Maaf Bapak Presiden, Anda Salah!

0
698

SETELAH diiringi kontroversi, akhirnya Presiden Joko Widodo melantik Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru. Pelantikan diadakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1) pagi tadi. Doni Monardo dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kontroversi yang mengiringi pelantikan Doni Monardo terutama soal statusnya yang masih dalam dinas aktif keprajuritan.

Soal kapasitas pribadi, kita tak sedikit pun ragu. Sebagai tentara yang pernah memimpin Paspampres dan Kopassus serta berkali-kali ikut operasi militer, Doni Monardo tentulah bukan figur sembarangan. Dia punya kemampuan tempur, kepemimpinan dan manajerial yang pasti di atas rata-rata. Tapi, ada yang lebih tinggi dari soal kapasitas, yakni soal legalitas.

Kemarin kita sudah mengingatkan, bahwa jabatan sipil di BNPB itu tak mungkin ditempati Doni Monardo. Sebab dia masih tercatat sebagai anggota TNI aktif. Sebagai anggota TNI tentunya dia berada di bawah ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 47 UU tersebut, ditegaskan anggota TNI bisa menduduki suatu jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, kecuali untuk jabatan di kantor Kemenko Polkam, pertahanan negara, intelijen negara, sandi negara, Lemhannas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.

Sementara, jabatan sipil di BNPB tidak termasuk dalam bidang yang dikecualikan tersebut.

Tetapi, aspek legalitas ini rupanya tidak menjadi pertimbangan Presiden. “Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif. Tetapi yang ingin saya melihat adalah manajemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan. Nanti untuk teknis seperti itu tanyakan ke Mensesneg,” ujarnya. Jokowi juga memastikan posisi Doni sebagai perwira aktif tidak menabrak aturan apa pun.

Bapak Presiden, Anda memang harus melihat kemampuan manajemen yang kuat dan kemampuan bertindak cepat di lapangan. Sebab, dalam penanggulangan bencana kedua hal itu sangat diperlukan. Tetapi, keputusan presiden mestinya tidak didasari pertimbangan parsial semata, tapi harus mempertimbangan semua hal secara komprehensif.

Pertimbangan utama presiden mestinya aspek legalitas, karena itulah yang akan menjamin keabsahan keputusannya dan melegalisasi semua kebijakan yang akan dijalankan oleh pejabat yang dikuasakannya.

Jadi bagi seorang presiden, alih-alih menabrak ketentuan UU, tidak mempertimbangkan saja sudah kesalahan besar.

Tetapi jika memang sangat perlu, dan upaya melaksanakan kebijakan presiden terkendala oleh ketentuan UU, toh masih ada jalan lain. Ada prosedur hukum yang menjadi hak presiden untuk menghapus kendala tersebut, antara dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu).

Artinya, negara hukum ini tidaklah kaku, dan menyediakan jalan keluar konstitusional apabila presiden menghadapi “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Mestinya jalan itulah yang ditempuh.

Namun, jika dalam pelantikan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB ini Presiden sengaja mengabaikan UU TNI, tidak ada lagi yang dapat kita katakan, kecuali kalimat seperti judul di atas.

Dalam peribahasa Minangkabau, Anda seperti tongkat yang membawa rebah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here