Makna Pelukan Jokowi-Prabowo

0
191

BENAR juga, olahraga itu bisa mempersatukan bangsa. Coba lihat inisiatif spontan Hanifan Yudani Kusumah, atlit pencak silat yang meraih medali emas Asian Games kelas C putra 55kg-60kg, di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu petang (29/8/2018).

Sukses memberikan medali emas ke-29 bagi Kontingen Indonesia, Hanifan hendak dipeluk oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo berdiri pula hendak memberi pelukan kepada Hanifan. Tapi pesilat dengan potongan rambut mohawk kuning keemasan itu justru merangkul kedua calon presiden itu. Alhasil ketiganya berpelukan. Hadirin bertepuk tangan. Adegan ini langsung viral.

“Kenapa saya harus melakukan seperti itu, bangsa Indonesia harus saling menghargai. Kan banyak di media sosial yang saling memaki, padahal Indonesia tidak seperti itu. Saya ingin mempererat silaturahmi,” ujar remaja 21 tahun ini dengan kearifan yang jauh melebihi politisi.

Pada momen yang hanya beberapa detik itu, bisa dipastikan Jokowi dan Prabowo lupa sejenak aroma kompetisi Pemilu yang makin panas. Mereka larut dalam satu semangat kebanggaan prestasi anak bangsa di bidang olahraga.

Adakah peristiwa langka itu akan mampu mendinginkan suasana persaingan? Bisa iya, bisa pula tidak. Kemungkinan mana yang akan terjadi, sepenuhnya bergantung kepada dua tokoh utama itu. Sebab, merekalah medan magnet sekaligus poros emosi dalam rivalitas Pilpres ini. Merekalah yang menentukan apakah pelukan itu tak akan menyisakan apa-apa setelah pesta olahraga Asia ini ditutup dan mereka kembali masuk alam pesta demokrasi.

Jika keduanya sadar akan posisi psikologis itu –dan menyadari pula tanggungjawabnya memelihara kerukunan sebangsa—niscaya mereka akan mendinginkan suasana. Mereka akan mencoba meredam fanatisme pendukung yang belakangan semakin agresif.

Sebab melihat gelagat menjelang pesta demokrasi 2019, ada baiknya, kita mesti banyak-banyak berdoa agar pemilu itu tak berujung pilu. Entah berbuah kerusuhan, huru-hara, atau bahkan sekadar ketidakpuasan. Sebab, sekarang saja, aromanya –boleh dikatakan—tidak lagi sepenuhnya positif. Aroma “perang” itu sangat menyengat terutama di urusan pemilu presiden.

Para kandidat presiden-wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, boleh saja saling melempar senyum. Tetapi, barisan pendukung mereka sudah saling menghunus pedang.

Mungkin baru Pemilu 2019 ini perjalanannya dipenuhi olok-olok kedua kutub politik yang berseberangan. Di masa-masa sebelumnya mungkin ada, tapi sarkasmenya tidak mengerikan seperti sekarang.

Coba saja simak narasi-narasi yang mereka lemparkan. Istilah “cebong” yang ditujukan kepada pendukung Jokowi, atau istilah “kampret” yang dinisbatkan ke simpatisan Prabowo, sejak lama menghunjam keadaban kosa kata politik kita.

Belum lama, politisi PKS pendukung Prabowo-Sandi mengatakan IQ (Intelligence Quotient) komunal Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin mentok di angka 80. Sukar kita tak menyebut ini bukan pelecehan. Sebab, menurut rumusan Alfred Binet dan Theodore Simon, dua psikolog Prancis yang menemukan tes IQ praktis The Binet-Simon Test, angka 80-89 itu terkategori “di bawah rata-rata” (below average). Skor 89 saja di bawah rata-rata, apalagi jika “mentok di 80”. Itu artinya beda tipis dengan “bodoh”, atau dalam tes IQ disebut dull atau bordeline IQ.

Simak pula ucapan Arwani Thomafi, politikus PPP pendukung Jokowi, menjuluki Sandiaga Uno dengan istilah “mendadak santri”. Ini untuk menimpali istilah dari PKS yang menyebut Sandi sebagai “santri post-millennial”.

Lihat pula, barisan pendukung Jokowi sejak lama menggembar-gemborkan “Jokowi 2 Periode”. Di kubu berlawanan, kelompok anti Jokowi sudah berbulan-bulan mengibarkan slogan “2019 Ganti Presiden”. Mereka mendeklarasi penolakan itu ke seantero negeri. Kedua gerakan ini tak hanya gesit di dunia nyata, tapi juga sangat massif di dunia maya.

Ucapan-ucapan sarkastis atau slogan-slogan tersebut jelas berada dalam konteks kontestasi Pilpres 2019. Tetapi gerakan tersebut dibiarkan, karena menurut KPU, itu bukan tergolong kampanye, sehingga tak ada ketentuan yang melarangnya. Bahkan KPU menilai sosialisasi dan deklarasi kedua kelompok itu boleh saja dilakukan karena bagian dari kebebasan berpendapat di muka umum. Aksi-aksi seperti itu bagian tak terpisahkan dari demokrasi.

Karena tak ada larangan, intensitas aksi-aksi semacam ini terus meningkat. Bahkan belum tentu berhenti setelah helat pemilu usai.

Pertanyaan etisnya adalah apakah jika tak ada larangan, aksi demikian boleh dilakukan? Menurut kita semua peraturan tentang pemilu mestinya tidak dipahami dengan logika hukum fiqh dalam Islam: Semua boleh kecuali yang dilarang.

Sebab itu, dari sekarang sudah harus dibangun komitmen bersama untuk mencegah kompetisi berubah menjadi konflik. Pemilu adalah sebuah pintu gerbang memasuki babak baru perjalanan bangsa ke masa depan. Bayangkan, masa depan macam apa yang akan dimasuki, jika pintu gerbang itu berlumuran darah dan dendam.

Komitmen inilah yang benar-benar perlu diuji. Komitmen itu sekaligus menghadapkan para capres di depan mahkamah rakyat yang sebenarnya. Rakyat akan menilai, apakah para pemimpin itu benar-benar menjual daya tarik dirinya dengan cara yang dewasa. Meminjam istilah ilmu pemasaran, unique selling point dari masing-masing kandidat mesti ditawarkan ke pasar pemilih untuk menjadi preferensi. Dengan unique selling point itulah mereka cukup mengatakan “pilihlah saya”, tanpa harus mengatakan “jangan pilih dia”.

Peran para pemimpin yang mampu menampilkan kesejukan itu sangat menentukan perilaku massa politik di bawah. Para pemimpin politik harus menyadari bahwa massa politik kita adalah massa politik emosional, yang menentukan sikap dan pilihan berdasarkan emosi. Massa politik kita belum massa politik yang rasional, yang menentukan sikap dan pilihannya berdasarkan pertimbangan akal sehat. Karena itu, brutal tidaknya massa politik sangat ditentukan oleh gaya para pemimpinnya.

Rakyat juga akan menilai apakah para pemimpin politik itu benar-benar pemimpin yang berakar di tengah massanya. Kalau benar dia berakar, maka dia akan bisa mengendalikan gerakan massanya agar tetap dalam koridor kampanye yang santun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here