Mahasiswa Surabaya Prihatin DPRD Jatim Tak Lagi Sensitif Masalah Pendidikan

0
216

Nusantara.news, Surabaya – “Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun…, Wakil Rakyat kita di DPRD Jatim ini sudah mengabaikan Hari Pendidikan Nasional”. Sepenggal kalimat spontan itu terucap dari mulut Dion, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) saat menggelar orasi di Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa (2/5/2017).

Di acara orasi peringatan Hari Pendidikan Nasional itu, tak seorang pun dari 100 anggota DPRD yang bersedia hadir di gedung wakil rakyat tersebut. Sehingga, dengan rasa kecewa puluhan mahasiswa harus menerima kenyataan, gigit jari karena aspirasi mereka hanya ditampung di Sekretariat DPRD Jawa Timur.

“Sepertinya, para wakil rakyat itu lalai dan lebih suka keluyuran dinas ke luar kota daripada menerima aspirasi mahasiswa yang tengah memperjuangkan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” tegas Dion.

Dion pun menyatakan, realitas pendidikan di Indonesia menjadi sebatas kekuatan reproduktif, belum menjadi kekuatan produktif. Terbukti, ada perbedaan tajam antara sekolah bagus dan mahal dengan sekolah kualitas pas-pasan dan murah, termasuk sekolah negeri.

Dengan suara lantang, mahasiswa itu kembali berteriak, penyebab sekolah negeri lebih mahal karena kebijakan otonomi sekolah di tingkat dasar dan menengah. Sementara di lingkup perguruan tinggi, lantaran berubahnya status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHBN).

Mahasiswa lainnya, Mulder, koordinator aksi menyebut kebijakan otonomi sekolah telah memberikan peluang bagi sekolah untuk mencari dana di luar subsidi pemerintah. Ironisnya, sumber dana diambil dari masyarakat atau dari wali murid.

“Disahkannya Permendikbud No.75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, justru memuluskan pungutan biaya sekolah kepada wali murid yang mayoritas adalah buruh dengan upah murah,” ujar Mulder.

Mahasiswa Unesa ini juga mengkritik keras pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla lantaran mengurangi alokasi anggaran pendidikan dan lebih mementingkan pembangunan infrastuktur yang menguntungkan investor atau kapitalis.

“UU Dikti sengaja di desain agar tanggungjawab pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi menjadi tanggungjawab masyarakat. Ini tidak boleh dibiarkan karena pendidikan itu sudah diamanatkan UUD 1945,” tegas Mulder.

Menurutnya, situasi ini tidak boleh dikompromi. Karena itu gerakan mahasiswa harus menggalang dukungan dan solidaritas seluas-luasnya dan menjadikan perlawanan isu pendidikan sebagai isu rakyat.

“Gaung solidaritas dan persatuan gerakan rakyat, menjadi salah satu jalan keluar dari kehancuran kehidupan sosial generasi muda dan rakyat Indonesia, di bawah represi sistem kapitalisme,” ujar Heri.

Terkait itu, AMS mendesak agar pemerintah mencabut UU Sisdiknas Tahun 2003, mencabut UU Dikti tahun 2012, mencabut sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), stop pungutan liar, tolak intimidasi dan intervensi terhadap gerakan mahasiswa, serta harus adanya transparansi anggaran pendidikan, serta memberikan jaminan pendidikan bagi rakyat dan wujudkan demokratisasi kampus.

Tak seorang pun wakil rakyat yang hadir di acara orasi Hardiknas itu, direspon oleh Kasubag Sekretariat DPRD Jawa Timur Sutejo yang menemui massa mahasiswa, bahwa ketidakhadiran seluruh anggota DPRD Jawa Timur karena sedang ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa menerima aspirasi mahasiswa. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Surabaya ke Komisi E yang membidangi masalah pendidikan.

“Nanti akan kita agendakan untuk bertemu dengan komisi yang membidangi soal pendidikan agar aspirasi mahasiswa bisa ditindaklanjuti,” kata Sutejo.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here