MA Main Politik, Rakyat Makin tak Percaya

0
111

Nusantara.news, [Lokasi] – Sikap Mahkamah Agung (MA) yang melantik dan mengambil sumpah pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak hanya menimbulkan polemik di bidang hukum. Lembaga tertinggi hukum itu dinilai masuk ranah politik dan terjebak dalam konflik internal DPD.

Diketahui, pada Selasa (4/4/2017) Wakil Ketua MA Suwardi memandu pelantikan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua DPD, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I dan Darmayanti sebagai Wakil Ketua II.

Padahal sebelumnya, anggota penunjukan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui rapat paripurna DPD, Selasa (4/4) mendapat perlawanan dari anggota DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dengan mengirim surat kepada MA agar tidak melantik OSO sebagai ketua DPD.

Hemas yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPD RI berpendapat, keterpilihan OSO itu tidak sah. Alasannya, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 38/P/Hum/2016 dan putusan MA Nomor 20 P/Hum/2017 telah membatalkan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017. Sehingga, secara otomatis, masa jabatan pimpinan Ketua DPD kembali menjadi 5 tahun.

Dengan begitu, lanju Hemas, tidak ada satu kewenanganpun yang bisa melaksanakan sidang paripurna, untuk menegasikan putusan MA dengan melakukan pemilihan Pmpinan DPD RI yang baru. Karena itu, Hemas meminta agar MA tidak melantik dan mengambil sumpah pimpinan DPD yang dihasilkan dari proses pemilihan tersebut.

Bahkan, anggota DPD lainnya mengirim surat terbuka yang ditanda tangani oleh anggota DPD periode 2014-2019 Anang Prihantoro, Djasarmen Purba, Marhany Victor Polypua, Abdul Jabar Toba, dan Anna Latucosina. Berikut isi surat tersebut:

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9-13, Jakarta Pusat
Dengan hormat,
Bahwa sehubungan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung nomor 38 P/HUM/2016 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 20 P/HUM/2017 oleh karenanya maka segala proses pemilihan yang berlangsung di DPD pada tanggal 04 April 2017 yang diklaim menghasilkan Pimpinan DPD RI baru atas nama Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis adalah bertentangan dengan putusan a-quo dan itu ilegal, oleh karenanya kami meminta/memohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk tidak melakukan pelantikan atau pengambilan sumpah dan janji yang bersangkutan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kebijaksanaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Soal kisruh di tubuh DPD juga sempat disorot Wapres Jusuf Kalla (JK). Dia menilai proses pemilihan pimpinan DPD berlangsung tidak sehat. Apalagi, sempat diwarnai adu jotos anggota DPD. Cara-cara seperti itu memalukan Indonesia di mata dunia internasional. “Terus terang memalukan kita, baik dalam negeri khususnya luar negeri,” cetus JK.

Dengan kondisi seperti itu sangat jelas tergambar adanya konflik internal di tubuh DPD. Karena itu, harusnya MA bersikap bijaksana dengan menahan diri tidak melantik pimpinan DPD yang baru.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta penjelasan resmi MA mengenai pelantikan tersebut. Karena, MA terlalu jauh masuk ke daerah yang bukan wilayahnya. Politikus PKS ini menilai ada anomali politik saat lembaga yudisial itu melantik pimpinan DPD tersebut. “Saya nilai ini ada anomali politik. Kenapa MA sebagai lembaga yudisial justru masuk ke ranah politik? Ini tentu berdampak buruk bagi kehidupan hukum khususnya MA,” jelasnya.

Di matanya, MA sangat aneh karena MA buat putusan atas masa jabatan pimpinan DPD RI hingga lima tahun, tapi MA juga yang melantik pimpinan DPD.

Pimpinan DPD periode 2014-2019, Farouk Muhammad justru yakin ada kekuatan besar di balik kisruh di DPD. Karena itu, dia menyayangkan sikap MA yang terkesan ikut serta dalam permainan itu. “Saya yakin ada invinsible hand di balik semua ini. Sayang sekali MA kok mau melantik,” ujarnya.

Menanggapi semua itu, pihak MA mengaku diundang DPD untuk mengambil sumpah dan melantik pimpinan baru. “”Perlu kami jelaskan bahwa kami hadir karena ada undangan dari DPD sendiri. Dan sudah menjadi tugas MA untuk melantik pimpinan DPD,” ujar Kabiro Humas MA Ridwan Mansyur.

Dijelaskannya, mengenai tata tertib yang dianulir MA tersebut adalah hal yang berbeda. “Jadi, tidak ada hubungan antara tatib yang dibatalkan tersebut dengan pelantikan,” katanya.

Apa pun dalihnya, kini sikap MA itu membuahkan masalah baru, yakni munculnya dualisme kepemimpinan di DPD. “Setelah kedatangan MA itu, sekarang ada dua pimpinan DPD, kami berhak menempuh jalur hukum,” ujarnya Farouk.

Dengan kondisi DPD seperti itu, apakah kembaga yang dirancang menjadi penyalur aspirasi suara rakyat daerah di pusat akan berjalan efektif?  Belum lagi, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum tentu akan semakin terkikis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here