Mahasiswa Makassar Aksi Tolak UU Perguruan Tinggi, Ini Alasannya

0
199
Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Husain Syam berusaha membubarkan aksi mahasiswa UNM yang berunjuk rasa di depan kampus UNM Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (7/4). Dalam aksi yang dilakukan bertepatan dengan kunjungan Menristekdikti Mohamad Nasir tersebut pengunjuk rasa meminta agar pemerintah mencabut UU Perguruan Tinggi karena dinilai merugikan rakyat khususnya rakyat miskin. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/aww/17.

Nusantara.news, Makassar – Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Makassar menyambut kehadiran Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir yang berkunjung ke kampusnya pada Jumat (7/4) dengan membentangkan spanduk menolak Undang-undang Perguruan Tinggi.

Aksi yang sempat memacetkan jalanan itu ditanggapi Rektor Universitas Negeri Makassar Husain Syam pun langsung mendatangi kerumunan aksi dan berdialog, sekaligus meminta mahasiswa segera membubarkan diri.

Selain membentangkan spanduk, aksi itu juga diwarnai teatrikal dari 9 mahasiswa yang mengecat tubuhnya dengan tulisan warna biru sehingga membentuk formasi tulisan, CABUT UUPT. Dalam orasinya mahasiswa mendesak pemerintah mencabut UU karena dinilai sangat merugikan rakyat miskin.

Memang, UU No 12 Tahun 2012, sejak sebelum kelahirannya sudah dipersoalkan sejumlah kalangan. Namun DPR dengan suara bulat, pada Jumat, 13 Juli 2012, mengesahkan UU yang dinilai kontroversial itu tanpa menghiraukan penolakan di luar gedung parlemen.

Kala itu, di luar gedung parlemen sejumlah organisasi dan pemerhati Pendidikan berdemonstrasi menolak pengesahan RUU Pendidikan Tinggi. UU itu dianggap bermasalah dan tidak sejalan dengan visi “Mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai tertulis pada Alenia IV Pembukaan UUD 1945.

UU itu ditolak, pertama secara yuridis bertabrakan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 24 ayat (4) UU itu secara jelas menyebutkan, “ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Secara substansif UU Perguruan Tinggi juga bertentangan dengan cita-cita pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Ada 6 alasan utama yang menyebabkan UU Perguruan Tinggi harus ditolak.

Pertama, adanya pasal 65 tentang Perguruan Tinggi Negeri yang melegitimasi praktek Badan Hukum Milik Negara. Keuangan perguruan tinggi dan keuangan negara dipisahkan. Konsekuensinya negara tidak bisa turut campur selain hanya selaku pemegang saham.

Kedua, di pasal 76 ayat (2c) ada aturan tentang pinjaman lunak tanpa bunga kepada mahasiswa kurang mampu (student loan). Pasal ini bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, karena pendidikan sesungguhnya hak warga negara, dan sudah kewajiban negara untuk memenuhinya tanpa harus ada embel-embel memberi pinjaman, meskipun itu pinjaman lunak.

Ketiga, munculnya semangat komersialisasi pendidikan pada pasal 73 tentang penerimaan mahasiswa baru. Di sini dimungkinkan Perguruan Tinggi Negeri menerima mahasiswa baru di luar ketentuan nasional. Pasal ini memungkinkan Perguruan Tinggi Negeri menyeleksi mahasiswa bukan berdasarkan kemampuan akademis, melainkan kemampuan ekonomi.

Keempat, tentang adanya kuota 20 persen untuk mahasiswa kurang mampu pada Pasal 74. Sebab dalam penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi adalah kemampuan akademis, bukan kemampuan ekonomi. Setelah ternyata ada mahasiswa kurang mampu yang lolos seleksi adalah tugas negara untuk memfasilitasinya.

Kelima, tentang pasal 90 yang semangatnya liberalisasi pendidikan dengan membolehkan perguruan tinggi asing membuka kampusnya di Indonesia. Kehadiran perguruan tinggi asing itu jelas tidak akan menanamkan nilai-nilai keindonesiaan. Bahkan potensial menularkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya dan kepentingan bangsa Indonesia.

Keenam, UU PT tidak terlepas dari keputusan pemerintah Indonesia yang telah menandatangani General Agreement on Trade in Service (GATS) yang meliberalkan 7 sektor termasuk pendidikan. Sebelum ada UU PT sudah dicoba dengan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sudah dicabut Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian UUPT sebenarnya adalah pengganti UU BHP yang telah dicabut oleh MK. Semangatnya pun didesakkan oleh kepentingan asing untuk menyerahkan urusan pendidikan ke perusahaan-perusahaan jasa pendidikan dari mana pun asalnya. Peran negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pun dibuat mandul. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here