Maladministrasi Menjadi Indikasi Penyelewengan Keuangan Desa  

0
103

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang melimpah dan besarannya terus bertambah secara bertahap  setiap tahunnya, menjadi ladang empuk bagi oknum aparatur negara yang hendak menyelewengkan keuangan desa tersebut. Salah satunya melalu jalur administratif yang rentan kerap kali dipermainkan oleh mafia-mafia desa tersebut

Inspektorat Kabupaten Malang, menerima sekurangnya 16 laporan di sepanjang tahun 2017 ini dengan dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Sejauh ini pihak inspektorat sangat memperhatikan masalah maladministrasi (kesalahan administrasi) ini.

Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti mengatakan, dirinya tetap memroses semua laporan yang masuk ke Inspektorat. Meski ia mengetahui bahwa beberapa laporan yang masuk terkait kepala desa kebanyakan bermotif politis, karena dilakukan menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, pihaknya tidak segan-segan untuk memproses laporan tersebut.

“Sejauh ini memang belum ada yang terbukti, terkait laporan yang telah diterima Inspektorat. Namun apapun bentuk laporan yang masuk, harus diproses dan ditindaklanjuti,” ujar Tridiyah kepada wartawan, Selasa (11/4/2017)

Kebanyakan kami menemukan kesalahan adminitrasi yang dilakukan Kaepala desa dan aparaturnya, dan hal itu dilaporkan oleh warganya sebagai tindak korupsi. Atas temuan ini Inspektorat memerintahkan aparatur desa yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Namun jika ditemukan kerugian keuangan, maka Kades terkait wajib mengembalikan uang tersebut.

Inspektorat memberikan tenggang waktu 10 hari untuk proses pengembalian, apabila batas waktu tersebut tidak terpenuhi, maka temuan tersebut akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. “Kalau laporan yang sudah masuk ke kepolisian atau kejaksaan, kami tidak bisa menghentikan. Tapi biasanya penegak hukum akan berkoordinasi dengan kami,” jelas Tridiyah.

Aditya Hanggoro, pengamat politik pemerintahan mengatakan, memang akuntabilitas Aparatur Desa harus ditingkatkan, apalagi terkait transparansi dan tertib administrasi “karena korupsi bisa saja muncul dari hal yang kecil bahkan, terkadang tanpa kita sadari,” jelasnya

Ia menambahkan bahwa, kesalahan administrasi atau maladministrasi itu tidak boleh diteruskan apalagi menjadi budaya. “Maladministrasi itu tidak boleh disepelekan harus di telisik dan didalami betul, apakah memang ada unsur kesengajaan, ketidak tahuan dan lainnya, saya rasa apabila alasannya ketidak tahuan itu urang rasional, karena pihaknya bagaimanapun harus mengetahui ranah kerjanya sebagai pejabat,” tandasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here