‘Main-Main Politik’ Ala Predator dan ‘Mukidi’

0
183

Nusantara.news, Jakarta – Dalam talkshow di salah satu televisi, Ilham Bintang sempat berseloroh bahwa di Indonesia tak ada ‘the real politics’, yang ada ‘main-main politik’. Ucapan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini untuk menyebut para politikus tanah air yang cenderung tak memahami substansi dan cara berpolitik: perang tak berkesudahan, saling ingin meniadakan, dan tuna-kolektivitas. Sebab itu, politik jadi semacam mainan atau sekadar main-main politik karena kehilangan virtue.

Ucapan Ilham Bintang ada benarnya. Di panggung politik sekarang ini, betapa sulit tersemai watak-watak baik, di sisi lain lebih memperlihatkan watak galak. Politik bukan menjadi ladang menyemai kebaikan untuk kemaslahatan publik, tetapi justru lebih terlihat sebagai ajang pertarungan dan mengumbar kebencian. Politik hanya dimaknai bagaimana merebut kekuasaan dengan segala cara ala Machiavellian, tetapi miskin kebaikan bersama ala Aristoteles dan Thomas Aquinas.

Dalam politik bermental predator, kritik pun tak dibalas dengan argumentasi dan perbaikan kinerja, melainkan menyerang pribadi pengeritik. Ini mirip dengan ungkapan asing kill the messenger: karena tidak suka dengan isi informasi, maka si pembawa informasi yang dihabisi (dibunuh). Kritik juga kemudian dipandang sebagai simbol kebencian: mengeritik berarti tidak pro, tidak suka, lawan. Bahkan politikus ‘cengeng’ dan ‘baper’ tak segan lapor polisi jika merasa sedikit tersinggung. Akhirnya, hukum sering ditarik-tarik sebagai pemukul lawan politik.

Dalam konteks Pilpres, sebagian elite politik baik di kubu capres petahana Jokowi-Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo-Sandi, menunjukkan gejala berpolitik ala predator. Mereka juga seringkali tampak serupa ‘suporter fanatik’ yang doyan membuat onar ketimbang seorang politisi matang. Tidak sedikit komentar mereka (termasuk di media sosial) yang ikut membakar emosi pendukungnya.

Politik kita saat ini juga tampak seperti kisah Mukidi: sosok rekaan yang beredar di media sosial. Mukidi stories yang nyeleneh, aneh, naif, unik, innocent, menertawai diri sendiri seperti oase di tengah kesumpekan kehidupan, termasuk pentas politik. Kisah-kisah Mukidi mengundang tawa dan menghibur. Kisah politikus kita juga kerap membuat orang terpingkal-pingkal.

Lihat saja, para elite ribut soal video “potong bebek angsa” yang diposting politisi Gerindra Fadli Zon. Ada pula kehebohan perkara burung yang dilepas cawapres Ma’ruf Amin tak bisa terbang saat deklarasi damai, lalu menghubungkannya dengan “kesialan politik”. Lainnya, curahan politisi tentang pintu toilet yang digedor ajudan salah satu capres, juga soal komentar tak substansial Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandiaga Uno yang dinilainya ‘jadul’ (lawas).

Tengok pula aksi ‘ngambek’ SBY meninggalkan lokasi Deklarasi Kampanye Damai, atau drama wajah ‘bonyok’ Ratna Sarumpaet yang dioperasi plastik tetapi mengaku dianiaya, dan banyak lagi narasi-narasi remeh-temeh ala Mukidi. Tentu saja semua itu tak bermanfaat sama sekali untuk rakyat. Yang ada, sekadar kelucuan dan kekonyolan badut-badut politik.

Pendangkalan Politik

Secara umum, memang dunia politik kita saat ini mengalami kemerosotan nilai bahkan berperadaban rendah. Tidak hanya narasi-narasi dan isi wacana yang dilontarkan dalam Pilpres, tetapi juga kualitas bernegara para pemangku kuasa yang amat payah.

Langkah blunder, menabrak aturan, kebijakan yang terkesan ‘ngasal’, hingga ungkapan-ungkapan ‘konyol’ dari para pejabat publik, membuat rakyat hanya bisa mengelus dada. Pasca-reformasi, para elite, politisi, hingga presiden, bukan serupa pemimpin, namun hanyalah penguasa. Umumnya, tak menjadi pusat-pusat teladan bagi anak bangsa.

Capres-Cawapres dalam Pilpres 2019: Tim Jokowi-Ma’ruf Amin (atas) dan Tim Prabowo-Sandiaga Uno (bawah)

Jika dibandingkan dengan era-era pemerintahan terdahulu, harus diakui kualitas wacana pemerintah pasca-reformasi tidak menyentuh masalah-masalah besar. Bandingkan saja misalnya dengan Presiden Sukarno yang melahirkan gagasan besar, seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Nonblok, New Emerging Forces, dan sebagainya yang sangat paradigmatis. Atau Presiden Soeharto yang sangat konsepsional dengan politik pembangunannya yang menargetkan Indonesia tinggal landas.

Kita tidak tahu apakah kampanye yang berlangsung sejak 23 September sampai 13 April 2019 nanti akan lahir wacana-wacana besar dari para elite politik atau calon-calon pemimpin negara itu. Padahal ajang kampanye semestinya menjadi saat yang tepat untuk menampilkan gagasan-gagasan besar tentang masa depan bangsa. Agar pemilu tidak dicatat hanya sebagai keramaian, perang bendera dan yel, tapi juga mimbar adu gagasan.

Baca: https://nusantara.news/pilpres-dengan-wacana-rendah/

Kondisi hari ini juga amat kontras jika kita menengok laku politik dan isi kepala para pendiri bangsa, saat republik ini hendak dan baru saja merdeka. Kala itu, bangsa ini tak kekurangan tokoh teladan, bahkan memiliki kualifikasi ganda: sebagai pemimpin, juga politisi, juga negarawan, juga pemikir, juga ulama, juga penulis adilihung, bahkan juga pejuang. Sebut saja misalnya, Soekarno, Bung Hatta, Tan Malaka, Tjipto, Sutan Sjahrir, Tjokroamioto, Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Moh Nastir, dan masih banyak lagi.

Pertarungan gagasan politik mereka di dewan konstituante, di rapat-rapat akbar, di mimbar akademik, ataupun di muka surat kabar, sangat mengagumkan: bernas, berbobot, penuh kedalaman ilmu dan referensi, juga sama-sama kuat. Mereka memang berseteru, namun perkawanan lebih utama. Dan tentu saja, perdebatan mereka pun bukan soal yang ecek-ecek, tetapi tentang keindonesiaan masa depan. Tentang persoalan rakyat dan gagasan besar lainnya.

Begitupun pada masa orde lama dan orde baru, tak pernah diragukan visi kenegarawanan Bung Karno dan Pak Harto sebagai presiden yang memiliki cita rasa tinggi. Orang-orang di sekitar dua presiden tersebut, termasuk para pembisik dan orang kepercayaan, diambil dari kalangan terpilih, ahli di bidangnya, serta menjadi ‘begawan disiplin ilmu’ di zamannya. Mereka tak sembarangan berkata, tak mudah memberi masukan ‘receh’, apalagi bertindak di luar nalar publik.

Kembali ke konteks kekinian, para elite politik rasanya perlu memeriksa ulang bacaan sejarah untuk memetik hikmah dari laku lampah politik para pendahulu kita sebelum terjun ke arena politik. Jika tidak, politik Indonesia akan terus mengalami pendangkalan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here