Makanan Berbahaya, Negara Harus Hadir

0
218

KEAMANAN bahan makanan di negara kita, diakui atau tidak, memang bermasalah. Kemarin beredar isu telur palsu yang menjadi viral di media sosial. Telur itu disebut palsu karena kuning telurnya terbuat dari bahan silikon yang kenyal. Tapi, kata Kepala Satuan Tugas Pangan Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, itu adalah hoaks untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak mengkonsumsi telur.

Bisa jadi ini memang berita palsu. Paling tidak berdasarkan logika Kasatgas Pangan Polri bahwa membuat telur palsu tersebut mahal, sedangkan harga sebutir telur tak seberapa. Okelah, logika itu kita terima, walaupun sedikit menimbulkan pertanyaan: Secepat itukah penyelidikan Polri hingga sampai pada kesimpulan demikian.

Tetapi, kita percayai saja pernyataan resmi Kadiv Humas Polri tersebut. Namun, itu tetap saja tidak mengurangi kekhawatiran kita tentang betapa banyaknya peredaran  makanan tak layak konsumsi di tengah masyarakat.

Sebab, di saat yang hampir bersamaan, 20 Maret 2018 kemarin, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap peredaran aneka produk makanan kadaluarsa yang diimpor dari Amerika Serikat dan Australia di wilayahnya. Modusnya adalah mengganti tanggal kadaluarsa agar tetap bisa diedarkan. Makanan tak layak konsumsi ini rupanya sudah beredar luas. Tidak hanya di Pulau Jawa, makanan kadaluarsa seperti yogurt bermerek Kraft dan susu balita bermerek Nutrien juga sudah didistribusikan sampai ke Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Keesokan harinya, 21 Maret 2018, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru mengumumkan  hasil uji laboratorium bahwa ada tiga produk impor ikan makarel kaleng yang berasal dari Cina dan Singapura, merek IO, Farmer Jack, dan HOKI, yang terbukti mengandung cacing.

Sebelumnya, ada pula penelitian dari State University of New York at Fredonia yang membuktikan kandungan mikroplastik dalam botol air minum dalam kemasan. Untuk air yang beredar di Indonesia, kandungan terbanyak dalam satu sampel Aqua mencapai 4.713 partikel mikroplastik per liter. Adapun secara global, kandungan partikel ini paling banyak ada di air kemasan Nestle Pure Life dengan total 10.390 partikel mikroplastik per liter.

Laboratorium kimia Universitas Indonesia juga melakukan uji mandiri atas air minum Aqua untuk mengkonfirmasi temuan State University of New York at Fredonia. Agar berimbang, dua air minum merek lain juga diteliti, yakni Le Minerale dan Club. Dari pengujian mikroplatik juga ditemukan dengan ukuran beragam. (baca: https://nusantara.news/air-minum-kemasan-terpapar-mikroplastik-pemerintah-terkesan-menutup-nutupi/)

Sebelumnya kita juga sering mendengar BPOM menarik peredaran berbagai jenis makanan yang berbahaya, baik karena kadaluarsa atau mengandung bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi. Juga ada berbagai kasus makanan yang tidak memenuhi standard kehalalan. Misalnya kasus mi instan asal Korea tempo hari yang terbukti mengandung babi, namun tidak mencantumkan keterangan di kemasannya.

Itu baru produk makanan. Belum lagi produk lain seperti kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan obat-obatan. Kasus yang juga menggegerkan bulan lalu adalah dua suplemen terkenal, merek Viostin DS dan Enzyplex, yang mengandung DNA babi.

Kita tak pernah tahu, ada berapa permil –kalaulah tidak berapa persen —dari jutaan jenis produk dan merk  yang beredar itu yang memenuhi syarat halal dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Kita perlu mengapresiasi rencana  Satgas Pangan Polri yang akan mengusut peredaran hoaks telur palsu menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada 30 Maret nanti. Namun, selain menindak penyebar hoaks sesuai ketentuan yang ada, yang lebih penting adalah melakukan penindakan terhadap importir atau distributor makanan, obat-obatan atau kosmetika yang tak memenuhi syarat aman dan halal.

Kita pernah membahas masalah ini bahwa dalam soal pangan, kita terlalu berkonsentrasi pada keamanan pangan dalam arti yang statistikal. Keamanan pangan melulu dipahami sebagai kuantitas, ketersediaan pasokan, harga yang stabil dan terjangkau, atau –sedikit lebih tinggi— kedaulatan pangan. Kita belum memberikan perhatian yang seimbang terhadap kualitas, ukuran gizi, penjaminan mutu menurut standard kesehatan, serta jaminan kehalalan produk.

Padahal, menurut UU Nomor 18/2012 tentang Pangan, keamanan pangan adalah terjaminnya pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan serta tidak bertentangan dengan agama, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan itu meliputi sanitasi, pengaturan terhadap bahan tambahan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan iradiasi pangan, standar kemasan, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Untuk kehalalan produk pangan, kita juga sudah mempunyai UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Satgas Pangan Polri sebaiknya melakukan operasi bersama secara massif dan tidak sporadis bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebab, yang bertanggungjawab atas keamanan dan kehalalan pangan itu adalah pemerintah. Salah satu wujud dari slogan “negara harus hadir” itu ada di sini.

Polri mempunyai kelebihan dalam kemampuan investigasi serta kewenangan menindak pelanggaran hukum di bidang pangan dan kehalalan produk pangan. Sementara BPOM mempunyai keahlian teknis untuk membuktikan berbahaya tidaknya produk-produk yang dikonsumsi masyarakat.

Penggerebekan pabrik produksi air minum kemasan di Sleman, Yogyakarta, 22 Maret 2018 kemarin yang dilakukan BPOM DIY bersama Polda DIY adalah contoh kerjasama yang bagus. Jika sinergi kedua institusi ini, jika dilakukan secara terus menerus dan berintegritas, tentu akan mengurangi beredarnya produk makanan yang berbahaya itu.

Kerjasama ini mesti diletakkan dalam konteks ancaman terhadap bangsa. Sebab, bahaya yang mengancam bangsa ini bukan hanya narkoba, tetapi juga aneka macam produk makanan, minuman dan obat yang berbahaya. Daya rusak keduanya mungkin hampir sama, hanya intensitas dan jangka waktu inkubasi dampaknya saja yang berbeda.

Karena konteksnya adalah ancaman bagi masyarakat, maka perspektif pemerintah bukan lagi sekadar menghindari keresahan, tapi memastikan keamanan produk bagi rakyat. Dalam soal bantahan telur palsu misalnya, sudut pandangnya jangan hanya mengatasi keresahan peternak atau pedagang telur, tapi memastikan bahwa semua telur aman dikonsumsi.

Dengan demikian, klarifikasi atau bantahan dari pemerintah mestinya jangan terkesan terburu-buru. Bantahan secepat itu justru bisa menimbulkan keraguan publik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here