Mahar Politik, Data PPATK Ancam Batalkan Pemenang Pilkada

0
79

Nusantara.news, Jakarta – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan terjadi begitu banyak mencurigakan terkait pencalonan dalam pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2018. Jumlahnya 53 transaksi elektronik dan 1.066 transaksi tunai, jauh lebih besar dari jumlah pasangan calon yang mencapai 569 pasangan di 171 daerah pemilihan. Periode transaksi terjadi mulai akhir 2017 hingga tiga bulan pertama 2018. Masa ini adalah tahap pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU. Oleh sebab itu, transaksi mencurigakan itu diduga terkait transaksi pembayaran mahar politik dari calon kepala daerah kepada pimpinan partai politik. PPATK sudah kantongi data. Bawaslu dengan sendirinya harus turun tangan mengusut. Jika terbukti, pasangan calon terancam dibatalkan. Jika sudah terpilih, keterpilihnanya juga dibatalkan. Transaksi mencurigakan tersebut ibarat bom waktu yang mengancam pilkada.

Transaksi Mencurigakan

Transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu dikemukakan oleh Wakil Ketua PPATK Dian Adiana Rae di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018.

Pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan dikemukakan dalam  pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Ada empat kategori transaksi mencurigakan. Pertama, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karateristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan  dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Keempat, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satu contoh transaksi mencurigakan dapat digambarkan sebagai berikut. Seseorang yang mempunyai profil sebagai seorang karyawan tetap pada suatu perusahaan dengan masa kerja selama 5 tahun, jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Umum dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000/bulan, ditambah THR  3 bulan gaji, tunjangan prestasi akhir tahun sebesar 5 kali gaji. Ketentuan internal perusahaan mensyaratkan seluruh penghasilan yang diterima karyawan ditransfer ke rekening tabungan pada  bank yang telah ditentukan.

Apabila pada rekening ditemukan ada transaksi dana masuk selain transaksi sebagaimana diuraikan diatas, misalnya berupa setoran tunai sebesar Rp50.000.000/bulan, transfer sebesar Rp750.000.000, Rp500.000.000, dan Rp500.000.000, pada waktu yang hampir berdekatan, maka transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi di luar profil, atau transaksi mencurigakan.

Menurut Wakil Ketua PPATK Dian Adiana Rae, transaksi mencurigakan itu berasal dari sejumlah rekening yang diduga berhubungan dengan beberapa calon kepala daerah dalam Pilkada 2018.

Terkait apa transaksi mencurigakan itu?

Dilihat dari periode transaksi yang mulai akhir 2017 hingga tiga bulan pertama 2018, maka transaksi mencurigakan itu terjadi pada tahap pendaftaran pencalonan kepala daerah.

Sebab, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, pendaftaran pasangan calon dibuka tanggal 8 Januari 2018 dan ditutup tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan hal ini maka transaksi mencurigakan itu diduga kuat terkait dengan mahar politik atau politik uang atau transaksi dalam bentuk jual beli kursi sebagai syarat pencalonan menjadi kepala daerah baik untuk gubernur, bupati maupun walikota dan wakilnya.

Transaksi mahar politik umumnya terjadi antara bakal calon dengan pimpinan partai politik tingkat pusat atau daerah.

Dikatakan demikian karena pada pasal 42 ayat (4) UU Pilkada disebutkan, Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

Wakil Ketua PPATK Dian Adiana Rae secara jelas mengatakan bahwa, transaksi mencurigakan itu berasal dari sejumlah rekening yang diduga berhubungan dengan beberapa calon kepala daerah dalam Pilkada 2018.

Berdasarkan ini maka patut diasumsikan bahwa PPATK sudah mengantongi nama-nama orang yang melakukan transaksi mencurigakan, baik nama orang yang mengirim atau mentransfer uang (bakal calon) maupun nama orang yang menerima ditransfer (pimpinan partai politik).

Inilah yang berpotensi menjadi bom waktu dalam pilkada. Sebab ancaman terhadap pelaku praktik politik uang dalam bentuk mahar politik cukup berat, baik bagi partai politik selaku penerima maupun bakal calon selaku pemberi.

Bagi partai politik penerima mahar, akan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 47 Ayat 2 UU Pilkada.  Bunyi lengkapnya sebagai berikut, Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Bagi pasangan calon yang memberikan mahar, apabila terbukti, maka pencalonannya dibatalkan, sesuai pasal 47 Ayat 5 UU Pilkada. Bunyi lengkapnya sebagai berikut, Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.

Transaksi mencurigakan itu makin mengkhawatirkan karena jumlah transaksinya sangat banyak. Menurut  Wakil Ketua PPATK Dian Adiana Rae, mencapai 53 transaksi elektronik dan 1.066 transaksi tunai.

Jumlah transaksi itu lebih besar dari jumlah pasangan calon yang hanya 569 pasangan calon yang ikut pilkada serentak di 171 daerah. Dari 569 pasangan calon itu hanya 440 pasangan calon yang mendaftar dari jalur partai politik (parpol), sedang 129 paslon mendaftar dari jalur perseorangan atau independen.

Jalur independen ini kemungkinan besar tidak terlibat transaksi mencurigakan karena syarat pencalonan mereka tidak tergantung parpol melainkan pada dukungan masyarakat

Berdasarkan jumlah transaksi mencurigakan itu, maka tidak tertutup kemungkinan semua calon kepala daerah terlibat transaksi mencurigakan.

Tentang jumlah transaksi mencurigakan yang lebih bayak ketimbang jumlah pasangan calon kepala daerah, bisa terjadi karena satu pasang calon kepala daerah adakalanya melakukan transaksi mecurigakan dengan satu, dua atau tiga  parpol.

Jika seorang calon yang diusung Golkar yang sudah memiliki 4 kursi misalnya, maka calon tersebut  membutuhkan 6 kursi lagi agar memenuhi syarat apabila total kursi di DPRD dimaksud berjumlah 50 kursi.

Enam kursi yang dibutuhkan itu adakalanya diperoleh dari dua atau tiga partai, sehingga traksasi mencurigkan terjadi terhadap empat partai.

PPATK tidak menyebut berapa nilai transaksi mencurigakan. Namun, diyakini tidak kecil. Menurut informasi yang beredar satu kursi dihargai Rp300 sampai Rp500 juta. Jika dirata-ratakan satu kursi dihargai Rp400 juta maka total uang mahar politik yang ditransaksikan dapat dihitung sebagai berikut, 171 (daerah) dikali 50 (rata-rata kursi DPRD per daerah) dikali Rp400 juta, sama dengan Rp3.420.000.000.000 atau sekitar Rp3,4 triliun.

Satu pasang calon kepala daerah rata-rata membeli 10 (kursi) dikali Rp400 juta sama dengan Rp4 miliar. Jumlah Rp4 miliar ini hanya untuk beli kursi. Calon kepala daerah juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk sosialsiasi sebelum menjadi calon tetap, dan biaya kampanye setelah menjadi calon tetap.

Batas atas dana kampanye itu sendiri sudah ditetapkan oleh KPU. Dana kampanye Kabupaten Kudus dengan DPT sekitar 600 ribu pemilih ditetapkan maksimal Rp7,67 miliar.

Satu pasang calon kepala daerah untuk tingkat kabupaten kota dengan demikian akan menghabiskan dana sekitar Rp15 miliar, dengan rincian Rp4 miliar untuk beli kursi sebagai syarat pencalonan, Rp7,67 miliar dana kampanye, sisanya dana untuk sosialisasi sebelum menjadi calon tetap.

Dana 15 miliar inilah yang nantinya menjadi awal munculnya motivasi melakukan korupsi setelah terpilih.

Sebab dana Rp15 miliar itu tentunya diasumsikan sebagai modal yang harus dikembalikan. Jika pengembaliannya hanya melalui gaji, tunjangan dan upah pungut pajak, diyakini akan lama mengumpulkan Rp15 miliar. Apalagi kepala daerah juga harus mengeluarkan sejumlah dana untuk keperluan lain, misalnya “setoran” ke partai dan lain sebagainya.

Korupsi kepala daerah setelah terpilih kelak akan menjadi ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara uang mahar politik yang diduga kuat menjadi bagian dari transaksi mencurigakan, terutama menjadi ranah Bawaslu.

Kini PPATK sudah mengumumkan transaksi mencurigakan. Memang tidak mudah membuktikannya. Sebab, bisa saja antara si pengirim dan si penerima menggeser alasan transaksi dari pembayaran dalam rangka jual beli kursi menjadi trasaksi utang piutang atau yang sejenisnya.

Namun demikian, sulit atau tidak, Bawaslu harus mengusut transaksi mencurigakan itu. Jika tidak, maka Bawaslu sama saja melakukan pembiaran terhadap kecurigaan terjadinya politik uang  dalam pencalonan.

Kecurigaan tersebut tentu saja tidak baik bagi semua pihak. Termasuk tidak baik bagi calon kepala daerah yang terpilih kelak, karena pencalonannya atau keterpilihannya terancam dibatalkan apabila ada gugatan dan di pengadilan terbukti melakukan mahar politik sewaktu pencalonan.

Jumlah transaksi mencurigakan sangat banyak melebihi jumlha pasngan calon. Namun demikian, tetapi tidak tertutup kemungkian ada satu dua atau lebih calon kepala daerah yang tidak membayar uang mahar saat pencalonan.

Karena itu, untuk menciptakan kepastian, Bawaslu harus turun tangan mengusut seluruh transaksi mencurigakan itu. Jatuhkan hukuman bagi yang terbukti melakukan mahar politik, dan keluarkan pernyataan bersih bagi yang tidak melakukan transaksi mencurigakan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here