indonesia kan bisa. Mungkin dengan melibatkan Bank BUMN atau konsorsium,” saran Guru Besar ITS itu kepada nusantara.news, Kamis (19/1/2017).

Obral pulau itu dinilai Daniel sepertinya Indonesia kehilangan akal untuk menutupi defisit APBN. “Mestinya ditawarkan dulu ke investor dalam negeri atau BUMN. Kalau ini dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan akan mengancam kedaulatan rakyat,” lanjut Daniel.

Meskipun dikelola swasta, papar Daniel, yang mengatur pengelolaan pulau-pulau itu tetap pemerintah. Tidak semua bagian pulau untuk kegiatan ekonomi apalagi yang eksploitatif. Kawasan-kawasan dengan ekosistem yg masih asli harus dikonservasi. “Mengapa harus orang asing? Kita bisa saja memberi  nama pulau-pulau tersebut dengan nama-nama Indonesia atau nama pahlawan daerah setempat,” pungkasnya.

Senada dengan Daniel, pelaku usaha perikanan di kepulauan, Hittah Alamsyah, juga menyayangkan sikap pemerintah yang akan meminta Negara lain memberi nama pulau-pulau di Indonesia.

Menurutnya, melihat situasi politik dan kebijakan Pemerintah  sekarang  jadi bingung, “Kita  nggak tahu mana yang benar dan yang salah. Yang jelas dampaknya rakyat kecil yang susah dan  menderita,” keluh Hittah.

Selain soal pulau Hittah juga menyebutkan biaya sekolah, kuliah, sudah mau mulai berbayar lagi. Biaya pendidikan semakin mahal. “Bagaimana janji Pemerintah dan DPR yang lalu, ini aturan dirubah lagi. Biaya pendidikan, kesehatan , pangan dan perumahan menjadi sangat mahal. Aset negara, pulau mau dijual kepada asing,” gugat Hittah.

“Anehnya lagi memberi nama pulau saja diserahkan asing. Masa 250 juta rakyat Indonesia, memberi nama pulau saja tidak mampu?” ujarnya kesal, kecewa dan heran.

Menurut catatan Redaksi, Negara Kepulauan Indonesia terbentang dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua, dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Rote di Samudra Indonesia bertabur ribuan pulau besar dan kecil, yang terhubung oleh berbagai selat dan laut.

Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau. Ada 92 pulau terdepan (Perpres no.78 Tahun 2005), 67 pulau (28 berpenduduk, 39  kosong) berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Terkait pembebasan pemberian nama ini, sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak rencana Luhut. Dia menegaskan, pihak Investor asing tidak memiliki wewenang untuk berkontribusi memberi nama terhadap 4 ribu pulau di Indonesia yang belum memiliki nama resmi. “Pulau di Indoneiaa harus diberi nama dengan Bahasa Indonesia, atau menggunakan nama tokoh daerah setempat,” jelasnya.

Memang, gagasan privatisasi pulau yang dilontarkan Luhut sungguh keterlaluan. Bahkan dia menawarkan Pulau Morotai yang sangat bersejarah bagi penduduk setempat ke investor Jepang yang menggugah Sultan Tidore berkirim surat terbuka kepada Presiden (baca : Surat Terbuka Sultan Tidore Husain Sjah kepada Presiden).

Apakah dengan munculnya penolakan itu Luhut akan meneruskan gagasannya? Kita tunggu nanti. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here