Mampukah Debirokratisasi Mengurangi Angka Korupsi?

0
55
Setya Novanto dituduh melakukan korupsi KTP elektronik yang berpotensi merugikan negara hingga Rp2,3 triliun

Nusantara.news, Jakarta – Awal pekan ini Presiden Jokowi misu-misu lantaran menganggap aktivitas korupsi seperti tak pernah berhenti. Padahal jumlah kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah sepi. Ada apa yang salah di negeri ini?

“Indonesia adalah salah satu negara yang aktif kasus korupsinya,” ujarnya dalam perayaan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Menurut Jokowi, sejak 2004 hingga sekarang, ada 12 gubernur dan 64 bupati ditangkap karena tersangkut kasus korupsi. Sementara jumlah kepala daerah di Indonesia teracatat sebayak 539 orang, dimana 323 diantaranya (60%) bermasalah dengan KPK. Angka itu, belum termasuk anggota dan Ketua DPR serta DPRD, yang juga ditangkap KPK. “Saking banyaknya, saya malas menghitung,” ucapnya.

Untuk mencegah penangkapan kepala daerah dan pejabat daerah kembali terjadi pada masa depan, Jokowi menyarankan, upaya pencegahan korupsi harus digenjot lagi. Caranya banyak, mulai pembenahan layanan administrasi di lembaga-lembaga pemerintahan hingga mendidik masyarakat.

Presiden mengatakan deregulasi pun bisa menjadi solusi untuk memperkuat pencegahan korupsi. Sebab, banyak upaya korupsi berawal dari upaya mempersingkat proses administrasi yang memperumit aturan atau perizinan.

“Banyak yang suka menerbitkan aturan tidak jelas, abu-abu. Itu jadi obyek transaksi,” ucapnya. Banyak aturan perizinan berpotensial dijadikan alat memeras untuk transaksi korupsi.

Mengenai deregulasi, Jokowi mengingatkan agar seluruh jajaran birokrasi tidak lagi membuat aturan administrasi yang rentan dimanipulasi. Sebab, masih ada target besar pemangkasan aturan yang belum terpenuhi. “Ada 42 ribu aturan administrasi yang harus dipangkas,” tuturnya.

Pemangkasan regulasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintahan Jokowi. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan pembatalan peraturan daerah tidak bisa lagi dilakukan pemerintah pusat.

Sudah jalan

Sebenarnya Pemerintahan Jokowi telah melakukan kebijakan debirokratisasi cukup panjang. Seperti Paket Kebijakan Eknomi 1-16 yang dimotori langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Paket ini dinisbahkan untuk mempercepat perizinan sehingga berujung pada peningkatan kegiatan ekonomi sekaligus memangkas birokrasi sehingga memperkecil peluang korupsi.

Kementerian Dalam Negeri sendiri telah menghapus atau mambatalkan sekitar 3.140 peraturan dearah yang nyata-nyata menghambat pertumbuhan ekonomi. Bahkan pemerintah juga telah menempuh penyederhanaan proses perizinan investasi dengan menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga dianggap sebagai langkah positif menuju perbaikan pelayanan publik.

Tapi toh tetap tidak mengurangi angka pemberantasan korupsi secara signifikan.  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Agus Rahardjo menyatakan, saat ini indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perseption index (CPI) Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asean. Hal ini menunjukkan, Indonesia berada di arah yang benar dalam memberantas korupsi.

“Indeks persepsi korupsi kita di arah yang betul karena kita bisa tunjukan perbaikan secara nyata,” kata Agus.

Agus menyatakan posisi Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 1999. IPK Indonesia pada era Orde Baru berada di urutan paling bawah se-ASEAN. Ketika itu, Indonesia hanya meraih skala 17 dari 100. Kini, Indonesia menyalip Filipina dan Thailand.

Posisi Indonesia saat ini memang masih kalah dari Singapura. Negara tetangga itu kini menempati peringkat teratas. Mengenai hal itu, Agus menilai hal itu wajar lantaran KPK versi Singapura sudah ada sejak 1952, sedangkan Indonesia baru membentuk KPK pada 2002. Karena itu, kata dia, seluruh elemen yang berperan dalam pemberantasan korupsi mulai dari pemerintah hingga masyarakat perlu bergerak bersama-sama. “Begitu kita bersama bergerak mudah-mudahan IPK kita (Indonesia) bisa naik drastis,” ujar Agus.

Bahkan kalau mau mundur ke belakang, sebenarnya negeri ini sudah melakukan perjalanan panjang deregulasi dan bahkan debirokratisasi. Tapi karena Indonesia memang terlalu besar, sehingga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, ditambah lagi koordinasi antar departemen masih jauh dari harapan.

Paket deregulas itu

Perjalanan deregulasi bangsa ini sudah sangat panjang. Pada 1983 menjadi periode pertama keluarnya paket kebijakan. Tepatnya pada 1 Juni, pemerintahan Orde Baru meluncurkan Paket Kebijakan Juni (Pakjun 83).

Pakjun 83 ini  menderegulasi aturan di bidang moneter dan perbankan. Pemerintah membebaskan penyaluran kredit perbankan melalui pencabutan pagu suku bunga dan kredit, termasuk kredit-kredit khusus yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Awalnya, tak banyak yang tahu kebijakan ini, karena proses keluarnya paket ini dalam suasana rahasia dan mendesak. Perbankan tak diajak ‘ngobrol’ oleh pemerintah sebelum membuat Pakjun 83. Namun, perbankan senang dengan kebijakan ini, karena sebelumnya pemerintah sangat membatasi penyaluran kredit perbankan nasional.

Namun, Pakjun 83 tidak mampu mendongkrak kinerja kredit perbankan secara maksimal. Bank Indonesia mencatat, total penyaluran kredit perbankan tahun 1981/1982 Rp 8,05 triliun, kemudian naik menjadi Rp 11,27 triliun pada tahun buku 1982/1983. 

Merasa pergerakan ekonomi belum maksimal, pemerintahan Soeharto kemudian menelurkan beragam paket kebijakan (lihat tabel). Paket kebijakan paling fenomenal pada era Soeharto adalah paket paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto 88.

Pakto 88  membabat habis aturan yang menyulitkan pendirian bank. Pakto angin segar bagi industri perbankan di Tanah Air dan menjadi titik balik industri perbankan nasional.

Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah pendirian bank swasta nasional dipermudah. Cukup dengan modal disetor minimum Rp10 miliar, orang bisa mendirikan bank umum. Adapun untuk pendirian bank perkreditan rakyat (BPR), syaratnya modal disetor minimum sebesar Rp50 juta.

Kemudahan juga diberikan untuk pembukaan kantor cabang baru hingga tingkat kecamatan, untuk semua bank maupun BPR.

Hasilnya, industri perbankan nasional pun booming.  Bank yang ada langsung memanfaatkan kebijakan ini untuk ekspansi dengan membuka kantor cabang di mana-mana. Bank-bank baru pun tumbuh seperti cendawan di musim penghujan.

Bank Indonesia mencatat, pada September 1988, jumlah perbankan nasional hanya 108 bank umum, terdiri dari enam bank pemerintah, 64 bank swasta, 27 BPD, 11 bank campuran. Total kantor bank umum pada periode itu sebanyak 1.359 unit.

Namun, setelah adanya Pacto 88, pada akhir tahun buku 1988/1999 jumlahnya melejit menjadi 1.525 unit. Puncak penambahan bank adalah tahun 1994, di mana jumlah bank swasta mencapai 166 unit, bank campuran 40 unit, dan BPR 9.196 unit.

Bank-bank milik pemerintah yang menguasai lebih dari 50% pasar perbankan pun tumbuh pesat. Penghimpunan dana masyarakat dan kredit bank pemerintah semaking menggunung.

Tapi Pakto 88 malah melahirkan bankir-bankir bermental kelontong, kredit disalurkan pada grup sendiri. Ketika kredit dibatasi lewat legal lending limit (3L), mereka bisa mengakalinya lewat back to back kredit. Alhasil perbankan pada 1998 mengalami krisis.

Deregulasi macam apa?

Lantas deregulasi macam apa lagi yang bakal diinisiasi Presiden Jokowi. Sayang pada acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Presiden Jokowi tak menawarkan konsep yang riil. Karena itu para pembantunya perlu menggali lebih jauh deregulasi macam apalagi yang harus ditempuh.

Pada dasarnya korupsi seperti pelacuran, selama sejarah manusia masih ada maka selama itu pula dia akan menghiasi. Profesi pelacur dan koruptor bak dua sisi dari mata uang yang sama, satu dan lainnya saling menopang.

Maraknya korupsi belakangan ini, di tengah maraknya pemberantasan korupsi, menunjukkan tidak ada efek jera. Orang tak takut ditangkap, dipenjara, bahkan mungkin dipermalukan karena korupsi.

Mengacu pada hukuman rajam, potong tangan, dan qishos di Saudi Arabia, ternyata mampu mengurangi jumlah kriminal secara signifikan. Mungkin ada baiknya penerapan kebijakan potong tangan di mulai untuk pelaku korupsi, sehingga menimbulkan efek jera.

Tapi ide ini pasti dituding tidak popular, bahkan dituding cenderung menyeret-nyeret bangsa ini kepada hukum Islam. Padahal tidak melulu demikian, di China dan Korea Utara koruptor dihukum tembak. Jadi terjawab bahwa faktor utama korupsi di tanah air tak kunjung selesai, lantaran belum ada efek jera yang nyata.

Tampaknya cara China perlu dipertimbangan, dimana setiap koruptor langsung dieksekusi mata. Tentu saja setelah melewati proses peradilan yang fair.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here