Mahar Politik, “Garbage In Garbage Out”

0
169

Nusantara.news, Jakarta – Di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)? Mengapa tidak mengumumkan bahwa proses pencalonan kepala daerah bebas mahar politik setelah KPU menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah tanggal 10 Januari 2018 lalu? Bukankah dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Bawaslu diperintahkan menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat (?). Di mana tanggung jawab Bawaslu ketika terjadi gunjang-ganjing kasus antara La Nyalla dengan Prabowo Subianto terkait mahar politik seperti sekarang ini?

Penguatan Kewenangan Bawaslu

Sejak UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Bawaslu diberikan penguatan peran dan kewenangan. Bawalsu bukan lagi seperti Bawaslu sebelum UU Nomor 8 Tahun 2015. Peran Bawaslu sebelum UU Nomor 8 Tahun 2015 hanya sejauh memberikan rekomendasi tentang laporan pelanggaran atau temuan pelanggaran yang dilkukan peserta pemilu, yang dapat ditindaklanjuti atau diabaikan oleh KPU.

Peran Bawaslu pasca UU Nomor 8 Tahun 2015 sudah berkembang sangat kuat. Bawaslu tak lagi sekadar membuat rekomendasi, tetapi juga diberikan peran sangat hebat yakni, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sebagaimana diatur pada Pasal 22B huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015.

Peran Bawalsu yang sebelum UU Nomor 8 Tahun 2015 hanya sekadar membuat dan meyampaikan rekomendasi, berkembang menjadi berhak mengadili dan melakukan penindakan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 144 (1) berbunyi, Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.

Mengutip analisis Fiat Justisia, perubahan peran Bawaslu pasca UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada merupakan upaya pembenahan secara mendasar aspek-aspek tata laksana, hubungan kewenangan antar penyelenggara pemilu dan penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas pemilu melalui pembentukan Undang-Undang beserta peraturan perundangan perubahannya, menghadirkan berbagai ketentuan baru yang belum pernah terdapat pada sistem perundang-undangan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan implementasi tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan pilkada.

Pada aspek kelembagaan, perubahan tersebut diwujudkan melalui (a) pembentukan ketentuan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, (b) pembentukan ketentuan mengenai uraian tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing kelembagaan pengawas Pemilu dalam implementasi fungsi pengawasan Pilkada, (c) pembentukan ketentuan mengenai uraian kewenangan serta mekanisme dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, (d) perluasan wilayah tugas melalui penguatan peran dan fungsi dalam implementasi pengawasan pilkada, serta (e) pembentukan ketentuan-ketentuan mengenai tugas dan kewajiban KPU beserta jajarannya atas tindaklanjut implementasi tugas dan kewenangan Bawaslu beserta jajarannya.

Sedemikian rupa, peran, tugas  dan wewenang Bawaslu setara dengan peran, tugas  dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bedanya, KPK melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap penyelenggara negara yang melakukan korupsi, sedang  Bawaslu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam pilkada yang merupakan proses perekrutan kepala daerah sebagai calon penyelenggara negara.

Penguatan peran, tugas dan kewenangan Bawaslu sangat penting karena berada dalam kerangka yang sama dengan KPK, yakni sama-sama bertujuan mencitakan pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi. Apabila peran dan tugas KPK berada di sisi output yakni pasca kepala daerah terpilih dan bertugas, maka peran Bawaslu berada pada sisi input, yakni pada proses rekrutmen melalui mekanisme pilkada.

Ada ungkapan garbage in garbage out,  masuk sampah keluar sampah juga. Jika Bawaslu gagal melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada, maka kualitas kepala daerah yang lahir akan sesuai degan ungkapan tersebut, garbage in garbage out.

Mahar Politik

Salah satu yang sangat dikhawatirkan dalam proses pilkada adalah terjadinya money politics atau politik uang. Ada sejumlah titik dalam proses pilkada yang rawan politik uang. Dua di antaranya yang sudah menjadi pengetahuan publik secara luas, adalah pemberian sembako jelang Hari “H” pencoblosan. Kasus ini marak terjadi di semua pilkada dan menjadi sorotan tajam saat Pilkada DKI Jakarta April 2017 lalu.

Satu lagi terkait mahar politik yang saat ini berkembang menjadi isu nasional menyusul pernyataan La Nyalla Mahmud Mattalitti yang mengaku dimintai uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kasus La Nyalla ini bukan yang pertama muncul dalam musim pilkada serentak 2018 ini. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, saat Partai Golkar masih dipimpin Setya Novanto, juga sempat melontarkan pernyataan dirinya dimintai Rp10 miliar.

Ketika itu, pencalonan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat berada dalam ketidakpastian. Permintaan uang itu terjadi sebelum Setya Novanto memberikan surat keputusan mengusung Ridwan Kamil berpasangan dengan Daniel Mutaqin, yang akhirnya dicabut kembali dan menyerahkan kembali surat keputusan kepada Dedi Mulyadi setelah Airlangga Hartarto resmi menjadi Ketua Umum Golkar yang baru.

Sayangnya Dedi Mulyadi tidak menyebut siapa nama yang meminta Rp10 miliar yang diduga sebagai mahar politik itu. Dedi Mulyadi hanya menyebut permintaan itu datang dari Bogor.

Kasus mahar politik sebelumnya juga sempat menimpa PDIP yang diisukan terjadi transaksi mahar politik dalam jumlah spektakuler mencapai Rp10 triliun sebagai mahar mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.

Kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa mahar politik itu bukan hal baru dalam pilkada.

Transaksi mahar politik diduga juga terjadi di sejumlah daerah. Angkanya memang tidak se-spektakuler La Naylla. Angka mahar politik di tingkat bupati dan walikota konon sekitar Rp200 – 300 juta per kursi. Jika sebuah partai memiliki 5 kursi di DPRD maka nilainya menjadi sekitar Rp1,5 miliar. Untuk memenuhi 20 persen kursi, maka biaya mahar politik bisa mencapai Rp2 – 3 miliar untuk tingkat kabupaten dan kota. Untuk tingkat gubernur nilainya tentu lebih tinggi lagi sebagaimana diduga terjadi dalam kasus La Nyalla.

Soal mahar politik ini sangat penting disorot, karena dilarang oleh UU 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pada Pasal 47 ayat (1) disebutkan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, mahar politik merupakan salah satu atau malah menjadi komponen terbesar dalam pembiayaan pilkada. Bayangkan, La Nyalla dimintai Rp40 miliar untuk biaya saksi.

Selain masalah angka yang besar, mahar politik ini juga sangat patut disorot karena akan menjadi sumber pelecehan terhadap kualitas pilkada. Sebab dengan membayar mahar politik, maka bakal calon sudah tidak lagi mementingkan apa yang menjadi substansi pilkada yakni program.

Upaya memenangkan pilkada tidak lagi mengandalkan program, melainkan dilakukan dengan politik uang dengan berbagai cara, baik dengan “membeli” opini di media massa, “membeli” endorser, “membeli suara pemiih secara langsung dengan sembako dan sejumah uang, dan lain sebagainya.

Sedemikian rupa, kemenangan dalam pilkada pada akhirnya ditentukan oleh uang, bukan lagi oleh program dan integritas calon.

Inilah yang menjadi sumber terjadinya korupsi setelah pilkada selesai. Sebab kepala daerah terpilih yang sudah mengeluarkan biaya besar dalam proses pilkada, akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan, tentunya dengan sejumlah keuntungan.

Dalam rangka mengembalikan uang itu pula, maka produk pemerintah tidak lagi penting, sebab yang prioritas adalah mengembalikan uang yang dikeluarkan dalam proses pilkada. Yang terjadi kemudian adalah garbage in garbage out.

Bukan hanya garbage in garbage out, mahar politk juga melahirkan keributan sebagaimana terjadi dalam kasus La Nyalla dan Prabowo Subianto yang kini menyita perhatian publik. Lebih dari itu, mahar politik juga membuat rakyat bingung karena mengacaukan pakem pakem politik yang sudah terbentuk.

Pertanyaannya adalah kemana Bawaslu? Mengapa Bawaslu tidak mendeteksi traksaksi mahar politik? Bukankah penguatan Bawaslu diharapkan dapat menjaga kualitas pilkada? Mengapa tidak ada laporan mengenai progres pengawasan? Bukankah dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memerintahkan Bawaslu menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat (?).

Kealpaan Bawaslu mendeteksi praktik politik uang dalam hal ini sangat patut dipersoalkan, karena peran, tugas dan wewenangnya sudah ditingkatkan sudah dikuatkan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here