Mahasiswa Mulai Tinggalkan Jokowi?

0
172

Nusantara.news, Jakarta – Hampir semua peristiwa politik penting di Indonesia dipengaruhi oleh kaum muda dan mahasiswa, mulai zaman pra kemerdekaan sampai peristiwa reformasi tahun 1998. Apa makna demo mahasiswa 121 yang memprotes sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang berlangsung serentak di 19 kota di Indonesia 12 Januari 2017?

Aksi mahasiswa 121 berlangsung secara serentak di 19 kota di seluruh Indonesia meliputi Lhokseumawe (Aceh), Padang (Sumatera Barat), Riau (Sumatera Bagian Selatan), Jambi, Palembang (Sumatera Selatan), Simpang Lima (Bengkulu), Tugu Adipura (Lampung), Bangka Belitung, Istana Negara (Jakarta), Gedung Sate (Bandung), Yogyakarta, Kantor Gubernur Jateng (Semarang), Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Jatim (Surabaya) Kantor DPRD Kaltim (Samarinda), Kantor DPRD Kalsel (Banjarmasin), Kantor DPRD Kalbar (Pontianak), Kantor DPRD NTB (Mataram), Kantor DPRD Provinsi dan Mataram Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), Kantor DPRD Papua (Merauke).

Tuntutan mahasiswa terkait kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai tidak pro rakyat. Yakni, pertama, mencabut PP No. 60 tahun 2016 tentang Kenaikan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNPB yang berlaku pada Kepolisian RI. Kedua, menolak kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 Va dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif dasar listrik golongan 900 Va. Ketiga, mendesak dikembalikannya mekanisme penetapan harga BBM kepada pemerintah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh SPBU.

Aksi mahasiswa 121 yang berlangsung serentak di 19 kota di Indonesia 12 Januari 2017 lalu memang kurang bergema atau kurang greget setidaknya jika dibandingkan dengan aksi damai umat Islam yang dikenal dengan aksi damai 411 (tanggal 4 november 2016) dan aksi super damai yang dikenal dengan sebutan aksi 212 (tanggal 2 Desember 2017). Bandingkan dengan aksi 411 dimana Jokowi nyaris bisa dikatakan “menyesal” karena tidak menghadapi massa aksi. Pengaruh aksi damai 411 terlihat ketika Jokowi akhirnya menghadiri aksi 121 yang merupakan lanjutan dari aksi 411.

Mahasiswa yang beraksi di Istana Negara bahkan sudah cukup puas diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, bukan Presiden Jokowi.

 

Tinggalkan Jokowi

Demo mahasiswa memang bukan hal baru di Indonesia. Aksi demo mahasiswa nyaris sering terjadi dengan memperotes berbagai persolan. Tetapi aksi mahasiswa 121 yang digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 12 Januari 2017 tidak bisa disamakan dengan aksi mahasiswa yang dilakukan secara sporadis seperti sebelum-sebelumnya.

Memang kurang greget. Bahkan ada informasi aksi mahasiswa didominasi satu kelompok tertentu saja. Ada beberapa hal yang patut dicatat dari aksi mahasiswa 121. Pertama, aksi 121 merupakan salah satu aksi mahasiswa terbesar sejak reformasi. Kedua, aksi 121 merupakan aksi mahasiswa yang pertama dilakukan secara terorganisasi. Makna politik yang dapat dicatat dari aksi 121 ini adalah bahwa mahasiswa mulai protes dengan kebijakan-kebijakan Jokowi. Jargon-jargon kerakyatan seperti ‘blusukan’, ‘nawacita’, ‘negara harus hadir di tengah masalah rakyat’, dinilai sudah sirna dan bukan lagi menjadi ciri khas Jokowi. Ini dapat diartikan bahwa mahasiswa sudah “meninggalkan” Jokowi. Melalui aksi 121 secara tidak langsung mahasiswa mendeklarasikan, tidak lagi berkenan menjadi landasan moral penopang kekuasaan Jokowi. Walau didominasi oleh satu kelompok saja, aksi mahasiwa 121 tetap patut menjadi perhatian.

Bangkitkan Kembali Kebijakan Populis

Mahasiswa memang bukan kekuatan politik. Mahasiswa tidak memiliki kekuatan seperti partai politik yang dapat melakukan gerakan politik melengserkan pemerintah.

Gerakan mahasiswa hanya memiliki kekuatan moral. Namun demikian, pengaruh gerakan moral mahasiswa yang mulai bersatu, bisa lebih dahsyat ketimbang gerakan politik yang dimainkan kekuatan politik seperti partai dan ormas.

Gerakan yang dilakukan oleh partai politik atau ormas, ditafsirkan selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, yakni mengambil alih kekuasan. Sedang gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, tanpa ada kecurigaan dilatarbelakangi oleh kepentingan, misalnya mengambil alih kekuasan. Itu sebabnya, pemuda dan mahasiswa selalu berada di garis terdepan perubahan politik di Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan sampai reformasi 1998.

Oleh sebab itu, jika mahasiswa sudah mulai meninggalkan Jokowi, maka secara moral  kredibilitas Jokowi mulai terkikis, yang dengan sendirinya sangat mudah dimanfaatkan atau ditunggangi oleh kekuataan politik untuk melakukan aksi-aksi politik guna mengambil alih kekuasaan.

Dalam persepktif ini Jokowi dinilai perlu kembali ke warna aslinya sebagai figur yang merakyat, populis yang diwujud dalam kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan, sebaliknya meringankan beban (ekonomi) rakyat. Aneka kebijakan yang bernada “naik” yang pada kelanjutannya menambah beban ekonomi rakyat, seyogyanya dihindari, dan kalau pun harus dilakukan, disyaratkan hanya dalam keadaan sangat terpaksa alias ‘tidak bisa tidak’. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here