Maju Selangkah Soal Papua

0
133
Warga yang disandera Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Timika yang berhasil dibebaskan TNI dan Polri.

PEMERINTAH akhirnya menyebut kelompok warga Papua yang tempo hari terlibat baku tembak dengan personel TNI-Polri di kawasan Tembagapura, Timika, sebagai Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata (KKSB). Menko Polhukam Wiranto “meresmikan” sebutan itu di Jakarta (Senin 20 November 2017), untuk menggantikan berbagai istilah yang sebelumnya digunakan. Polri misalnya menyebut kelompok pengacau itu dengan Kelompok Kriminal Bersenjata. Juga pernah kelompok ini disebut sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan sebagainya.

Langkah Wiranto ini tepat. Sebab jika hanya menyebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, maka pemberantasannya hanya bisa dilakukan dengan tindakan kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Pelibatan TNI seperti yang dilakukan dalam operasi pembebasan 1.300-an sandera di Desa Banti, Utikini dan Kimbeli di Kabupaten Mimika, pekan lalu, dengan demikian menjadi keliru. Hal ini bisa menjadi bahan provokasi baru bagi separatis Papua ke dunia internasional.

Namun, dengan menyebutnya sebagai kelompok separatis, maka TNI mempunyai dasar hukum yang jelas untuk bertindak.

Ini jelas harus diapresiasi sebagai langkah maju, sebab selama ini kita gamang bersikap dalam soal ini. Padahal sejak dulu pemerintah sudah paham bahwa gerakan bersenjata di Papua itu sangat kental dengan aroma separatisme. Bahwa di dalamnya terkait pula masalah kesenjangan sosial ekonomi, itu hanya untuk memperkuat. Namun, sekali lagi, akar masalahnya adalah keinginan memisahkan diri dari NKRI.

Akar masalah itulah yang harus ditumpas. Tidak ada jalan lain mengatasi separatisme bersenjata kecuali dengan jalan militer. Tetapi itu pendekatan pertahanan keamanan ini mesti dilakukan bersamaan dengan pendekatan lain, yakni pendekatan kesejahteraan. Dilakukan bersamaan artinya dua pendekatan ini bukan pilihan untuk diterapkan salah satu.

Pendekatan kesejahteraan secara komprehensif sebetulnya sudah dilakukan. Misalnya, dengan memberikan status Otonomi Khusus bagi Papua. Dengan status itu, menurut UU No. 35 Tahun 2008, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Tetapi, dalam prakteknya banyak hambatan, terutama terkait pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di Papua. Pemerintah daerah di semua tingkatan tidak berjalan efektif, sehingga manfaat Otonomi Khusus tersebut tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini terutama disebabkan perilaku kepala-kepala daerah di Papua yang kerap kali abai melaksanakan tugasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo pernah mengungkapkan kebiasaan buruk para kepala daerah di Papua dan Papua Barat yang memilih tinggal di Jakarta ketimbang berdomisili di daerah mereka pimpin. Kebiasaan buruk ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi terbengkalai. Karena pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kesejahteraan masyarakat pun gagal ditingkatkan, dan pada gilirannya kekecewaan di masyarakat semakin menumpuk.

Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah ini memicu kekecewaan terhadap pemerintah secara keseluruhan. Dari sinilah bisa ditelusuri akar ketidakpuasan sosial ekonomi warga Papua. Dan ini pulalah yang menjadi bahan bakar baru yang menyiram bara api separatisme yang memang belum padam.

Aspek inilah yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Mesti ada upaya yang keras untuk memastikan para kepala daerah dan pejabat-pejabat di sana untuk bekerja secara maksimal. Upaya tersebut harus pula disertai mekanisme sanksi yang tegas untuk menindak kepala daerah yang tetap dengan kebiasaan buruknya itu. Slogan Pemerintah Joko Widodo bahwa “negara harus hadir” itu mesti diwujudkan di sini.

Selain pendekatan pertahanan keamanan untuk mengatasi separatisme dan gangguan kelompok bersenjata, serta pendekatan kesejahteraan melalui efektivitas pemerintahan daerah, langkah lain yang perlu dilakukan secara simultan adalah langkah diplomasi.

Harus diakui, sudah sejak lama ada upaya internasionalisasi masalah Papua ini. Kita pernah mengingatkan masalah ini, ketika sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua,ULMWP) menyerahkan petisi referendum Papua Barat kepada Komite Dekolonisasi PBB atau Komite 24 di New York, 26 September kemarin.  Kelompok ini mengklaim petisinya didukung 1,8 juta tanda tangan atau 70% dari jumlah warga Papua Barat.

Petisi itu memang ditolak oleh PBB. Ketua Komite 24, Rafael Ramirez, mengatakan bahwa petisi untuk Papua Barat tidak dapat diterima karena mandat komite tersebut hanya berlaku untuk 17 negara yang diidentifikasi oleh PBB sebagai “wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri”.

Tetapi, penolakan ini jelas bukan akhir dari upaya separatis Papua untuk meminta dukungan internasional. Inilah yang harus diwaspadai pemerintah.

Jadi, pendekatan pertahanan keamanan, kesejahteraan dan diplomasi adalah tiga jalan yang harus ditempuh sekaligus untuk menyelesaikan masalah Papua.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here