Mahar Politik Bakal Calon Anggota DPR (D), Bawaslu Masih Mandul?

0
107

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak berkutik pada proses pencalonan kepala daerah yang diwarnai sejumlah mahar politik. Usai pilkada, akan masuk tahapan pemilu yang digelar 17 April 2019. Pada 4-17 Juli 2018, proses pemilu masuk tahap pengajuan bakal calon anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Tahap ini juga diyakini akan diwarnai praktik politik uang dalam bentuk transaksi mahar politik. Akankah Bawaslu kembali mandul alias tak berkutik mendeteksi transaksi mahar politik jelang pengajuan calon anggota legislatif di seluruh Indonesia yang potensinya mencapai 161.860 transaksi?

Bawaslu Mandul Saat Pilkada

Bawaslu sudah terbukti mandul dalam mengawasi mahar politik pada saat pencalonan kepala daerah beberapa waktu lalu. Mandulnya Bawaslu memprihatinkan ditilik dari sisi manapun.

Sebab seorang yang diusung dengan mahar politik tertentu, akan berpotensi korupsi setelah terpilih, untuk mengembalikan biaya mahar dan biaya lain yang sudah dikeluarkan dalam proses pilkada.

Kualitas calon yang diusung karena mahar, biasanya juga lebih rendah ketimbang calon yang diusung tanpa mahar.

Lebih dari itu, calon yang diusung karena mahar menyisakan masalah. Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kepala daerah terpilih bisa dibatalkan bila terbukti di pengadilan memberikan mahar pada saat pencalonan.

Bayangkan bila si penerima dan pemberi mahar suatu saat bersengketa, maka akan terjadi saling ungkit soal mahar. Kosenkuensinya, seorang kepala daerah terpilih bisa dibatalkan. Bayangkan kalau hal seperti itu terjadi di banyak daerah.

Selain itu, mandulnya Bawaslu juga sangat memprihatinkan karena sudah diberikan kewenangan yang sangat besar oleh UU sebagai pengawas pemilu. Bawaslu  tidak lagi sekadar memberikan rekomendasi yang bisa dilakukan atau diabaikan oleh KPU seperti sebelumnya. Bawaslu saat ini bahkan lebih bertaji ketimbang KPK dalam hal korupsi. Sebab, Bawaslu tidak hanya memiliki kewenangan mengawasi (menyelidiki dan menyidik), tetapi juga berwenang melakukan penuntutan dan penindakan. Dalam hal korupsi, kewenangan KPK hanya sebatas penuntutan.

Peningkatan kewenangan Bawaslu ini tentu saja dimaksudkan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara negara yang direkrut melalui jalur pemilu. Bahwa kemudian Bawaslu mandul, maka kontribusinya untuk meningkatkan kualitas penyelenggara negara dengan sendirinya nihil.

Peningkatan kewenangan Bawaslu sudah barang tentu memiliki konsekuensi anggaran. Bahwa dalam praktiknya Bawaslu mandul, sama artinya menyia-nyiakan kekuangan negara.

Proses pencalonan pilkada sudah selesai. Praktik politik uang dalam bentuk mahar politik kini tersimpan menjadi rahasia antara penerima dan pemberi, tanpa terdeteksi oleh Bawaslu.

Mahar Bakal Caleg

Pada 4-17 Juli 2018 mendatang, pemilu presiden yang digelar serentak dengan pemilu legislatif tanggal 17 April 2019, akan masuk tahap pengajuan calon anggota legislatif tingkat nasional, propinsi dan kabupaten kota.

Ini berarti, partai politik sudah mulai bersiap-siap menyusun daftar bakal calon angggota legislatif untuk dijajukan ke KPU.

Praktik mahar politik antara bakal calon legislatif dengan pimpinan partai dengan demikian akan atau maklah sudah mulai berlangsung.

Bawaslu dengan sendirinya sudah harus ikut bergerak secara bersamaan. Sebab, seperti praktik mahar politik untuk bakal calon kepala daerah, mahar politik untuk bakal caleg juga bukan isapan jempol.

Isu mahar politik dalam hal caleg bahkan sudah mulai muncul ke permukaan. Setidaknya sudah muncul di internal Partai Hanura. Bakal caleg Partai Hanura untuk DPR RI konon dikenakan sumbangan sebesar Rp 1 – 2 miliar. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membatah hal itu, tetapi OSO mengakui bahwa politik tidak akan lepas dari biaya-biaya politik.

“Cuma harus sumbangan tulus ikhlas, tidak mengikat, tidak memaksa, dan resmi. Jadi bukan untuk pribadi,” kata OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018) seperti dilansir media online.

Ini adalah indikasi awal bahwa praktik politik uang dalam bentuk mahar politik dari para bakal caleg kepada pimpinan partai bukan isapan jempol. Oleh sebab itu, Bawaslu kali ini harus bergerak aktif, agar tidak lagi mandul seperti proses pencalonan bakal kepala daerah beberapa waktu lalu.

Jika kali ini Bawaslu tetap mandul dan tidak mampu menemukan praktik politik uang dalam bentuk mahar politik dari para bakal caleg kepada pimpinan partai, maka Bawaslu betul-betul kelewatan. Sebab, transaksi mahar politik dalam pemilu legislatif 2019 berpotensi lebih massif ketimbang mahar politik saat pencalonan kepala daerah.

Dalam pilkada 2018, potensi mahar politik dapat dihitung dari jumlah daerah yang melakukan pilkada yakni 171 daerah. Jika satu daerah rata-rata terdapat 3 pasang bakal calon, maka potensi transaksi mahar politik 3 dikali 171 mencapai 513 transaksi.

Potensi mahar politik dalam pileg 2019 yang berlangsung di seluruh Indonesia, jauh lebih besar. Untuk bakal caleg tingkat DPR RI saja jumlahnya sangat banyak. Betapa tidak, sesuai UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jumlah anggota DPR RI tahun 2019 bertambah 15 orang menjadi 575 orang. Logikanya, setiap partai mengajukan caleg sekitar setengahnya. Jika diasumsikan ada 14 parpol yang ikut pemilu, maka potensi transaksi mahar politik untuk bakal caleg DPR RI mencapai 14 dikali (katakanlah) 250 orang, mencapai 3.500 transaksi.

Itu untuk bakal caleg DPR RI. Untuk DPRD Propinsi, potensinya dapat dihitung berdasarkan jumlah propinsi yakni 33 propinsi. Sedang jumlah anggota DPRD Propinsi antara 75 sampai 100 kursi, rata-rata 90  kursi per propinsi. Sementara jumlah peserta pemilu 14 partai. Ini berarti potensi transaksi mahar politik sangat besar. Yakni 14 partai dikali 45 (setengah dari rata-rata kursi) dikali 33 propinsi. Potensi transaksi mahar mencapai 15.000 transaksi.

Transaksi mahar politik untuk tingkat DPRD Kabupaten Kota lebih besar lagi. Jumlah kabupaten Kota di Indonesia mencapai 506 (413 kabupaten dan 93 kota). Jumlah kursi DPRD di kabupaten kota bervariasi antara 20 sampai 50, rata-rata 40 per kabupaten kota. Jumlah total kursi DPRD Kabupaten Kota mencapai 40 dikali 506 sama dengan 20.240  kursi.

Jika diasumsikan 14 partai peserta pemilu mengajukan calon setengah dari jumlah kursi, maka total potensi transaksi mahar politik mencapai  14 dikali 10.240 sama dengan 143.360 transaksi.

Total potensi transaksi mahar politik untuk DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan demikian mencapai 3.500 transaksi (DPR RI) ditambah 15.000 transaksi DPRD Propinsi) ditambah 143.360 transaksi (DPRD Kabupaten Kota) mencapai 161.860 transaksi.

Lokasi transaksi tidak semuanya terjadi di tingkat pimpinan pusat di Jakarta tetapi juga di daerah. Sebab, sesuai UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana diatur pada pasal 241, di mana daftar bakal calon legislatif disusun oleh partai politik masingmasing. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pertanyaannya pentingnya adalah, dari 161.860 potensi transaksi mahar politik, seberapa banyak yang bisa dideteksi oleh Bawaslu dengan organnya yang ada di daerah? Pertanyaan ini adalah hal terpeting, karena dari segi hukum, sesuai UU No 7 tahun 1917, sudah jelas diatur dalam Pasal 93 huruf (e) berbunyi, Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang.

Bagaimana caranya? Ini juga tidak masalah karena dalam UU No 7 tahun 1917 pada pasal 93 huruf (a) secara jelas digariskan bahwa, Bawaslu bertugas, menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

Bersasarkan Pasal 93 Huruf (a) ini, maka Bawaslu berwenang merumuskan standar pengawasan yang memudahkannya untuk mendeteksi praktik politik uang dalam bentuk mahar politik dari para bakal caleg ke pimpinan partai di setiap tingkatan. Termasuk dalam hal ini mendefinisikan apakah sumbangan seperti dikemukakan OSO termasuk praktik mahar politik atau bukan.

Apakah dalam proses pencalonan bakal anggota DPR Pusat, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Bawaslu bisa lebih gesit dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pengawas pemilu atau kembali mandul seperti pada proses pencalonan kepala daerah pada pilkada lalu? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here