Makelar Izin Persulit Nelayan Kecil Lamongan Melaut

0
313

Nusantara.news, Lamongan – Aktivitas nelayan di pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan akhir-akhir ini memang tidak seramai biasanya. Selain perubahan cuaca, kebijakan-kebijakan baru dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat nelayan kecil seperti terhimpit atas dan bawah.

Salah satunya adalah aturan adminstrasi perizinan. Sumber Nusantara.News yang dihubungi Rabu (25/1/2017), mengeluhkan tidak bisa melaut karena kesulitan mendapat izin setelah melakukan modifikasi kapal. “Saya sudah terlanjur kredit bank agar kapal bisa safety ketika melaut di cuaca seperti ini. Ternyata ada aturan baru yang justru menyulitkan nelayan kecil seperti kami,” terangnya.

Dia menyebutkan, kesulitan awal adalah aturan bahwa kapal harus berbadan hukum ketika mengajukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Padahal rata-rata kepemilikan kapal nelayan di Brondong atas nama beberapa orang dan dikelola secara informal. “Kami kan modalnya kecil. Akhirnya patungan dengan teman-teman lainnya. Kalau dulu tidak masalah atas nama perorangan,” sebutnya.

Untuk aturan kapal mesin nelayan (KMN) di bawah 10 Gross Tonage (GT), izinnya tanggungjawab syahbandar dan dinas perhubungan setempat.  Sedangkan untuk 30 GT izin berada di tangan  provinsi. Di atas itu harus ke Jakarta. Persoalannya, pengurusan SIPI jadi incaran oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Bermodus memuluskan perizinan, kadang ada yang terjebak pada makelar. “Yang buat sulit, makelarnya itu terkadang orang-orang dari rukun nelayan sendiri,” ungkapnya.

Jika tidak, pasti ada kendala entah itu saat verifikasi nomor fisik mesin yang berbeda dengan nomor di akta atau yang lainnya. “Äpalagi rata-rata pengurusnya profesinya justru tidak bersinggungan sama sekali dengan nelayan,” tambahnya.

Ketua RN Blimbing Lamongan Nur Wakhit ketika dikonfirmasi terkait kesulitan ini, belum memberikan jawaban atas keluhan itu. Padahal itu hanya letupan kecil di banding kebijakan Susi lainnya. Semisal larangan penggunaan jaring cantrang. Kendati ada kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan 1.500 bantuan alat pengganti cantrang untuk KMN di bawah 10 GT. Namun jumlah itu apakah cukup dan dijamin tepat sasaran? Mengingat jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan mencapai 2,7 juta.

Susi sendiri dalam dalam pernyataannya di Jakarta sejak pencanangan larangan cantrang resmi diberlakukan per 1 Januari 2017 dan masa transisi hingga Juni nanti, mengakui ada kekhawatiran bantuan tidak tepat sasaran. “Laporan yang kami terima, ada beberapa bantuan diberikan hanya kepada kelompok-kelompok nelayan dekat dinas-dinas terkait. Kami tidak bisa mengawasi sendirian untuk persoalan ini,” kata Susi kepada wartawan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here