MA Menantang Nalar

0
124

MAHKAMAH Agung seperti menantang nalar publik. Pemegang kekuasaan pengadilan tertinggi di negara ini tidak mempunyai kepekaan terhadap penilaian publik. Ini terkait dengan mutasi Hakim Effendi Mukhtar, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia terkait kasus bailout Bank Century.

Dalam putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan kasus Century dan menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka, atau melimpahkannya ke kepolisian dan/atau kejaksaan.

Hakim Effendi dimutasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke PN Jambi. Dalam pembinaan karir hakim di Indonesia yang mengacu pada tour of duty dan tour of area,  mutasi adalah pemindahan dari pengadilan yang lebih rendah kelasnya ke pengadilan yang lebih tinggi, atau ke pengadilan yang kelasnya sederajat. Menurut MA, Hakim Effendi dimutasi ke pengadilan yang sekelas, walaupun PN Jakarta Selatan adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A-Khusus, sedangkan PN Jambi hanya Kelas 1A.

Katakanlah tidak ada kekeliruan normatif dalam pemindahan Hakim Effendi Mochtar tersebut, namun harus dikatakan bahwa MA tidak peka memilih waktu. Sebab, hakim tersebut tengah menjadi perbincangan publik karena memutuskan perkara yang sangat “panas” dalam sejarah peradilan Indonesia, karena melibatkan orang-orang besar dan berpengaruh.

Empat tahun kasus tersebut seperti mengambang di KPK, sehingga orang nyaris lupa  –meski KPK menyatakan tidak pernah menghentikan pengusutan kasus itu. Di mata masyarakat dan penggiat antikorupsi yang geram dengan berlarut-larutnya penuntasan kasus Bank Century, Effendi Mochtar dianggap “pahlawan”.

Putusan praperadilan yang memerintahkan melanjutkan penyidikan memang baru kali ini terjadi. Tapi MA mengakui proses pengambilan keputusan oleh Hakim Effendi Mochtar sudah sesuai dengan hukum acara dalam hal ini KUHAP. MA pun menghormati independensi putusan hakim.

Kalau demikian jalan berpikirnya, maka tidak ada yang salah dengan keputusan praperadilan tersebut. Sebab putusan pengadilan tersebut harus dianggap benar, sampai dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi –sesuai asas Res Judicata Pro Veritate Habetur. Apalagi dalam kasus putusan ini, tidak ada mekanisme hukum yang lebih tinggi untuk mengujinya, karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan.

Oleh karena itu, MA harus menganggap putusan Hakim Effendi ini benar dan sah. Dengan demikian, MA tidak bisa berada dalam posisi mengkritisi putusan dari sisi substansi, seperti yang dilakukan sejumlah akademisi yang menganggap putusan tersebut melampaui kewenangan lembaga pengadilan, karena praperadilan hanya mengadili keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut. Kalau secara prosedur hukum acara tidak ada yang dilanggar, maka secara tersirat MA harus menganggap putusan Hakim Effendi itu sebagai bentuk judicial activism untuk menemukan hukum (rechtsviding).

Kalau MA menilai putusan tersebut sebagai penemuan hukum, Hakim Effendi semestinya dinaikkan pangkat dan jabatannya setingkat lebih tinggi, sesuai Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.

Okelah, kita percaya kepada  bahwa mutasi Hakim Effendi itu secara prosedural tidak salah. Tetapi, MA mestinya paham bahwa mereka selalu dalam sorotan. Apa saja yang mereka lakukan pasti akan mengundang reaksi. Itu sebabnya kita katakan MA tak cermat menentukan waktu. Sebab, memindah-tugaskan Effendi di saat opini publik berpihak padanya, membuat MA mudah sekali dianggap bermain politik. Toh tidak ada alasan yang benar-benar mendesak untuk memutasikan sang hakim.

Ini makin memperparah kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang sudah berada di titik terendah. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebutkan  kinerja lembaga peradilan di bawah MA dipenuhi praktik korupsi. Puluhan hakim dan pegawai pengadilan sudah menjadi tersangka di KPK. Ribuan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim yang menyimpang juga membanjiri meja Komisi Yudisial. Berdasarkan World Justice Project Rule of Law 2015, Indonesia berada di peringkat ke-74 dari 102 negara. Integritas lembaga peradilan Indonesia pun hanya di ranking ke 10 dari 15 negara Asia Pasifik.

Semestinya, putusan praperadilan Hakim Effendi tersebut dimanfaatkan MA untuk memperbaiki citranya yang keruh karena praktik korupsi yudisial. Koridor hukum yang hitam putih memang harus menjadi kerangka berpikir para hakim, tetapi itu hanya dalam memutuskan perkara, bukan dalam tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi perlu mempertimbangkan aspek yang lebih beragam, termasuk reaksi publik. Sebab, meski MA berada di puncak piramida kekuasaan kehakiman, tidak berarti dia berada di menara gading yang tidak peduli pada persepsi khalayak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here