Mafia Ancam Kesejahteraan Petani Tebu di Kabupaten Malang

0
220
Ilustrasi Petani Tebu lokal berjuang di Lahannya (Sumber, Eric Antara)

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Tidak lama ini terdengar permainan gula, dimana pemerintah menghimbau melalui kebiijakannya untuk mengimpor gula dan menganggap produksi gula dalam negeri semakin menurun baik secara kuantitas dan kualitas. Seperti yang terlihat dalam beberapa lansiran resmi berita dan media mainstream yang menunjukkan produksi gula di kancah nasional semakin menurun.

Hal tersebut bisa jadi mungkin disengaja untuk memuluskan agenda impor gula dari negara asing. Para rente dan mafia gula sebagai pemasok yang kemudian akan mempermainkan situasi dan keadaan gula nasional yang sudah di setting dengan rapi. Agenda impor beras secara tidak langsung akan meminggirkan produk gula nasional hal itu yang akan mengancam kesejahteraan petani tebu.

Di Kabupaten Malang tercatat produksi gula per juli 2016 sangat tinggi yakni 4.001,879 ton yang hingga kini masih menumpuk di beberapa Pabrik Gula di Kabupaten Malang, khususnya PG Krebet Baru. Gula tersebut menumpuk dan bahkan belum sepenuhnya didistribusikan.

Kondisi tersebut tentunya membuat para petani tebu cemas dengan produksinya yang masih menumpuk di Buloh dan belum terjual sampai saat ini. Kalau pun ada penawaran dari pasar harga lelangnya di bawah Rp9.700 per kilogram. Artinya, masih di bawah harga yang dipatok Bulog, yaitu Rp9.700 per kilogram tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketua Umum Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat (PKPTR) Hamim Kholili meminta Bulog segera membeli gula petani yang kini masih menumpuk di PG. “Kita berharap bisa segera terserap, karena kalau dibiarkan lama akan semakin banyak gula menumpuk di PG,” tanyanya.

Ia menambahkan keterangannya terkait menumpuknya pasokan gula di Bulog. “Ini yang menjadi ganjal, beberapa waktu lansiran berita gula nasional produksi menurun baik secara kualitas dan kuantitas yang keudian membuat pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk impor namun stok melimpah di Kabupaten Malang kok belum juga terserap pasar?” keluhnya.

Kepala Bulog Subdivre Malang, Faizal Azhari Rambe mengklarifikasi terkait permasalahan penumpukan produksi yang belum terserap pasar. Kabarnya ia sudah mendapatkan perintah menyerap gula di Pabrik Gula Kedawung, Pasuruan, milik PTPN XI PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung, Malang. “Perintah untuk menyerap dan membeli gula sudah ada. Tapi, masalah kuota kita masih menunggu kebijakan dan koordinasi teknisnya dari pusat,” ujarnya.

Rendemen tebu di Kabupaten Malang rata-rata hanya mencapai 6% sedangkan standarisasi kancah nasional 8%. Hal ini yang kemudian membuat hasil petani tebu kalah bersaing dengan gulam impor yang mencukupi standarisasi rendemen dan harga lebih murah.

“Standarisasi rendemen juga perlu menjadi sorotan, karena aturan dan standarisasi rendemen tersebut yang kemudian syarat akan permainan dari para mafia/rente gula, produk gula lokal dianggap tidak berkualitas sehingga dipinggirkan,” jelas dia

Hamim Kholili kembali menjelaskan bahwa apabila kondisi ini terus dibiarkan maka petani tebu akan semakin tercekik.

“Perlu adanya proteksi untuk memperbaiki atau memberikan stimulus produk dalam negri agar mampu bersaing. Kalo dibiarkan petani tebu lokal akan mati dengan skena permainan para rente gula baik itu yang bersarang di pemerintahan ataupun PTPN/PG,” tandas Hamim.

Penolakan PPN 10%

Penumpukan pasokan gula di Kabupaten Malang membuat cemas beberapa petani tebu dimana tebunya tidak dapat bersaing dipasaran. Kemandekan distribusi gula dan penumpukan ini kemudian menjadi pertanyaan besar para petani tebu.

Ada masalah apa sebenarnya? Indikasi para mafia atau pemburu rente gula yang bersarang dibalik pemerintah dan juga PTPN/PG yang menjadi dugaan kuat para petani tebu yang menyebabkan penumpukan gula PTPN/PG yang ada di Kabupaten Malang.

Belum selesai terkat permasalahan penumpukan stok gula yang belum terserap di pasar, muncul penolakan terkait PPN Gula yang dikenakan pajak 10%. Pasalnya Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membebaskan 11 bahan pokok dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Gula salah satunya. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN.

Beberapa petani tebu beberapa waktu lalu sempat menggelar aksi protes, para petani tebu memarkiran truk berisi tebu di jalan menuju Pabrik Gula (PG) Kebonagung, Pakisaji, Kabupaten Malang, Kamis (24/8/2017) lalu terkait penolakan penerapan PPN 10 %.

Seruan ‘Gula Tak Laku, Petani Tebu Sengsara’, pada pemberlakuan PPN Gula 10% yang masih diterapkan beberapa PTPN/PG di beberap wilayah di Indonesia, khususnya Kabupaten Malang.

Protes petani tebu beberapa waktu lalu

Ketua DPD APTRI Kabupaten Malang, Dwi Irianto berharap pemberlakuan Harga Eceran Gula (HET) Rp 14.000 hingga Rp 15.000 diatas besaran Biaya Pokok Produksi (BPP) yang kini mencapai Rp 10.700 per kilo, sementara Harga Pokok Penjualan (HPP) jauh dibawahnya, yakni Rp 9.100.

 

Dwi Irianto menjelaskan, gula impor yang sudah beredar di pasaran, semestinya ditarik oleh pemerintah, agar gula lokal bisa menjangkau hingga tingkat konsumi.

Saat ini, produksi gula nasional sudah mencapai 2,4 juta ton dari 62 pabrik gula yang ada, sedangkan kebutuhan gula nasional hanya 2,8 juta ton. “Jadi hanya kurang sedikit saja, tetapi gula impor yang didatangkan melebihi kuantitas, hingga menggeser gula lokal,” tegasnya.

Ancaman kesejahteraan  

Permainan Gula yang kini menjadi polemik membuat petani tebu semakin terhimpit. Penumpukan gula yang ada di Kabupaten Malang, skenario permainan gula oleh para mafia dan rente gula, serta kuatnya arus impor gula mengancam kesejahteraan petani tebu lokal.

Ketua DPD APTRI, Dwi Irianto, mengatakan, pasar di Indonesia dibanjiri gula impor. Sehingga gula lokal dari petani tidak laku dan kalah bersaing. Harga gula impor lebih murah dibanding gula petani. “Kami meminta untuk meminimalisisr apabila perlu mengehentikan kebijakan impor gula yang sama halnya membunuh petani tebu lokal,” tandasnya kepada media beberapa waktu lalu.

Tahun 2016, pemerintah mengimpor 1,6 juta ton gula. Padahal, kebutuhan dalam negeri hanya di angka 2,7 juta ton. Sementara, produksi gula petani dikisaran 2,4 juta sampai 2,5 juta ton. “Kenapa justru impor yang dilebihkan dari kecukupan stok dalam negri?” tanya Dwi.

   

Biaya produksi petani mencapai Rp 10.700 per kg. Sedangkan harga jual dipasaran di angka Rp 9.700 per kg. “Kami merasa terzalimi. Petani tebu menjerit dengan kondisi yang tidak jelas ini. Ditambah kebijakan pemerintah yang tak memihak petani,” katanya, saat aksi di depan PG Kebon Agung.

Selain itu, Harga Eceran Tertinggi yang semula dipatok Rp 12.500 per kg juga patut ditinjau ulang. Pihaknya meminta setidaknya HET di angka Rp 14 ribu per kg.

Dikatakan Dwi, rencana pembelian petani gula Bulog pun juga patut dipertanyakan. Pasalnya, harga Rp 9.700 per kg yang muncul tidak berdasar. “Biaya produksi petani di atas Rp 10 ribu. Kalau dibeli Bulog Rp 9.700, petani masih rugi,” paparnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here