Brexit

Makin Kencang Suara Agar Brexit Dihentikan

0
71
Pemasangan bendera di markas Komisi Uni Eropa menjelang putaran pertama perundingan Brexit. Foto: Reuters

Nusantara.news, London –  Inggris telah memulai proses pembicaraan Brexit (British Exit) dengan Uni Eropa pada Senin (17/7) di markas Uni Eropa di Brussels, namun suara-suara yang menyeru agar proses Brexit dihentikan justru semakin kencang, terutama dari kalangan pro Uni Eropa. Sejumlah tokoh di Inggris, salah satunya penulis Pasal 50—klausul perjanjian bersama di Lisabon yang menjadi landasan keluarnya anggota Uni Eropa—mengeluarkan surat pernyataan bersama menyerukan penghentian proses Brexit.

Para tokoh yang kebanyakan asal Skotlandia (negara bagian Inggris Raya yang tidak setuju Brexit) ini menganggap, dari hari ke hari Brexit telah membuat reputasi Inggris terus memburuk di mata internasional. Lord Kerr dari Kinlochard, salah seorang yang terlibat dalam penulisan Pasal 50, adalah satu dari lebih 60 tokoh terkemuka di Skotlandia yang ikut menandatangani surat bersama untuk menyerukan bahwa Brexit telah sangat merusak reputasi Inggris.

Kerr yang merupakan perwakilan permanen Inggris di UE selama lima tahun dari tahun 1990, mengatakan, ketika dia menulis Pasal 50, Perjanjian Lisabon yang menguraikan langkah-langkah yang harus diambil oleh sebuah negara untuk meninggalkan UE secara sukarela, dia yakin itu hanya akan dilakukan oleh rezim diktator.

Oleh sebab itu, sebagaimana dilansir The Independent, Selasa (18/7) Kerr ikut menandatangani surat pernyataan bersama yang kemudian diterbitkan The Herald, yang menyerukan penghentian proses Brexit yang tengah berlansung. Surat seruan tersebut juga ditandatangani oleh mantan sekjen NATO Lord Robertson, mantan menteri luar biasa Skotlandia Henry McLeish dan pemimpin partai Demokrat Liberal Lord Menzies Campbell.

“Kami melihat masyarakat, ekonomi dan politik kita semakin rusak akibat dampak Brexit. Kami menyadari bahwa mayoritas (warga Inggris) memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, namun konsekuensi bencana sekarang semakin jelas, dirasakan setiap hari,” kata surat pernyataan tersebut.

“Bahkan sebelum Inggris meninggalkan Uni Eropa, kita telah menghadapi standar hidup yang menurun, kenaikan inflasi, perlambatan pertumbuhan dan produktivitas yang rendah.”

“Reputasi internasional kami telah mengalami kerusakan serius, membuat Inggris lemah dengan pengaruh yang berkurang di dunia yang semakin tidak pasti dan tidak stabil,” jelas surat penyataan itu.

“Dalam demokrasi, selalu mungkin untuk berpikir ulang dan memilih arah yang berbeda. Kita perlu memikirkan kembali tentang Brexit, untuk melakukan perdebatan di Inggris mengenai penghentian proses dan mengubah pikiran kita.”

“Kami meminta debat nasional tentang Brexit, kami meminta warga negara kita dan politisi kita, untuk berpikir ulang lagi, inilah saatnya untuk menghentikan Brexit,” tegas surat pernyataan tersebut.

Sementara itu, McLeish mantan PM Skotlandia mengatakan kepada program “Good Morning Scotland” BBC Radio Skotlandia bahwa Brexit telah merobek-robek Inggris.

“Cukup sudah, cukup. Karena kita melihat Brexit membawa kita ke arah bencana. Tidak ada manfaat yang dirasakan,” katanya.

Intervensi McLeish dan tokoh-tokoh lain asal Skotlandia yang sejak awal memang pro Uni Eropa muncul setelah nampak adanya ketidak-kompakan dari kabinet PM Inggris Theresa May tentang penanganan negosiasi Brexit yang baru saja dimulai.

Partai Nasional Skotlandia (SNP) dan Demokrat Liberal, yang berkapanye dengan platform pro Uni Eropa melihat dukungan terhadap Brexit mulai menurun, terutama jika yang dilakukan “hard Brexit” atau Inggris keluar secara total dari Uni Eropa.

Sebuah survei oleh lembagai survei ICM baru-baru ini menunjukkan ada peningkatan keinginan warga Inggris untuk dilakukan ‘referendum kedua’. Ketika responden diberi pernyataan “referendum kedua” untuk memutuskan apakah Inggris keluar atau tidak dari Uni Eropa berdasarkan hasil perundingan, 32 persen mengatakan mereka menyetujuinya, ada kenaikan enam poin dibanding survei yang sama enam bulan lalu.

Menanggapi surat pernyataan dari tokoh-tokoh pro Uni Eropa, seorang juru bicara Departemen untuk Keluar dari Uni Eropa (Brexit) mengatakan, “Dalam sebuah proses demokrasi terbesar dalam sejarah kita, orang-orang Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa.”

“Pemerintah Inggris berkomitmen untuk memenuhi mandat tersebut, dengan membangun kemitraan baru, khususnya dengan sekutu dan tetangga terdekat kita di Eropa.”

Pasal 50

Pasal 50 terdiri dari lima ayat yang menguraikan, setiap negara anggota dapat memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, setelah memberitahukan niatnya ke Dewan Eropa dan waktu untuk perundingan adalah dua tahun. Negara yang mengajukan diri untuk keluar keluar tidak bisa mengambil bagian dalam diskusi internal Uni Eropa tentang pengunduran dirinya.

Pengunduran diri baru akan sah jika disetujui oleh mayoritas yang memenuhi syarat (72 persen) dari 27 negara Uni Eropa minus Inggris yang mewakili 65 persen dari populasi. Tetapi pengunduran diri juga harus mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Eropa.

Berikut isi lima ayat Pasal 50:

  1. Anggota yang memutuskan untuk keluar harus mengikuti aturan kontitusional yang berlaku dan telah disepakati sebelumnya;
  2. Negara anggota yang memutuskan untuk menarik diri wajib memberitahukan niatnya ke Dewan Eropa terlebih dahulu. Lalu dirudingkan oleh anggota termasuk mengatur kerangka kerja untuk hubungan di masa depan dengan Uni Eropa;
  3. Dalam perundingan harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 218 ayat 3 dari Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Setelahnya akan dibahas di parlemen Eropa sebelum disahkan keluar;
  4. Perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak negara tersebut mengajukan niat pengunduran diri. Pengunduran diri dinyatakan gagal jika proses perundingan melewati batas waktu dua tahun, kecuali ada perjanjian khusus dengan Dewan Eropa untuk memperpanjang periode perundingan. Dalam menjalankan apa yang tertulis dalam ayat 2 dan 3, negara yang mengundurkan diri tidak diizinkan berpartisipasi dalam diskusi Dewan Eropa dalam keputusan mengenai hal itu. Kualifikasi mayoritas suara yang setuju pengunduran diri harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 238 (3) (b) dari Perjanjian tentang Fungsi dari Uni Eropa;
  5. Jika suatu negara yang telah keluar dari Uni Eropa meminta untuk bergabung kembali, permintaannya dikenakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here