Krisis Diplomatik Qatar

Malu, Jika Pemerintah Indonesia Diam Terhadap Krisis Qatar

0
161
Warga Turki membawa bendera Turki dan Qatar dalam aksi demo mendukung Qatar di Istanbul, Turki.

Nusantara.news, Jakarta – Sejumlah negara sudah mendorong upaya pemulihan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi serta negara-negara teluk lainnya diantaranya Kuwait dan Turki, namun tampaknya upaya tersebut masih menemui jalan buntu. Bagaimana dengan pemimpin Indonesia? Apakah Presiden Joko Widodo sudah berperan aktif mengatasi krisis diplomatik di kawasan Teluk itu?

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, malu jika Indonesia tidak berpartisipasi secara aktif menyudahi krisis diplomatik di antara negara-negara Muslim itu.

Bukan hanya karena Indonesia berpenduduk Muslim terbesar, tetapi secara historis bangsa ini memiliki keterikatan emosional yang sangat besar dengan negera-negara Timur Tengah. Pendiri bangsa, Ir. Sukarno adalah tokoh yang sangat dikenal dan dihormati di kalangan negara-negara Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi dan Mesir.

Dulu, saat Indonesia baru merdeka, solidaritas bangsa Arab terhadap Republik Indonesia terlihat sangat nyata, misalnya ketika Liga Arab dalam sidang tanggal 18 November 1946 memberikan rekomendasi kepada anggotanya agar mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Keputusan Liga Arab itu disampaikan oleh Konsulat Jenderal Mesir di Bombai, Abdul Mun’ im, kepada PM Sutan Syahrir pada bulan Maret 1947.

Oleh karena itu, pada saat terjadi agresi Belanda terhadap RI (Juli 1947), negara-negara Liga Arab melarang pesawat-pesawat Belanda mendarat di lapangan udara mereka sebagai protes terhadap aksi Belanda.

Indonesia ketika itu merespon keputusan dan tindakan Liga Arab dengan mengirim delegasi ke negara-negara Arab yang dipimpin oleh Haji Agus Salim (Menteri Muda Luar Negeri) dengan anggota-anggota: A.R. Baswedan (Menteri Muda Penerangan), Nazir Pamuntjak (Pejabat di Kementerian Luar Negeri), H.M. Rasjidi (Pejabat Kementerian Agama), dan R.H. Abdulkadir (Pejabat Kementerian Pertahanan). Negara pertama yang mereka kunjungi adalah Mesir, di sana ditandatangani Perjanjian Persahabatan RI-Mesir (10 Juni 1947).

Di samping itu, sejak dulu Indonesia telah terlibat aktif dalam memecahkan isu-isu konflik di negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir, Sudan, Irak, Kuwait, Lebanon, dan Palestina.

Peran nyata Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia di Timur Tengah juga sudah terbuktikan dalam sejarah perdamaian dunia. Indonesia yang diwakili oleh sosok Rais Abin, terbukti sukses menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah ketika itu.

Penugasan Mayor Jenderal Rais Abin sebagai Kepala Staf United Nations Emergency Forces (UNEF), Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah yang Markas Besarnya di Ismailia, untuk kemudian diangkat menjadi Panglima UNEF pada tahun 1976-1979 adalah hal yang sangat membanggakan bagi Indonesia. Sampai saat ini, Jenderal Rais Abin adalah Perwira Indonesia pertama, bahkan satu-satunya yang berhasil memegang jabatan Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah.

Bagaimana pemerintah RI menyikapi krisis diplomatik di Timur Tengah? Dimana satu negara kecil (Qatar) diisolasi ramai-ramai oleh tetangganya. Dimulai dari Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman, Libya, menyusul Mesir dan Maladewa.

Sangat berbeda dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, misalnya, yang telah menelepon sejumlah kepala negara termasuk Joko Widodo untuk melakukan upaya mediasi dalam krisis diplomatik negara-negara Teluk.

“Hal-hal seperti ini, yang terjadi di saat kita membutuhkan solidaritas dan kerja sama yang erat, tak baik untuk negara manapun di Timur Tengah,” kata Erdogan dalam sebuah pernyataan.

Menurut informasi, Erdogan sejauh ini telah menghubungi Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Prancis Emanuel Macron, dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Selain itu, dia juga menelepon Raja Bahrain Hamad Al-Khalifa, Raja Yordania Abdullah II, dan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri.

Sebelumnya, Erdogan sudah menghubungi Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al-Thani, Presiden Rusia Vladimir Putin, Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Sabah, hingga Raja Arab Saudi sendiri, Salman bin Abdulaziz.

Melalui percakapan telepon dengan para pemimpin negara itu, Erdogan menyampaikan bahwa masalah di Timur Tengah itu harus diselesaikan melalui dialog.

Bagaimana langkah presiden Indonesia?

Sejauh ini, yang terlihat baru pernyataan-pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bahwa Indonesia akan terlibat dalam penyelesaian krisis Qatar dan negara-negara teluk lainnya, jika diminta.

Padahal, Indonesia, sesuai konstitusi, menjalankan politik bebas aktif dan berperan dalam perdamaian dunia secara aktif, apalagi terkait dengan Timur Tengah, negara yang memiliki ikatan emosional sangat kuat.

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mungkin sedikit melangkah maju, pada hari Jumat (9/6) dia telah memanggil Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmad bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi secara terpisah. Menurut informasi, Wapres menyampaikan kepada kedua dubes tersebut tentang tawaran Indonesia untuk melakukan upaya mediasi.

Situasi terbaru di kawasan Teluk cukup memprihatinkan, sebagaimana dilaporkan The Washington Post, Bahrain dan Uni Emirat Arab mulai “represif” terhadap warganya dengan menerapkan peraturan bahwa warga yang memberikan simpati terhadap Qatar dianggap telah melakukan kejahatan sehingga harus dihukum. Di Bahrain hukumannya kurungan hingga 5 tahun dengan denda, sementara di UEA maksimal 15 tahun penjara.

Negara-negara tersebut melarang warganya mengkritik pemerintah atau bersimpati kepada Qatar, baik melalui sarana media sosial, tulisan, visual atau bentuk verbal.

Jika terus dibiarkan, situasi yang diawali dengan krisis diplomatik ini bukan tidak mungkin akan melebar ke krisis sosial dan ekonomi. Konflik fisik juga bukan tak mungkin bakal terjadi. Apalagi, Turki yang cenderung membela Qatar, berencana mengirimkan tentaranya ke negara itu.

Indonesia sebagai negara yang relatif netral dari segi ideologi, tidak cenderung Wahabi, tidak Syiah, tidak juga pro Ikhwanul Muslimin atau Hammas, sebetulnya lebih memiliki peluang untuk menjadi penengah di Timur Tengah. Sebab, jika Turki berpihak ke Qatar, atau AS berpihak ke Arab Saudi, Indonesia dipandang relatif netral, apalagi negara Muslim terbesar di dunia yang memiliki sejarah terhormat di Timur Tengah. Tapi masalahnya, apakah Presiden Indonesia Joko Widodo menyadari sepenuhnya dengan potensi ini? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here