Mahar Rp35 Juta, Partai Ka’bah Buka Pendaftaran Bakal Calon Gubernur

0
27
Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffak Noer (Foto: Tudji Martudji)

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mulai hari ini, Rabu 23 Agustus hingga 9 September 2017 membuka pendaftaran untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta bakal calon kepala daerah lainnya yang menggelar pilkada serentak, di Jawa Timur.

Ketua DPW PPP Musyaffak Noer mengatakan, pendaftaran dibuka untuk umum selain juga untuk kader internal partai berlambang Ka’bah.

Dari sejumlah persyaratan, panitia pendaftaran mewajibkan bagi para pendaftar untuk membayar uang mahar sebesar Rp35 juta, dan itu harus dibayar saat pengambilan formulir.

“Dana itu harus disediakan saat pengambilan formulir, bukan saat mengembalikan formulir, tujuannya untuk mengukur keseriusan bagi para pendaftar. Jadi tidak semua orang apalagi hanya untuk coba-coba,” ujar Musyaffak Noer, di kantor DPW PPP Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (23/8/2017).

Hari itu juga Musyaffak Noer mengumumkan tim panitia penerimaan pendaftaran yang siap menerima dan melayani pendaftar. Susunannya, terdiri Ketua Tim Pendaftaran Musyaffak Noer, Wakil Sunaryo, Sekretaris Abdul Rosyid, Wakil Sekretaris Rochman Taufiq Hidayat dan Nurhadi, Anggota Ahmad Juwari, Zuhri, Qoirul Fattah, Riyanto, Ali Zaini, Suprapto, Ilham.

Selanjutnya, setelah persyaratan pendaftaran diserahkan kembali ke panitia, akan diteruskan ke DPP PPP untuk dilakukan verifikasi dan kelayakan.

“Jadi yang menentukan DPP, bukan DPW, kita hanya menerima pendaftaran,” tambahnya.

Sementara, ditanya apakah pendaftaran bisa diwakilkan? Dia menjawab bisa asal sesuai dengan ketentuan.

Kemudian, soal mahar yang nilainya Rp 35 juta, Musyaffak Noer mengaku itu disesuaikan dengan hasil musyawarah internal partai. Dan, dana yang diterima dari pendaftar tersebut bukan untuk partai, tetapi dipakai untuk operasional sepanjang proses pendaftaran termasuk biaya pelaksanaan survei juga Rapimwil yang agendanya juga untuk rapat, membahas bakal calon, penyampaian visi misi dan lainnya.

“Dana itu dipakai untuk keperluan proses pendaftaran dan keperluan lainnya termasuk biaya survei, jadi bukan untuk partai,” jelasnya.

Menjawab sejumlah pertanyaan, kenapa nilainya Rp35 juta, dan kenapa tidak lebih banyak atau lebih sedikit, Musyaffak menjelaskan, angka 3 itu dimaknai sebagai lambang PPP dan angka 5 diartikan sebagai perwujudan dari rukun Islam serta lima khidmat partai.

“Kira-kira begitulah artinya, jadi tidak perlu terlalu besar atau terlalu sedikit. Nantinya dana tersebut juga untuk keperluan selama proses pendaftaran,” jelas Musyaffak Noer didampingi Sekretaris DPW Norman Zein Nahdi.

Dan, untuk mengukur keseriusan pendaftar bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Dana tersebut harus diserahkan langsung secara tunai saat mendaftar, alias tidak boleh transfer atau dicicil.

Pendaftaran bakal calon itu tidak hanya berlaku bagi kader internal, tapi juga untuk kalangan eksternal serta semua lapisan masyarakat.

Sejak diumumkannya waktu pendaftaran itu, secara serentak DPC PPP se Jawa Timur juga membuka pendaftaran untuk 14 pilkada dari 18 pilkada. Sementara, ada empat daerah yang tidak membuka pendaftaran, tetapi hanya menggelar Rapimcab.

Peluang tersebut sengaja diberikan untuk kader internal partai yang dinilai berpotensi untuk maju Pilkada.

“Untuk kesempatan itu, sesuai keputusan juklak partai memang dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi kader internal, terutama yang serius mencalonkan diri dan dinilai berpotensi menang,” jelasnya.

Dicontohkan Pilkada Kabupaten Jombang tidak membuka pendaftaran, karena ada Ketua DPC PPP Jombang sekaligus Wabup Jombang Mundjidah Wahab yang siap maju di pemilihan bupati.

Kemudian, kader partai lainnya juga ada KH Salwa yang merupakan Wabup Bondowoso juga maju pilbup, yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Kabupaten Bondowoso.

Di Kabupaten Probolinggo juga ada kader internal Habib Salim yang juga digadang maju mencalonkan wakil bupati. Nama itu memang disebut-sebut menjadi rebutan petahana Tantri Hasan Aminuddin dan penantang Malik Haromain. Kemudian, ada Habib Latief yang merupakan kader PPP maju di Pilkada Kabupaten Bangkalan, Madura.

Namun, masih kata Musyaffak, kemungkinan lain bisa juga terjadi, calon yang diputuskan DPP PPP tidak sama dengan yang diajukan DPW atau DPC. Dengan pertimbangan melihat integritas, kapasitas, kapabilitas, elektabilitas dan popularitas. Selain juga dilakukan survei internal sebagai acuan untuk mengetahui seberapa besar nama kader PPP di daerah tersebut diharapkan untuk maju pilkada.

Disinggung soal kemungkinan nama Khofifah Indar Parawansa yang akan diusung untuk maju di Pilgub Jawa Timur, dirinya mengaku semua bisa saja terjadi, dan itu kewenangan DPP.

“Peluangnya sama bagi semua calon, termasuk Khofifah,” tegasnya.

Untuk diketahui, sejatinya pembukaan pendaftaran bakal calon gubernur, wakil gubernur serta kepala daerah di kabupaten/kota se-Jawa Timur oleh PPP ini dimulai 1 hingga 31 Agustus 2017, namun kemudian diundur penutupannya hingga 9 September 2017, itu mengacu keputusan DPP PPP Nomor 1198/KPTS/DPP/VI/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah di Pilkada Serentak.

Menarik untuk disimak, apakah benar, pengunduran waktu pendaftaran hingga 9 September 2017 tersebut untuk memberikan kesempatan kepada calon tertentu, tentunya agar memiliki banyak waktu untuk mendaftar.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here