Mahar Politik, Petaka Bagi Demokrasi

0
123

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa minggu terakhir ini, perbincangan tentang mahar politik sedang menjadi topik hangat di hampir semua media massa. Di Pilkada Jatim, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp 40 Miliar oleh Partai Gerindra. Sebelumnya, di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku dimintai uang Rp 10 Miliar oleh oknum di Partai Golkar saat masih dipimpin Setya Novanto. Di Beberapa daerah lain seperti Cirebon dan Kalteng, juga diterpa isu mahar politik. Teranyar, konflik di internal Partai Hanura salah satunya disebabkan karena persoalan mahar politik. Kasus-kasus perburuan rente ini, tentu membuka kembali relasi uang dan politik di tubuh partai.

Mahar politik sesungguhnya hanyalah sebuah konsekuensi. Jika partai politik tidak diperbolehkan memiliki unit bisnis, sementara negara juga tidak mengalokasikan dana yang cukup, karena peraturan perundang-undangannya memang begitu, lalu dari mana partai politik bisa membiayai segala aktivitas yang hampir semuanya memerlukan dana selangit.

Dalam skala nasional, tentu saja jumlah dana yang diperlukan tidaklah kecil. Mulai dari teknis administrasi, pengadaan sekretariat/kantor, proses verifikasi sebagai peserta pemilu, pengkaderan, kampanye, apalagi jika menggunakan strategi pencitraan dengan melibatkan lembaga-lembaga survei dan media massa, sampai kepada pengamanan suara, semuanya membutuhkan pendanaan yang jumlahnya pasti sangat fantastik.

Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, calon bupati atau wali kota butuh dana Rp20 hingga Rp100 miliar untuk memenangi pilkada. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, pasangan Fauzi Bowo dan Nara mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp62,6 miliar. Sementara, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Poernama mengeluarkan dana Rp16,1 miliar.

Angka itu naik siginifikan pada Pilkada DKI 2017. Baik pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno maupun Basuki Tjahaja Poernama dan Djarot Saiful Hidayat, menghabiskan dana rata-rata nyaris 90 miliar. Di tahun Pilkada serentak 2018 ini, jumlahnya kian berlipat. Kabarnya untuk maju dalam kontestasi lokal, seorang calon kepala daerah bahkan harus menyiapkan fulus sebesar Rp300 miliar.

Tak heran, demi mengejar balik modal, para kandidat yang terpilih harus mencomot uang-uang haram lewat korupsi. Sebab amat mustahil bisa mengumpulkan uang ratusan miliar jika hanya mengandalkan uang gaji sebagai gubernur atau wakil gubernur yang jumlahnya tak seberapa. Jaraknya serupa langit dan bumi.

Tersebab itu, menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, mahar politik dan politik uang itu akan berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi ke depannya. Sepanjang KPK berdiri, sudah ada 78 kepala daerah yang diproses hukum dari 92 kasus korupsi.

“Kalau biaya politik masih mahal, tentu saja kepala daerah akan berisiko melakukan korupsi kembali,” ujar Febri, Jumat (12/1/2018).

Hampir tidak mungkin, parpol bisa membiayai sendiri lewat uang dalam pembiayaan politik elektoral yang amat mahal. Sementara sistem yang ada, memberi peluang parpol untuk mencari uang di luar “dana halal”, termasuk mahar politik dan bentuk politik uang lainnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengakui bahwa mekanisme ‘mahar’ atau pemberian uang dalam jumlah tertentu oleh seorang kandidat politik ke partai politik, adalah hal yang berlangsung di setiap parpol.

“Mahar sebetulnya adalah satu hak yang tidak mungkin dihindari dalam sistem politik. Kalau ada parpol yang mengatakan mereka tidak ada (mahar), itu bohong,” kata Fahri dalam acara Indonesia “Lawyers Club (ILC)” tvOne di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.

Menurut Fahri, hal itu sendiri bisa terjadi mengingat pelaksanaan sistem demokrasi dan politik di Indonesia belum sepenuhnya dibiayai negara. Fahri mencontohkan kebijakan pembiayaan politik yang dilaksanakan oleh sejumlah negara di Eropa. Dampaknya, kandidat-kandidat politik di sana tidak memusingkan masalah pembiayaan namun fokus kepada upaya menawarkan kapabilitas mereka kepada masyarakat.

Memang, harus diakui di satu sisi bantuan pendanaan partai dari pemerintah jauh dari mencukupi, utamanya untuk membiayai operasional pilkada. Jika disimulasikan, katakanlah satu partai membutuhkan dua saksi per Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan upah maksimal 500.000 rupiah per orang. Maka, untuk Pilkada Jabar misalnya, dengan 74.966 TPS (data Pemilu 2014) pembiayaan saksi setidaknya membutuhkan dana hingga 74.966.000.000 (hampir 75 miliar) rupiah.

Hitungan itu baru untuk saksi TPS. Belum lagi, ada alat peraga yang berjumlah banyak dan memakan biaya produksi yang mahal, seperti baliho, pamflet, iklan media massa, dan acara-acara kampanye. Belum sempat terhitung oleh saya, betapa besar biaya yang harus dikeluarkan partai.

Lalu coba bayangkan berapa anggaran yang diberikan pemerintah kepada DPD partai di Jabar. Katakanlah, sebuah partai memiliki 4,9 juta pemilih (15 persen dari DPT di Jabar). Maka, dengan hitungan anggaran Rp 1000 per suara, partai hanya akan mendapatkan 4.900.000.000 (hampir 5 miliar rupiah). Angka ini tentu saja jauh terlalu rendah dibandingkan kebutuhan operasional kampanye partai.

Namun di sisi yang lain, partai cenderung menikmati kondisi ini. Perburuan uang haram tersebut seolah menjadi sesuatu yang normal-normal saja. Sebab dengan begitu, selain bisa menumpuk pundi-pundi keuangan untuk keperluan elektoral, juga tak jarang masuk ke kantong pribadi elite partai. Mulanya, dalihnya untuk biayai kampanye, tapi bisa menjadi jebakan adanya tawar menawar politik yang berujung pada kapitalisasi jabatan

Bisa jadi, pilkada 2018 menjadi panen raya bagi parpol mencari dana untuk persiapan Pemilu 2019. Sehingga, pilkada hanya menjadi ajang transaksional antara Parpol dan sumber dana. Sempitnya rentang waktu antara Pilkada dengan Pilpres dan Pileg turut menjadi pemicu tingginya kasus mahar politik ini. Dari sini, awal pembibitan korupsi politik menemukan jalannya.

 

Perlu Kontrol dan Penegakan Hukum

Mahar politik dan praktik-praktik koruptif lain yang bermuara kepada kas partai terus menerus terjadi, baik korupsi anggaran negara atau korupsi pengaruh dengan suap dari pihak ketiga. Realita ini bertentangan dengan posisi negara yang tampak sempurna dalam aturan perundang-undangan, namun sebenarnya sangat lemah dalam penegakannya.

Saat ini, upaya pencegahan praktik mahar dalam pencalonan kepala daerah sebenarnya telah diatur oleh pemerintah melalaui UU No. 8 Tahun 2015. Partai tidak boleh menerima imbalan dari bakal calon gubernur, walikota, atau bupati, untuk memutuskan pencalonan dalam Pilkada. Begitu pula sebaliknya, bakal calon tidak boleh ‘menyuap’ partai untuk memberi rekomendasi pencalonan.

Tak hanya itu, negara melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) beberapa kali membuat peraturan yang memperketat penggunaan maksimal dana kampanye. KPUD pun memberikan dana yang sama rata kepada seluruh calon, umumnya untuk pembiayaan kampanye. KPUD ingin menciptakan kesetaraan dalam modal pendanaan kampanye seseorang. Dengan begitu, negara pun telah memiliki posisi yang ‘nampaknya’ sempurna dalam membiayai pendanaan partai politik.

Terlepas dari ada atau tidaknya mahar itu, partai politik sepatutnya transparan dalam pengelolaan keuangan. Di saat bersamaan, pihak pemerintah dan elemen civil society harus mengawasi secara ketat lalu lintas sponsor atau donator terhadap partai.

Amerika Serikat (AS) bisa dijadikan sebagai percontohan. Negara ‘bapak demokrasi modern’ itu memiliki sistem transparansi sponsor politisi yang sangat matang. Pemerintah sampai akademisi dan masyarakat luas dapat mengakses pihak-pihak mana saja yang mendanai partai dan politisinya. Salah satu NGO di AS yang sangat aktif di sektor pengawasan tersebut adalah Political Money Line.

Namun, tanpa adanya upaya serius dan komitmen dari pemerintah, pihak swasta, serta partai politik sendiri untuk mengakhiri praktik jual beli kekuasaan itu, dipastikan kualitas politik kita kehilangan tujuan asasinya dan demokrasi mengalami petaka. Berkelindan dengan itu, kedualatan rakyat tentu tak punya nilainya, sebab segala sesuatu diukur dengan daulat uang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here