Bursa Cawapres Jokowi Non-Partai (1)

Mahfud MD dan Ma’ruf Amin, Cawapres Jokowi Penangkal Sentimen

5
209

Nusantara.news, Jakarta – Pada pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik Senin, 23 Juli lalu di Istana Bogor, koalisi menyepakati satu nama yang akan mendampingi Jokowi. Sayangnya, siapa cawapres yang dimaksud masih dirahasiakan.

Meski begitu, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Menteri Sosial, Idrus Marham mengatakan, hingga kini figur yang menjadi cawapres Joko Widodo masih disimulasikan. Semua peluang masih terbuka, termasuk dengan menduetkan kembali Jokowi dan Jusuf Kalla alias JK.

“Jadi segala kemungkinan bisa terjadi sebelum final itu. Apalagi sekarang kan masih tahap simulasi-simulasi,” kata Idrus di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 24 Juli 2018.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa cawapresnya telah mengerucut dari 10 nama menjadi 5 nama. Siapakah mereka? Entahlah. Namun lima nama tersebut berdasarkan rumor yang mencuat ke publik di antaranya Mantan Ketua MK Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

Tentu saja ada nama lain seperti Puan Maharani, Romahurmuziy, Moeldoko, bahkan JK sendiri, yang digadang-gadang mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Apakah satu dari nama-nama itu akhirnya akan menjadi pilihan Jokowi? Situasi politik hingga Agustus akan menentukan. Namun sebagaimana kata Idrus Marham, cawapes Jokowi masih disimulasikan. Simulasi tersebut memang diperlukan untuk memotret gambaran plus minus cawapres sekaligus mencari sosok yang lebih mendekati kriteria yang dibutuhkan. Apakah dia berasal dari partai politik, non-partai, dari internal PDIP sendiri, tua-muda, militer-sipil, Jawa-Luar Jawa, dan sebagainya.

Berikut simulasi cawapres Jokowi yang dihimpun nusantara.news dalam tiga kategori: cawapres dari unsur non-partai (Mahfud MD, Sri Mulyani, Ma’ruf Amin, dan Moeldoko); cawapres dari unsur partai koalisi (Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Romahurmuziy); dan cawapres dari internal PDIP (Puan Maharani dan Kepala BIN Budi Gunawan).

Cawapres dari non-partai

Memilih sosok cawapres di luar partai koalisi setidaknya membawa dua keuntungan. Pertama, cenderung lebih bisa diterima oleh anggota koalisi sehingga bisa mengatasi kerawanan pecah kongsi saat menentukan cawapres. Kerawanan ini amat kentara melihat prakondisi yang dimainkan oleh para ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang berhasrat mendampingi Jokowi. Mereka telah bergerilya mendekati Jokowi untuk merebut RI-2 di pilpres tahun depan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyebutkan dengan memilih cawapres non-partai bisa mengurangi kecemburuan dari partai-partai yang usulan namanya tidak dipilih oleh Jokowi. Ia mencontohkan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memilih Boediono yang berasal dari kalangan profesional untuk mendampinginya di Pilpres 2009.

“Situasinya saat ini agak mirip di mana SBY didukung banyak partai ketika itu. Ada situasi dilematis dan kompleks kalau dipilih salah satu, yang lain marah dengan risiko membubarkan koalisi. Maka diambil nonpartai sama sekali. Dalam arti semua enggak dapat sekalian,” tutur Qodari.

Kedua, dengan dipilihnya cawapres nonpartai juga diperkirakan tidak memiliki ambisi politik di Pilpres 2024 mendatang. Sehingga momen itu dapat dimanfaatkan parpol yang memiliki dinasti penerus untuk menggencarkan dukungan. Hal itu pula yang sejauh ini merupakan keinginan dari PDIP dan para relawan Jokowi.

Jokowi-Mahfud MD

Masuknya nama Mahfud dalam bursa cawapres Jokowi menurut sebagian pihak merupakan usulan Jokowi yang disetujui Megawati. Artinya, Jokowilah yang mengusulkan nama Mahfud. Namun, sebagian lagi justru menyebutkan bahwa Megawati-lah yang mengusulkan Mahfud sebagai pendamping Jokowi. Kemungkinan terakhir memang yang paling kecil terjadi mengingat beberapa bulan belakangan justru PDIP terlihat bersikeras menyodorkan kadernya sebagai cawapres Jokowi, seperti Puan Maharani dan Budi Gunawan.

Mahfud termasuk tokoh potensial yang dianggap bisa melengkapi Jokowi, utamanya dari segi kepakarannya dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Sosok pria kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957 (61 tahun) itu juga dianggap dekat dengan hampir semua pihak. Rekam jejak Mahfud sudah terbukti dan ia bisa masuk ke semua kelompok Islam, baik yang tradisional maupun yang modernis.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris setidaknya menyebutkan dua hal yang menurutnya menjadi keunggulan Mahfud dibandingkan kandidat lain. Kelebihan pertama adalah expertise Mahfud di bidang hukum yang dianggap akan sangat membantu Jokowi dalam mengelola pemerintahan, apalagi jika tantangan pemerintahan ke depan adalah terkait isu reformasi hukum dan demokrasi yang lebih baik.

Sementara untuk kelebihan kedua, Haris membenarkan pandangan Partai Nasdem yang menyebut Mahfud cukup dekat baik dengan kubu NU maupun Muhammadiyah. Artinya, Mahfud bisa menjadi benteng jika isu agama datang dan menyerang Jokowi.

Selama karier profesionalnya, Mahfud juga berintegritas dan bersih dari segala catatan pelanggaran hukum. Karier kenegeraannya bahkan telah melintasi tiga ranah politik (trias politik): Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahfud pernah menempati posisi sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, tepatnya Komisi III dalam kurun waktu 2004-2008. Di tingkat eksekutif, Mahfud pernah menjabat posisi menteri: menteri pertahanan di tahun 2000 serta menteri hukum dan HAM pada 2001. Sedangkan di lingkup yudikatif, ia tercatat sebagai hakim konstitusi sebelum akhirnya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008 – 2013.

Hanya saja, faktor geopolitik barangkali yang bakal menjegal langkah Mahfud dan Jokowi dalam Pemilu 2019. Fakta bahwa Jokowi dan Mahfud sama-sama berasal dari Pulau Jawa, akan berpengaruh besar dalam perolehan suara di berbagai wilayah Nusantara lain.

Jokowi dan Mahfud boleh saja memenangi suara di Pulau Jawa, tapi bagaimana dengan daerah lain? Faktor geopolitik ini, tak kalah penting untuk jadi perhitungan. Problem yang krusial juga bagaimana memastikan dukungan di luar Jawa.

Selain itu, Mahfud dipandang kurang cocok untuk mendampingi Jokowi dalam pemerintahan Indonesia yang tengah menggenjot laju pertumbuhan ekonomi. Mahfud jelas bukan pakar soal ini. Karenanya, sosok cawapres buat Jokowi yang ideal disebut-sebut adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam soal ekonomi.

Pun begitu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati membantah. Menurutnya, Jokowi tak perlu seorang ekonom untuk memastikan laju pemerintahannya cukup kuat untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. “Yang dibutuhkan adalah tim ekonomi yang kuat, yang dulu dikenal dalam tim presidensil, dalam hal ini second kabinet yang berisi ahli profesional,” ujarnya

Jokowi-Ma’ruf Amin

Munculnya nama KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres bermula dari usulan PPP. Menurut Ketum PPP Romy, Rais ‘Aam PBNU itu memenuhi syarat yang dibutuhkan Jokowi dalam pencapresan nanti. Salah satunya, Kiai Ma’ruf merupakan seorang ulama yang relatif diterima ormas-ormas Islam, termasuk ormas pengkritik pemerintah. Romy juga meyakini, jika Kiai Makruf yang menjadi cawapres Jokowi, para alumni 212 akan mendukung Jokowi.

Belakangan, bahkan Ma’ruf Amin sendiri menyatakan siap jika negara memanggilnya menjadi cawapres mendampingi Jokowi.

“Kalau untuk negara, kalau untuk pribadi saya sebetulnya jadi ini (kiai) saja sudah cukup. Tapi kalau negara dan bangsa memerlukan, biasa-biasa saja,” kata Ma’ruf kepada wartawan seusai acara zikir bersama di Kejaksaan Agung, Jl. Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).

Bak gayung bersambut, hubungan Jokowi-Ma’ruf Amin ini kerap tampil bersama. Dalam sejumlah pertemuan dengan ulama dan pondok pesantren, Jokowi tak luput didampingi Ma’ruf Amin. Di dunia maya pun demikian, kedekatan Jokowi dan Kiai Ma’ruf terlihat dari unggahan sejumlah foto.

Kekompakan Jokowi dan Ma’ruf juga terlihat saat menghadiri zikir kebangsaan di Asrama Haji pada Rabu (21/2), berlanjut dengan pertemuan di Istana seminggu setelahnya Rabu (28/2), serta ketika Jokowi meresmikan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Banten Rabu (14/3). Di hadapan para santri, Ma’ruf bahkan tak ragu menyatakan Indonesia beruntung memiliki Presiden Jokowi.

Kemudian, di acara Harlah PPP ke-45, di Semarang, Sabtu (14/4), Kiai Ma’ruf memuji kinerja Jokowi sebagai Presiden. Bahkan, ia menyebut Jokowi pemimpin pilihan Allah. Tak hanya itu, Ma’ruf Amin mengaku suka dengan kepribadian Jokowi. “Terus terang saya tertarik dengan kepribadian Pak Jokowi sebagai Presiden. Beliau itu orangnya tidak merasa pintar,” ucap KH Ma’ruf Amin.

Tak hanya kompak, akhir-akhir ini Ma’ruf Amin pun ‘rajin’ menepis komentar miring yang dialamatkan ke pemerintahan. Saat Amien Rais menuding 74 persen lahan di Indonesia dikuasai kelompok elite, Ma’ruf menyatakan bahwa Jokowi sama sekali tidak melakukan itu. Ia, katanya, justru membagi-bagikan tanah kepada orang miskin lewat reforma agraria. Dengan posisinya saat ini, apa yang dilakukan oleh Ma’ruf wajar memunculkan tafsir bahwa secara tidak langsung MUI menjadi corong pemerintah.

Pun, ketika Prabowo mengeritik pemerintah soal sistem ekonomi Indonesia yang tidak berpihak kepada orang kecil atau ia menyebutnya sebagai sistem neoliberal, Ma’ruf Amin menyanggah tudingan itu. Ma’ruf menyebut sistem ekonomi yang diusung pemerintahan Jokowi justru melawan neoliberalisme. Alasannya, Jokowi sedang membangun perekonomian dari sektor paling kecil seperti pondok pesantren.

“Kan justru Pak Jokowi melawan itu (neoliberalisme),” ujar Ma’ruf Amin usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4/2018).

Melihat kedekatan dan kesepahaman Jokowi-Ma’ruf, serta peluang elektablitas keduanya, rasanya sejalan dengan syarat yang pernah diajukan PDIP. Saat itu, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mematok kriteria bakal cawapres pendamping Jokowi. Kriteria pertama, memiliki kesepahaman dalam pemikiran. Kriteria kedua, mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi. Ketiga, punya chemistry untuk bekerja sama dengan Jokowi.

Ditambah, Ma’ruf Amin juga tak punya kepentingan untuk 2014 sebagaimana yang disyaratkan relawan Jokowi ‘Projo’, mengingat pria kelahiran 1943 silam ini sudah sepuh (saat ini berusia 75 tahun).

Namun, kendala yang mungkin akan membebani Jokowi, yaitu usia Ma’ruf yang sudah cukup senja dan tak berpengalaman di pemerintahan. Terlebih, Jokowi sendiri berharap pendampingnya nanti bisa ikut merangkul generasi milenial yang kemungkinan akan berjumlah 52 persen atau setara dengan 100 juta orang dari jumlah pemilih.

Selain itu, meski dengan menggandeng M’aruf Amin berpeluang meraih ceruk suara di Jabar dan Banten (di dua provinsi ini Jokowi kalah telak dari Prabowo di Pilpres 2014), tapi ke-NU-an Ma’ruf yang berasal dari Banten tak sekuat magnet elektoralnya dibanding trah dari NU Jatim. Dan, pengalaman Megawati pada Pilpres 2004 yang menggandeng Ketua PBNU Hasyim Muzadi sekalipun tetapi tak memberi sumbangan suara berarti sehingga kalah telak dari pasangan SBY-JK: 60,62% berbanding 39,38%.[]

Tulisan berikutnya: Simulasi Jokowi-Sri Mulyani dan Jokowi-Moeldoko

5 KOMENTAR

  1. Yang jelas harus sosok yang bisa menjadi penyeimbang dan sosok itu pula mampu menjadi penangkal Hoax dan fitnah yang selalu diarahkan ke Jokowi sehingga #2019TetapJokowi

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here