Mafia Bola dan Negara “Telmi”

0
81

MENJELANG akhir tahun kemarin, Mabes Polri membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola. Sejak itu, tim yang dibentuk atas perintah Kapolri pada 21 Desember 2018 itu, bergerak cepat memeriksa semua orang yang diduga terlibat atau mengetahui permainan skor pertandingan sepakbola  tersebut.

Pertanyaannya, kenapa baru sekarang satgas itu dibentuk? Soal mafia pengaturan skor pertandingan untuk perjudian ini sudah menjadi rahasia umum sejak lama. “PSSI saya rasa sudah tahu,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Polri juga membentuk Tim Khusus untuk mengusut kasus Novel Baswedan. Pertanyaannya sama: Kenapa baru sekarang? Kejadian penyiraman air keras ke Novel Baswedan itu terjadi hampir dua tahun lalu.

Selalu begitu. Ketika masalah sudah berkembang, dan bereskalasi ke tingkat yang destruktif, kita baru mengambil tindakan. Dan bahkan banyak sekali permasalahan di negeri ini, yang spektrum eskalasinya sudah demikian kritis, namun kita masih merumuskan cara bertindak.

Contoh lain adalah soal transportasi online. Sampai saat ini landasan regulasinya belum kunjung terbit. Padahal ojek daring ini sudah beroperasi sejak tahun 2011 dengan hadirnya Go-Jek, dan berkembang sangat cepat sejak adanya aplikasi di ponsel Android dan iOS pada awal 2015.

Presiden Joko Widodo, ketika berbicara dalam pertemuan dengan pengemudi transportasi berbasis aplikasi ini di Kemayoran Jakarta, Sabtu pekan lalu (12/1/2019), mengakui keterlambatan itu. “Inovasi-inovasi ini berkembang lebih cepat daripada peraturannya,” kata Presiden.

Saat ini pemerintah hanya seperti terpana antara mengakui atau menolak keabsahan jenis  transportasi ini. Jika hendak mengakui, terbentur ketentuan bahwa kendaraan bermotor roda dua ini tidak masuk kategori transportasi umum berdasarkan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tetapi, tidak mengakui keberadaan ojek daring, juga repot. Sebab, jumlahnya jutaan di seluruh Indonesia. Tidak mengakui dan melarang  jenis angkutan ini, pasti menimbulkan banyak masalah ikutannya. Apalagi perusahaan pemilik aplikasinya sudah mengembangkan sayap bisnis ke segala arah, menerima suntikan modal dari banyak investor, serta bekerjasama dengan berbagai lembaga penyedia jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan milik pemerintah.

Apapun, jelas pemerintah terlambat mengantisipasi perkembangan. Mestinya, sejak awal, apalagi ketika bisnis ini tiba-tiba melesat, pemerintah sudah membaca arah perkembangan dan menyiapkan langkah antisipasi. Sulitnya lapangan kerja, cepatnya perkembangan teknologi komunikasi, semakin murah dan massifnya penggunaan gawai, tingginya mobilitas penduduk, besarnya angka produksi dan penjualan sepeda motor, makin terbatasnya lahan parkir dan sebagainya, jelas bukan fakta-fakta yang cukup dipahami secara telanjang dan parsial. Tetapi harus dilihat secara terintegrasi dengan memprediksi aneka macam kemungkinan ketika fakta-fakta itu bertemu dan saling terkait satu sama lain. Dari situ pemerintah akan bisa mengatur langkah.

Begitu juga dalam kasus telepon selular. Teknologi ini sudah hadir di Indonesia sejak 1984. Penggunanya waktu itu masih terbatas, dan itu pun teregistrasi karena memakai cara pascabayar. Ketika sistem prabayar dipasarkan tahun 1997, jumlah pengguna melonjak, bahkan jadi 95 persen dari total pengguna ponsel. Belakangan ternyata kartu telepon tanpa identitas itu juga digunakan untuk kepentingan selain telekomunikasi, termasuk untuk melakukan tindak pidana. Akibatnya melalui Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, pemerintah tergopoh-gopoh mewajibkan registrasi semua kartu prabayar.

Artinya, untuk menyadari ancaman itu dan melakukan tindakan, pemerintah perlu waktu 19 tahun. Adakah kata lain menyebut fakta ini selain “telmi”, telat mikir?

Lihat lagi, soal penggunaan internet, yang sudah digunakan secara komersial di Indonesia sejak 1994. Kini, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII), ada 143 juta orang penduduk Indonesia telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 untuk berbagai keperluan seperti perbankan, e-commerce, media sosial maupun aplikasi transportasi. Salah satu dampaknya adalah tranfer informasi data pribadi ke dunia maya. Di tengah tren big data saat ini, banyak pihak mengumpulkan data dalam jumlah besar, baik untuk kepentingan pribadi, swasta atau negara. Artinya sangat terbuka peluang penyalahgunaan. Contohnya sudah ada, misalnya penyalahgunaan data 50 juta pribadi pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica untuk pemenangan Donald Trump di Amerika Serikat.

Tapi hampir seperempat abad internet beroperasi, dan kini disertai dengan ancaman penyalahgunaan data pribadi, Indonesia belum punya aturan untuk melindungi data pribadi tersebut. Bandingkan Malaysia yang sudah menerbitkan Akta 709 Perlindungan Data Peribadi sejak 10 Juni 2010. Padahal penggunaan internet komersial di sana hampir berbarengan dengan Indonesia, yakni tahun 1991.

Di Indonesia, soal UU untuk melindungi data pribadi ini, yang terjadi justru saling lempar tanggungjawab antara DPR dan pemerintah. DPR meminta pemerintah segera mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR. Tapi pemerintah mengatakan sudah namun diambil alih oleh DPR sebagai RUU inisiatif.

Pemerintahan baru hasil pemilu besok ini mestinya mengakhiri tradisi “telmi” ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here