Mahfud MD : Persoalannya Bukan Agama, tapi Ketidakadilan

0
357
Mahfud MD saat menjadi Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Penasihat KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/2). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.

Nusantara.news, Jakarta – Tidak ada persoalan perbedaan agama di masyarakat. Mereka hidup rukun dan saling tolong menolong. Kalau pun terjadi letupan-letupan di masyarakat persoalannya bukan agama, melainkan ketidakadilan.

Demikian pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 – 2011 Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD dalam dialog bertajuk “Kepemimpinan Bangsa yang Bermartabat dan Berkeadilan” yang diselenggarakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Jakarta, Senin (17/4) malam.

“Saya melihat di masyarakat tidak ada masalah perbedaan agama,” ujar mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurahman Wahid ini sekaligus menegaskan, persoalan yang belakangan muncul sebenarnya adalah persoalan tentang penegakan hukum.

“Masyarakat merasakan ketidak-adilan. Korupsi tidak selesai-selesai. Orang yang terindikasi kuat melakukan korupsi bisa bebas. Persoalan penegakan hukum ini menyebabkan letupan-letupan,” beber mantan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang juga Ketua Umum Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ini.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, imbuh Mahfud, justru tanpa disadari ikatan kebangsaan di Indonesia semakin menguat. “Tidak ada koalisi atau oposisi partai politik yang bersifat permanen di Indonesia,” ucap suami Zaizatun Nihayati yang kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957 ini.

“Ini adalah manfaat yang tidak kita sadari. Sekarang Partai Gerindra boleh musuhan dengan PDI-P dan Golkar di Jakarta, tapi di Jawa Timur mereka bersatu. Ini kan bagus. Kita juga memiliki pers yang memiliki kebebasan mengontrol dan mendidik,” terang Mahfud yang bersama Hakim MK lainnya mengabulkan gugatan uji materi yang mengubah sistem Pemilu Legislatif dari nomor urut menjadi suara terbanyak pada menjelang Pemilu Legislatif 2009 lalu.

Mahfud juga menandaskan, kebebasan memilih kepala daerah ini sejalan dengan pernyataan Bung Karno ketika menetapkan Indonesia sebagai negara Pancasila yang berketuhanan dan berkeadilan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here