Makna di Balik Aksi 411 dan 212

0
197

Nusantara.news, Jakarta – Demo 411 dan 212 adalah pelajaran berharga bagi Pak Jokowi. Persoalan politik Indonesia ternyata tidak bisa hanya diselesaikan dengan membagi-bagi jatah menteri ke sejumlah Parpol dengan harapan Parpol-parpol itu memuluskan dukungan kebijakan pemerintah, baik legislasi maupun anggaran di Parlemen.

Penguasaan dukungan pemerintah memang perlu, tapi tidak kalah pentingnya adalah srawung (berinteraksi) dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebagian masih patronial dan mudah digerakkan untuk beragam kepentingan yang kadang justru mengancam stabilitas pemerintahan.

Terlebih dalam situasi sulit, perekonomian global yang tidak begitu ramah bagi pertumbuhan, srawung mungkin akan lebih berguna dalam membangun persahabatan dengan kelompok-kelompok masyarakat ketimbang pamer keberhasilan lewat sosial media yang digerakkan jaringan relawan yang tidak sama lagi gairahnya dengan ketika bertarung dalam Pemilu Presiden.

Kelompok-kelompok masyarakat, sebut saja Pondok-pondok pesantren dan kelompok-kelompok keagamaan yang berserak, biasanya adalah kelompok yang solid, dipimpin oleh para pemimpin non-formal yang tidak serta merta bisa dijinakkan oleh Parpol-parpol berbasis keagamaan di Parlemen.

Terlebih bila kepemimpinan Parpol berbasis keagamaan dinilai hanya memperkaya diri dan tidak lagi menghiraukan basis kulturalnya maka akan tambah mempersulit posisi pemerintahan Jokowi di kalangan pemimpin informal yang memiliki basis massa riel dan dapat digerakkan sesuai arahan pemimpinnya.

Kelompok-kelompok Islam moderat yang sesungguhnya bisa menjadi sahabat pemerintah, karena kurang disrawungi, begitu menemukan kesamaan isu dengan kelompok-kelompok radikal yang meskipun jumlahnya tidak signifikan namun lebih terlatih di lapangan, maka dengan mudah menyatu menjadi kekuatan yang rentan dibenturkan dengan kekuatan negara.

Boleh jadi, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK masih mayoritas. Tapi dukungan itu hanya tersebar di sosial media dan tidak terorganisir. Karena memang dukungan itu berasal dari masyarakat terbuka yang individualis dan bebas yang sudah pasti akan sangat sulit digerakkan menjadi kekuatan yang nyata di lapangan.

Untuk itu, paska demo 212 nanti, Pak Jokowi sebaiknya mempertimbangkan untuk lebih banyak menyambangi pondok-pondok pesantren, salafiyah maupun modern, kelompok-kelompok masyarakat yang solid-terorganisir, sehingga terbangun persahabatan yang saling menghargai satu sama yang lain.

Terlebih dengan mengingat besarnya tantangan ekonomi ke depan, termasuk perubahan geo-politik geo-ekonomi Global paska terpilihnya Trump dan bangkitnya kekuatan populisme kanan paska kemenangan Brexit, membangun solidaritas yang lebih berkualitas diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berserak menjadi niscaya.

Perubahan konstelasi global adalah tantangan kita, siapapun warga negara Indonesia, bersama. Efisiensi memang penting, tapi lebih penting lagi adalah menumbuhkan solidaritas diantara sesama anak bangsa yang sangat beragam dan berserak.

Kekamian, terlebih keakuan, memang perlu segera diakhiri dengan membangun kekitaan yang lebih nyata. Prasangka-prasangka buruk terhadap etnis tertentu tidak serta merta bisa diakhiri tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk meninggalkan eksklusifisme dan memandang rendah kaum kebanyakan dalam mengakses sumber-sumber penghidupan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Desakan kembali ke pasal 33 UUD 1945 mestinya dijawab dengan kebijakan ekonomi, bukan semata-mata berorientasi pertumbuhan melainkan juga pendistribusian kemakmuran yang belakangan ini terlihat timpang.

Kapitalisme memang menjadi jalan untuk menggerakkan pertumbuhan, tapi di manapun di dunia dia telah gagal mendistribusikan kemakmuran. Persaingan bebas menjadi ilusi tatkala sumber-sumber kemakmuran semakin kesini semakin dikuasai oleh segelintir pelaku ekonomi.

Itulah tantangan ekonomi yang suka tidak suka dihadapi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karenanya, dengan lebih banyak srawung, membangun persahabatan dengan pemimpin-pemimpin non formal, diharapkan akan terbangun solidaritas dengan kata kunci berat sama dijinjing ringan sama dipikul. Itulah kunci pertahanan rakyat semesta yang sebenar-benarnya.

Memang, srawung butuh biaya. Mendatangi pos ronda saja paling tidak mesti sedia kopi, cemilan dan rokok. Tapi biaya itu tak seberapa dibandingkan biaya pemadaman gejolak yang bukan saja potensial menggulingkan pemerintahan yang konstitusional, melainkan juga potensial merusak tatanan demokrasi bahkan menenggelamkan negara-bangsa Indonesia itu sendiri.

Tapi hal yang tak kalah pentingnya, sebagaimana sering saya tulis pada status di facebook, mustahil ada bhinneka tunggal ika bila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya dijadikan bunyi-bunyian saja. Intinya, pemerintah tidak bisa lagi membungkam gejolak yang bernuansa SARA tanpa menuntaskan problem kesenjangan sosial antara pribumi dan non-pribumi yang sekarang makin benderang di ruang-ruang publik.

Setelah srawung, bersahabat dengan sejumlah pimpinan masyarakat, tentu Pak Jokowi perlu membangun kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Sebab hanya dengan cara itu keutuhan Indonesia dapat dirawat dan dijaga.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here