Makanya, Gubernur Jangan Jadi Timses

0
163

SEPERTI ditulis Nusantara.News kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lainnya di provinsi itu, dinyatakan Bawaslu Jawa Tengah melanggar ketentuan Pasal 1 dan Pasal 61 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyebabnya, Ganjar menyampaikan pernyataan ketika mengumpulkan 31 kepala daerah se Jawa Tengah, di Solo, akhir Januari 2019 untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, kami tetap menjalankan fungsi utama dalam melayani masyarakat. Kami semua ini adalah tim yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Dan kami siap memenangkan di Jawa Tengah. Mutlak. Begitu?” kata Ganjar yang kemudian dijawab “ya” dan tepuk tangan para bupati dan walikota se provinsi itu.

Bawaslu menilai apa yang dilakukan Ganjar tidak termasuk tindak pidana pemilu, melainkan pelanggaran UU Pemerintah Daerah. Ganjar dan 31 orang lainnya sebagai kepala daerah dianggap tidak bersikap netral, padahal, kepala daerah yang dipilih melalui pemilu boleh berkampanye asal tidak mengatasnamakan jabatan politiknya. Tapi, Ganjar menolak putusan Bawaslu itu. Karena menurutnya menilai pelanggaran UU Pemerintahan Daerah bukanlah kewenangan Bawaslu. (Baca: https://nusantara.news/uji-nyali-mendagri-sikapi-putusan-bawaslu-untuk-ganjar/)

Secara hukum memang tak ada larangan bagi kepala daerah untuk menjadi tim pemenangan calon presiden. Mereka hanya harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan KPU dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018. Pada Pasal 62 PKPU tersebut ditegaskan, kepala daerah yang menjadi tim pemenangan harus melakukan cuti berdasarkan izin Kementerian Dalam Negeri maksimal satu hari dalam seminggu. Lalu, surat cuti tersebut diberikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Sementara Pasal 63 ditentukan, kepala daerah dilarang menjadi ketua tim kampanye. Saat mereka sedang kampanye, tugas pemerintahan akan dijalankan oleh sekretaris daerah dengan ketetapan mendagri atas nama presiden. Selain itu, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama berkampanye.

Meski tak dilarang, tapi dalam prakteknya akan banyak masalah. Misalnya, bagaimana dengan kepala daerah “gado-gado” yang diusung bersama oleh partai dari kedua koalisi. Beberapa contoh saja, di Papua, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae adalah gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP dan Gerindra. Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno, juga diusung oleh partai yang tergabung dalam kedua koalisi Pilpres, yakni PDIP-Nasdem-Hanura,PKB-PKPI dan Gerindra-PAN. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan,  Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman adalah hasil usungan PDIP-PAN-PKS.

Lalu, bagaimana nanti duet pemimpin daerah itu membagi tugasnya? Jika masing-masing mendukung salah satu capres-cawapres, tidakkah itu akan menjadi ganjalan hubungan kerja selama lima tahun kepemimpinannya di daerah?

Persoalan lain adalah soal etika pemerintahan. Bagi kepala daerah pendukung petahana, mungkin tak terlalu menjadi soal. Tapi tidak demikian dengan kepala daerah yang menjadi pendukung penantang petahana. Sebab, dalam kampanye, mereka pasti akan mengkritisi semua kebijakan pemerintah saat ini, dan karenanya menganjurkan masyarakat untuk memilih presiden pengganti.

Jika ditinjau dari kebebasan berdemokrasi, itu sah belaka. Tetapi, akan bermasalah jika dilihat dari sisi etika pemerintahan.

Kritik kepala daerah (meski dalam posisi sebagai juru kampanye capres-cawapres) terhadap pemerintah pusat bisa dipandang sebagai tindakan insubordinasi.

Sebab kepala daerah adalah bawahan presiden. Pasal 91 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, gubernur adalah wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Pada Pasal 2 PP Nomor 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, tegas disebutkan bahwa gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Itu memang konsekuensi dari negara kesatuan. Kekuasaan negara secara nasional dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya secara berjenjang kepada daerah dalam jenis-jenis yang ditentukan. Karena sifatnya berjenjang itu, maka kepala pemerintahan pusat adalah atasan kepala pemerintahan daerah.

Berbeda dengan negara federasi. Pemerintah negara anggota federasi memberikan sisa kekuasaannya kepada pusat, dalam urusan yang bersifat lintas negara bagian, seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Sehingga kepala negara bagian bukan perpanjangan tangan pemerintah federal.

Ini memang konsekuensi dalam pilkada langsung yang calon kepala daerah diusung oleh partai politik. Mereka akan terjebak pada dualisme loyalitas, antara pemerintah pusat dan partainya. Mana yang lebih penting didahulukan di antara dua kedudukan itu? Menurut kita, kedudukan wakil kepala daerah lebih utama. Sebab, jabatan itu hasil pilihan rakyat. Dalam pilihan rakyat terselip amanat penderitaan rakyat.

Jadi, daripada menimbulkan kegamangan –atau bahkan pelanggaran etika pemerintahan oleh para  kepala daerah— pemerintah dan DPR baru nanti semestinya memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Selain itu, kita perlu juga memberikan imbauan moral kepada individu atau partai yang berkontestasi dalam pemilu presiden untuk tidak melibatkan kepala daerah dalam tim pemenangan. Kepala daerah pun harus punya keberanian moral untuk menolak terlibat dalam tim kampanye.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here