MA Amerika Perkuat “Travel Ban” Kelompok Umat Beragama Kecewa

0
112
Gedung Mahkamah Agung AS. Foto: Getty Images

Nusantara.news, Washington – Sejumlah organisasi berbasis agama yang selama ini membantu pemukiman pengungsi di Amerika Serikat mengaku kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menguatkan sebagian Perintah Eksekutif (Executive Order) Presiden AS Donald Trump tentang pelarangan pendatang dari negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim atau “Travel Ban”.

Sejumlah pemimpin organisasi di lembaga pengungsi seperti World Relief, Church World Service, HIAS, dan Layanan Migrasi dan Pengungsi Gereja Katolik, berbicara pada hari Senin (26/6) mengenai kebijakan   Travel Ban. Terutama soal para pengungsi yang tidak memiliki koneksi ke Amerika Serikat, kelompok yang disetujui oleh MA untuk dilarang memasuki AS sesuai Perintah Eksekutif Trump.

Dalam sebuah pernyataan, Church World Service, organisasi pengungsi Kristen, mengatakan bahwa adanya variasi larangan perjalanan Trump adalah “keputusan yang tidak bijaksana dan menghancurkan nilai-nilai fundamental keadilan dan kemanusiaan kita.

“Kami akan terus menggunakan semua tindakan yang harus dilakukan untuk membatalkan sepenuhnya larangan yang tidak “khas Amerika” ini, dan mendesak para pejabat untuk menunjukkan keberanian politik dalam menghadapi kemunduran hukum dan kemanusiaan ini,” kata pernyataan organisasi tersebut, sebagaimana dilansir Huffington Post.

Pada hari Senin 26 Juni lalu, MA Amerika membatalkan sebagian perintah yang telah dicekal oleh pengadilan federal di Maryland dan Hawaii tentang Travel Ban ke sejumlah negara mayoritas Muslim. Pemerintah Donald Trump bisa mulai menerapkan perubahan tersebut setelah masa tunggu 72 jam.

Dalam putusan MA, orang-orang yang berasal dari 6 negara yang terkena larangan yaitu: Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, yang memiliki hubungan “bonafide” atau mapan dengan seseorang atau entitas yang berada di Amerika Serikat akan diizinkan masuk AS. Termasuk orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dekat, para mahasiswa yang akan masuk ke universitas di AS, karyawan yang telah diterima di perusahaan AS atau dosen yang diundang ke AS oleh sebuah organisasi.

Aturan yang sama juga berlaku untuk para pengungsi dari seluruh dunia yang ingin datang ke AS.  Pengungsi yang telah menjalin hubungan dengan seseorang atau entitas di AS mungkin akan diizinkan masuk, namun mereka yang tidak memiliki hubungan dapat diblokir. Sementara menurut data perkiraan New York Times, sekitar 4 dari 10 pengungsi yang memasuki AS biasanya tidak memiliki ikatan keluarga.

Keputusan MA tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga-lembaga berbasis agama yang selama ini berperan penting dalam membantu pengungsi menyesuaikan diri dengan kehidupan di Amerika. Enam dari 9 lembaga yang didanai pemerintah federal adalah kelompok berbasis agama.

Organisasi-organisasi ini memiliki banyak pertanyaan tentang bagaimana pemerintah AS menafsirkan apa yang dimaksud dengan syarat memiliki hubungan “bonafide” atau mapan dengan entitas di AS.

Layanan Migrasi dan Pengungsi Konferensi Waligereja Amerika Serikat (The United States Conference of Catholic Bishops’s Migration and Refugee Services- USCCB/MRS) mengaku telah membantu memukimkan kembali sekitar 30% pengungsi yang tiba di AS setiap tahunnya. Ashley Feasley, direktur kebijakan USCCB/MRS, mengatakan kepada Huffington Post bahwa organisasinya segera memperhatikan kesejahteraan keluarga pengungsi yang tiba secara mendadak atau yang sudah dijadwalkan sebelumnya untuk datang ke AS.

“Kami prihatin dengan kelompok tertentu, seperti anak-anak pengungsi dan orang-orang yang menghadapi penganiayaan berlatar belakang agama yang mungkin tidak dapat mengakses perlindungan di Amerika Serikat saat ini karena keputusan tersebut,” kata Feasley, sebagaimana dilaporkan  Huffington Post.

“Orang-orang kelompok ini benar-benar orang yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan, terlepas dari apakah mereka memiliki hubungan di Amerika Serikat. Yang pasiti, mereka melarikan diri dari penganiayaan dan telah bertekad untuk memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan sebagai pengungsi.”

Namun begitu, HIAS, sebuah organisasi pengungsi Yahudi dan salah satu penggugat dalam kasus Travel Ban tersebut di Maryland, mengatakan bahwa mereka menyambut baik keputusan MA tersebut sebagai penegasan bahwa Trump (tidak bebas begitu saja) dengan “wewenang tak terbatas” untuk melarang pengungsi memasuki AS.

Kelompok tersebut mencatat bahwa banyak pengungsi yang dipilih oleh pemerintah AS untuk bermukim telah memiliki anggota keluarga di AS. HIAS juga mengklaim bahwa para pengungsi yang tidak memiliki hubungan keluarga mungkin masih bisa memenuhi syarat untuk masuk, karena biasanya mereka memiliki hubungan dengan organisasi pengungsi yang berbasis di AS yang telah mulai bekerja dengan pengungsi, jauh sebelum mereka tiba di AS.

Kelompok tersebut menegaskan, proses pemeriksaan menyeluruh selama 2 tahun yang dilakukan antara pengungsi dengan pemerintah AS dapat dianggap sebagai “koneksi yang mapan/bonafide” dengan entitas AS.

HIAS mengatakan, pihaknya akan tetap memantau bagaimana pemerintahan Trump menerapkan keputusan MA tersebut, dan siap untuk menantang pemerintah kembali di pengadilan jika diperlukan.

“Kami senang bahwa mereka yang memiliki keluarga dan ikatan lainnya dengan AS, termasuk pengungsi yang melarikan diri karena kekerasan dan penganiayaan, tidak akan dikenai pengecualian Perintah Eksekutif secara sewenang-wenang,” kata Presiden dan CEO HIAS, Mark Hetfield dalam sebuah pernyataan.

“Pengadilan Putaran Keempat dan Kesembilan mengakui bahwa, baik Konstitusi maupun undang-undang negara mengizinkan Presiden menjalankan otoritas yang berpotensi membahayakan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, World Relief, sebuah organisasi Kristen yang membantu  pengungsi di AS, mengatakan bahwa pihaknya masih mengevaluasi dampak keputusan ini terhadap programnya. Meski demikian, para pemimpin Bantuan Dunia percaya bahwa AS harus mengizinkan orang-orang yang rentan untuk dimukimkan di negara ini.

“Sebagai sebuah organisasi yang telah terlibat dengan pengungsi selama lebih dari 35 tahun, kami tak henti-hentinya dalam komitmen terhadap pengungsi, dan keyakinan kami bahwa pengungsi telah berhasil memberi kontribusi yang tak ternilai bagi kehidupan Amerika,” kata Scott Arbeiter, presiden World Relief dalam sebuah pernyataan.

Pendeta Canon E. Mark Stevenson, direktur Episcopal Migration Ministries, mengatakan bahwa organisasinya sedang menunggu bagaimana keputusan MA hari Senin lalu akan dilaksanakan secara praktis.

“Bahkan jika Pemerintah akhirnya mungkin memutuskan bahwa kita boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang, pertanyaan untuk saya adalah, ‘Haruskah kita melakukannya?’” tanya Stevenson.

Presiden AS Donald Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif tentang pelarangan warga negara dari sejumlah negara yang mayoritas Muslim tak lama setelah dia menjabat presiden AS. Keputusan Trump menuai protes tidak saja dari warga Muslim tapi juga dari sebagian lain warga AS.

Namun larangan itu kemudian dibatalkan sementara berdasarkan putusan pengadilan, karena dinilai melanggar Konstitusi AS tentang kebebasan beragama. Tapi Senin (26/6) lalu sebagian keputusan pengadilan tersebut dibatalkan oleh MA, sehingga otomatis larangan perjalanan bagi sejumlah negara mayoritas Muslim itu akan diberlakukan kembali dengan sejumlah ketentuan, sesuai putusan MA. Akankah Trump kembali menuai protes? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here