Maklumat Kebangsaan Tebuireng, Seruan Tokoh Lintas Agama Melawan Korupsi

0
76
KH Salahuddin Wahid menyerahkan Maklumat Kebangsaan Tebuireng kepada Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai bentuk dukungan tokoh lintas agama menyikapi fenomena akhir-akhir ini di Ponpes Tebuireng Jombang, Sabtu (29/7/2017). (Foto: Istimewa.

Nusantara.news, Jombang – Sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (29/7/2017). Dalam pertemuan di pesantren yang diasuh KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) itu, mereka menyerukan perlawanan terhadap budaya korupsi melalui  Maklumat Kebangsaan Tebuireng.

Gerakan ini mendapat dukungan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kedatangan ketuanya, Agus Rahardjo. Komitmen moral ini merupakan gerakan dan bentuk dukungan moral dalam melawan upaya pelemahan, bahkan ada indikasi pembubaran KPK oleh beberapa pihak yang selama ini terganggu.

Karena itu, tokoh lintas agama di Indonesia wajib menunjukkan perannya mengingat dampak fatal yang akan terjadi pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“KPK harus bertekad untuk memperbaiki diri supaya dapat menjadi lembaga yang makin dipercaya dan makin bertanggung jawab,” kata Pengasuh Pesantren Al-Hikam Malang KH Abdul Hakim Hidayat saat membacakan Maklumat Kebangsaan Tebuireng di Aula Gedung KHM Yusuf Hasyim Tebuireng.

Melawan budaya korupsi merupakan salah satu ajaran setiap agama. Dukungan moral dari tokoh lintas agama bisa jadi amunisi KPK melawan kekuatan tersembunyi yang inginkan korupsi langgeng di Indonesia. (Foto: istimewa)

Dalam maklumatnya, para tokoh lintas agama menyatakan, memahami bahwa KPK bukan tanpa kekurangan atau kesalahan. Karena itu, berbagai kritik (terhadap KPK) harus mendapat perhatian serius.

Putra sulung almarhum KH Ahmad Hasyim Muzadi itu menuturkan, para tokoh agama mengajak masyarakat untuk aktif memerangi korupsi dengan memberi sanksi sosial kepada pejabat dan pihak terkait lainnya, yang diduga kuat melakukan korupsi.

“Hampir semua pejabat negara sudah tidak merasa bersalah untuk korupsi karena sifat rakus dan ingin cepat kaya sudah merata. Mereka tidak malu karena banyak sekali pejabat negara yang korupsi. Mereka tidak takut kepada Tuhan, karena yang mereka takutkan hanyalah dimiskinkan,” tegas pria yang akrab dipanggil Gus Hakim ini.

KH Salahuddin Wahid membubuhkan tanda tangan pada banner besar Maklumat Kebangsaan Tebuireng disaksikan tokoh lintas agama dan Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto: istimewa.

Setelah dibacakan Gus Hakim, maklumat yang ditandatangani 26 tokoh lintas agama itu kemudian diserahkan kepada Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid. Selanjutnya, Gus Sholah menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dukungan ini diapresiasi Agus Rahardjo. Ia menyebut, para tokoh lintas agama juga mempunyai peran yang penting dalam menyebarkan semangat antikorupsi.

“Pemuka agama juga diharapkan berperan dalam melawan isu SARA yang terus didompleng dalam pemberantasan korupsi,” kata pria kelahiran Magetan ini di hadapan ratusan tokoh agama yang memadati lokasi pertemuan.

Tampak hadir, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur KH Anwar Manshur, Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Jawa Timur Sudi Dharma, dan Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (Bamag LKK) Indonesia Agus Susanto.

Juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Philip K. Widjaja, perwakilan Gereja Ortodoks Rusia Romo Alexios S. Cahyadi dan perwakilan Klenteng Boen Bio Surabaya Kausing Lien Tiong Yang, serta pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Katijo Salam Raharja.[]

 

MAKLUMAT KEBANGSAAN TEBUIRENG

  1. Bung Hatta menyatakan bahwa jika sistem hukum lemah dan budaya permisif menjangkiti rakyat, penyakit korupsi akan menjelma sebagai kanker ganas yang menghancurkan tujuan nasional. Kekhawatiran itu sudah menjadi kenyataan. Masyarakat menganggap korupsi sebagai hal biasa sehingga tidak memberi sanksi sosial terhadap pejabat yang korup.
  2. Hampir semua pejabat negara sudah tidak merasa bersalah untuk korupsi karena sifat rakus dan ingin cepat kaya sudah merata. Mereka tidak malu karena banyak sekali pejabat negara yang korupsi. Mereka tidak takut kepada Tuhan, karena yang mereka takutkan hanyalah dimiskinkan.
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena lembaga penegak hukum lain tidak efektif dalam memberantas korupsi. Sebagai anak kandung reformasi, KPK telah melakukan tugasnya dengan cukup baik. Masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap KPK dibanding dengan lembaga negara lainya.
  4. Kini berbagai pihak yang terganggu kepentingannya berusaha melemahkan dan membubarkan KPK.
  5. Kami para tokoh lintas agama menyatakan bahwa KPK sangat diperlukan keberadaannya dan menyatakan dukungan moral terhadap KPK dalam melawan upaya pelemahan dan pembubaran.
  6. Kami memahami bahwa KPK bukan tanpa kekurangan atau kesalahan, berbagai kritik harus mendapat perhatian serius. KPK harus bertekad untuk memperbaiki diri supaya dapat menjadi lembaga yang makin dipercaya dan makin bertanggung jawab.
  7. Kami mengajak masyarakat untuk aktif memerangi korupsi dengan memberi sanksi sosial kepada pejabat dan pihak terkait lainnya, yang diduga kuat melakukan korupsi.
  8. Kita merasakan terkoyaknya merah putih akibat hilangnya rasa saling percaya dan tumbuhnya rasa saling curiga. Diperlukan kerja keras untuk merajut kembali merah putih yang terkoyak, sehingga saling percaya, saling menghormati, dan saling membantu tumbuh kembali di antara semua warga bangsa tanpa memandang agama, etnis, status sosial dan latar belakang politik.

 

Tebuireng, 29 Juli 2017

TOKOH LINTAS AGAMA

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here