Mafia Tiongkok Kuasai Bali

0
420
Gubernur Bali, Wayan Koster melihat kerajinan produk lokal masyarakat Bali.

Nusantara.news, Jakarta – Masih ingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2015 yang mengatur mengenai fasilitas bebas visa kunjungan bagi turis asing ke Indonesia, dan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan. Kini dampak negatifnya sudah terlihat.

Namun bebasnya visa kunjungan kepada 169 negara telah banyak disalahgunakan. Tiongkok paling getol memasok wisatawannya. Khusus untuk Tiongkok, Jokowi memang menargetkan kunjungan wisatawan Negeri Tirai Bambu mencapai 10 juta per tahun. Begitu juga sebaliknya.

Dengan kondisi yang semakin ‘telanjang’, para pengusaha Tiongkok dengan mudah membuka usaha di sejumlah wilayah Indonesia. Pola bisnis yang dijalankan adalah rantai kartel ala mafia. Dan, Pulau Bali menjadi salah satu wilayah yang ‘dijajah’.

Belum lama ini Gubernur Bali Wayan Koster marah citra pariwisata Bali telah dirusak jaringan toko ‘Mafia Tiongkok’. Saking geramnya, Koster lantas tanpa tedeng aling memerintahkan seluruh jaringan toko atau artshop milik China ditutup, termasuk travel agen Tiongkok.

Perintah lisan itu disusul dengan instruksi tertulis untuk ditutup mulai Jumat (9/11/2018). Instruksi tersebut dilabeli kop burung Garuda dengan tulisan Gubernur Bali, ditandatangani oleh Gubernur Bali Wayan Koster tertanggap 8 November 2018. Ditujukan kepada Bupati/Walikota se Bali. Dijelaskan dalam surat tersebut, menindaklanjuti surat Ketua DPRD Bali nomor 556/2843/DPRD tanggal 31 Oktober 2018, prihal Rekomendasi.

Keputusan Koster tegas. Ia tidak peduli dibilang tidak toleransi.  Yang jelas menutup semua usaha mafia Tiongkok baik yang berizin dan tidak berizin. Karena aktivitasnya sudah tidak sehat dan merusak citra Bali bahkan Indonesia.

Gubernur Bali, Wayan Koster tanpa kompromi menutup semua toko milik Tiongkok yang berijin maupun tidak berijin.

Sebelumnya, DPRD Bali memang sudah mengeluarkan rekomendasi terkait ‘Mafia China’ atau ‘Mafia Tiongkok’ yang merusak citra pariwisata Pulau Dewata. Salah satu isi rekomendasinya adalah menutup semua usaha jaringan mafia tersebut.

Rekomendasi itu dikeluarkan setelah DPRD Bali mengundang semua pihak terkait pariwisata dan ‘Mafia Tiongkok’. Rekomendasi bernomor 556/2843/DPRD itu langsung ditandatangani oleh Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama dan ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Bali.

Surat itu menerangkan rekomendasi berdasarkan rapat kerja yang dilaksanakan jajaran DPRD Bali, melibatkan semua komponen pariwisata, unsur polisi, Imigrasi, serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, membahas masalah pariwisata Bali. Khususnya praktik bisnis yang melanggar aturan dan tidak sehat. Total ada lima poin rekomendasi yang dibuat.

Pertama, rekomendasi itu adalah semua pihak wajib bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pariwisata Bali.

Kedua, Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk secara sungguh-sungguh menertibkan baik usaha akomodasi, usaha perjalanan wisata dan usaha perdagangan yang diduga melakukan praktik usaha yang tidak sehat dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Ketiga, menyatakan sangat tegas, untuk menutup usaha yang tidak memiliki izin maupun usaha yang sudah memiliki izin, yang melakukan usaha yang tidak sehat.

Keempat, agar Gubernur/Bupati dan Wali Kota mengintruksikan kepada OPD penegak hukum dan Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) secara sungguh-sungguh melakukan penegakkan hukum termasuk melanjutkan penyidikan sampai dengan peradilan.

Kelima, agar pembangunan industri pariwisata memberikan dampak positif bagi daerah, maka setiap usaha perdagangan terkait pariwisata agar memprioritaskan produk lokal.

Bali ‘diobral’ murah

Diberikannya bebas visa kunjungan bagi Tiongkok, benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh mafia Tiongkok. Ya, praktik jaringan mafia Tiongkok itu memang sudah tidak terhitung lagi. Banyak aturan yang dilanggar, dan membuat sistem sendiri, seolah-olah Bali menjadi negara mereka.

Misalnya mempekerjakan TKA (Tenaga Kerja Asing), sebagai penjaga toko. Jelas-jelas ini pelanggaran, bahkan ancaman pidana bagi yang mempekerjakan. Kemudian indikasi penggelapan pajak, indikasi penipuan, pemaksaan, indikasi barang palsu, indikasi aktivitas mereka ingin dilindungi oleh BTB (Bali Tourism Board). Yang paling parah adalah pelecehan simbol Negara yaitu Burung Garuda Pancasila.

Sebenarnya kasus ini berawal dari keresahan Ketua Bali Liang (Komite Tiongkok Asita Daerah Bali) Elsye Deliana. Ia menjelaskan, saat ini memang wisatawan Tiongkok kunjungan tertinggi di Bali. Namun ada praktik-praktik yang terkait Bali dijual murah di Tiongkok sudah menjadi masalah yang sangat mengkawatirkan bagi Bali.

Bali awalnya dijual Rp 2 juta, setelah angka 99 RMB atau sekitar Rp 2 juta, kemudian turun menjadi 777 RMB sekitar Rp 1,5 juta, kemudian turun lagi menjadi 499 RMB atau sekitar Rp 1 juta dan terakhir sudah sampai 299 RMB sekitar Rp 600 ribu. Dan terakhir sampai Rp 200 ribu. Namun penerbangan sekitar 200 wisatawan itu dibatalkan oleh Pemerintah Shenzhen, karena dianggap harganya tidak sehat.

Ini terjadi karena ada permainan besar dari penjual. Ada pengusaha dari Tiongkok juga yang membangun usaha art shop di Bali. Dengan jumlah yang sudah cukup banyak di Bali. Toko-toko ini yang mensubsidi wisatawan dengan biaya murah ke Bali.

Namun mereka nantinya wajib untuk masuk ke toko-toko itu. Seperti dipaksa belanja di sana. Mereka masuk, kemudian membeli barang-barang berbahan latex, seperti kasur, sofa, bantal dan lainnya. Bahkan kasur latex di toko Tiongkok dijual seharga Rp 20 juta. Padahal di negara Tiongkok kasur yang sama harganya hanya kisaran Rp 500.000 sampai Rp 1 juta. Seolah-olah itu disulap menjadi produk Bali.

Salah satu toko yang diduga masuk jaringan mafia Tiongkok.

Hampir semua bisnis kelas ‘udang remis’ dibuka. Pengusaha dari Tiongkok berbondong-bondong masuk, tidak peduli pengusaha kelas teri sekalipun. Apalagi mereka paham dengan kondisi pemerintah yang lagi butuh devisa. Sehingga apa saja dimudahkan supaya uang masuk. Bahkan ijin pariwisata diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) kepada asing karena alasan untuk mendatangkan jutaan turis Tiongkok. Bisa dibayangkan berapa miliaran Yuan yang masuk.

Nyatanya, cara ini hanya merugikan Indonesia. Sebab pola pembayaran mereka menggunakan sistem Tiongkok, sehingga tidak ada devisa yang masuk ke Indonesia. Betapa tidak, mereka mulai toko souvenir, resto, travel, sewa kontrak gedung penginapan yang diambil dari kos-kosan yang sudah lama kosong di Bali. Semua bayar pakai Yuan, bukan dengan rupiah. Sebab hasil keseluruhan disetorkan ke cabang-cabang bank Tiongkok di Bali.

Ya, perwakilan perbankan Tiongkok daratan dan bank afiliasi negara ini juga sudah buka di Bali. Dan bisnis rantai kartel ala mafia pun berjalan secara tertutup. Fenomena ini sudah berlangsung sekitar 2 sampai 3 tahun di Bali, terhitung sejak diberikannya bebas visa. Bahkan di tahun-tahun terakhir kondisinya sudah semakin parah. Pada akhirnya, Bali dijual sangat murah alias ‘diobral’ di Tiongkok. Betapa menyedihkan.

Lecehkan simbol negara

Mafia Tiongkok tidak hanya menjalankan praktik-praktik kotor, tapi juga merusak semua sistem di Bali, termasuk melecehkan simbol negara. Dengan bebasnya mereka menggunakan simbol Negara sebagai stempel nota atau invoice.

Hal itu pernah diungkap Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat turun langsung pada Kamis (18/10/2018) lalu. Di situ Cok Ace melihat langsung permainan yang dilakukan toko-toko yang dimiliki oleh warga Tiongkok di Bali.

Pertama, terkait produk yang dijual semuanya berasal dari Tiongkok, namun dikesankan seperti produk Indonesia. Kedua, masalah tenaga kerja, ternyata banyak orang asing. Termasuk juga ada penggunaan gambar-gambar presiden dengan baju batik, hingga menggunakan stempel dengan lambang Garuda.

Wakil Gubernur Bali Cok Ace saat sidak di salah satu toko Tiongkok di Denpasar dan menemukan banyak kejanggalan.

Cok Ace juga menemukan kejanggalan terkait dengan pola belanja wisatawan yang terkesan adanya pemaksaan. Hal ini dilakukan untuk bisa mengembalikan subsidi yang travel-travel agen berikan kepada wisatawan yang masuk Bali dengan harga yang di bawah standar.

Tujuannya jelas, mereka ingin meyakinkan konsumen yaitu wisatawan Tiongkok, seolah Indonesia mendukung penuh aktivitas mereka. Ini sudah benar-benar jahatnya luar biasa.

“Jadi kerugian bagi Bali, jelas merusak citra Bali. Merusak nama baik Bali, dengan pola seperti ini. Kemudian kita juga tidak dapat pajak dan lain-lain, termasuk penggunaan simbol dasar negara Burung Garuda menjadi stempel. Bali sangat dirugikan, bahkan Indonesia, negeri kita dirugikan,” tegas Cok Ace.

Yang lebih gawat, sebagian besar pegawai di toko tersebut merupakan orang asli Tiongkok. Sehingga dirinya melihat indikasi banyak ada WNA dengan visa wisatawan justru bekerja di toko-toko milik orang Tiongkok.

Dengan adanya ancaman serbuan warga Tiongkok ini, wajar jika kemudian seorang Anggota DPRD Bali Nyoman Tirtawan melaporkan kasus mafia Tiongkok ke Polda Bali. Selain jaringan Mafia Tiongkok, Tirtawan juga melaporkan pihak BTB yang dianggap melindungi aktivitas para mafia Tiongkok dengan membuat kesepakatan.

Laporan itu dengan nomor 01-LAPDU/X/2018, pada 29 Oktober 2018. Surat ditujukan ke Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose, pelapor adalah Ketua Dewan Pembina LSM-FPMK dan Nyoman Tirtawan selaku Anggota DPRD Bali.

Dijelaskan dalam surat itu, adalah Bali sebagai destinasi pariwisata sangat bergantung dengan keamanan, kenyamanan wisatawan. Serta mesti dijaga nama baik Bali dimata dunia. Untuk itu diharapkan Polda Bali bisa melakukan penyelidikan, terkait adanya tindak pidana, oleh pelaku wisata dan oknum warga Tiongkok  di Bali.

Simbol Garuda yang dipakai sebagai stempel nota penjualan.

Dugaan pidananya adalah, penggunaan lambang Burung Garuda di stempel tokonya, mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal, adanya tindak pidana penipuan hingga merugikan nama baik Bali, dugaan adanya perlindungan oleh pihak berwenang yaitu BTB.

Yang dilaporkan, adalah rata-rata orang yang terlibat dalam pembuatan kesepakatan antara BTB dan mafia Tiongkok. Mulai Bambang Putra, Aliang, Benny Fonda, Perwakilan Group Onbase Xu Y Hon Gue Juli, Perwakilan Mahkota Group Xie Jin Bao Shen Jiulong, Ketua BTB IB Agung Parta Adnyana. Kemudian disertakan juga bukti berupa dokumen dan rekaman.  Dokumen yang dimaksud adalah kesepakatan yang dilakukan BTB dengan mafia Tiongkok. Kemudian dokumen bukti stempel burung garuda dan lainnya.

Tidak bisa dipungkiri, pasar pariwisata Tiongkok sangat potensial karena jumlah penduduknya 1,5 miliar, dan jutaan penduduknya berwisata tiap tahunnya. Namun Koster mengingatkan bahwa Bali lebih menyasar kelas menengah ke atas. “Kita butuh turis yang betul-betul punya duit dan berkelas, yang dijaga image Bali supaya harganya jangan sampai sangat murah. Jangan biarkan Bali jadi destinasi murahan,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, pemerintah pusat jangan lempar batu sembunyi tangan, apalagi setelah menerbitkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara mau tak mau harus segera dievaluasi. Hanya negara-negara yang menguntungkan bagi kepentingan Indonesia, baik secara sepihak maupun resiprokalitas yang dibebaskan.

Apapun alasan pemerintah memberikan bebas visa kunjungan ke Tiongkok yang memiliki rekam jejak tidak baik, harus ditutup. Masih banyak negara-negara lain yang memiliki rekam jejak baik yang potensi wisatawannya besar dan bisa mendatangkan devisa. Kegaduhan ini harus segera diselesaikan. Jangan telanjangi NKRI seperti itu. Jangan biarkan rakyat Bali dipermainkan oleh negara lain terutama Tiongkok, apalagi sampai bebas membuat negara di dalam negara.

Kita tahu selama ini Bali sangat welcome terhadap seluruh wisatawan termasuk dari Tiongkok. Tetapi jangan kemudian disalahartikan kebaikan masyarakat Bali. Sebab Bali tidak butuh jaringan toko mafia Tiongkok, atau kita yang rugi sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here