Mampukah Pemerintah Mengendalikan Berita Hoax di Media Sosial?

0
242

Nusantara.news, Jakarta –  Yakinkah pemerintah Jokowi bisa mengendalikan berita hoax yang bertebaran di media sosial? Kalau yakin, diharapkan ada penjelasan agar tidak ada lagi keluhan di kemudian hari. Tetapi kalau tidak yakin, diharapkan ada langkah-langkah untuk mengontrolnya agar tidak lagi merepotkan.

Rezim Media Sosial

Berita hoax, sesuai dengan namanya, adalah berita tipu-tipu, berita bohong atau palsu. Tujuannya  adalah untuk  menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai kepalsuan, kebohongan yang disebarkan.

Wahana atau aplikasi yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku berita hoax, baik dalam bentuk gambar, suara maupun teks, adalah media sosial (medsos) yang paling populer di Indonesia, yakni Facebook, Instagram dan Youtube.

Berapa penggunanya?  Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna Facebook di Indonesia mencapai 71,6 juta orang atau 54 persen dari total pengguna internet yang mencapai 132,7 juta. Sedang pengguna Instagram  mencapai 19,9 juta pengguna atau 15 persen dari total pengguna internet. Sedang pengguna Youtube mencapai 14,5 juta atau 11 persen.

Bayangkan, 5 persen saja pengguna Facebook terkena berita hoax sudah mencapai sekitar 3,5 juta orang. Bandingkan dengan oplah media cetak terbesar di Indonesia yang tampaknya tidak mencapai di atas satu juta eksemplar. Tidak heran kalau berita hoax cepat mendominasi opini publik dan berpotensi sangat besar membuat penyesatan opini.

Apalagi 33 persen pengguna pengguna facebook di Indonesia adalah kelompok masyarakat usia13 sampai 19 tahun. Tidak heran kalau berita hoax mudah ditelan secara mentah-mentah. Mereka ini adalah kelompok terbesar kedua. Kelompok terbesar pertama adalah kelompok masyarakat usia 20 sampai 29 tahun. Sedang kelompok terbesar ketiga dan keempat adalah kelompok usia 30 sampai 39 tahun dan kelompok usia 40 tahun lebih, masing-masing 15 persen dan 8 persen., karena.

Berita hoax di Indonesia, bukan khayalan, tetapi betul betul ada dan tersebar secara massif. Menurut  catatan Indopress, setidaknya ada  8 berita hoax yang berpengaruh besar terhadap politik di Indonesia dari Agustus sampai November 2016

Pertama adalah Hoax Rush Money. Berita hoax ini disebarkan  bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi jilid III terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Berita hoax gerakan rush money ini muncul tanggal 25 November 2016. Berita ini diketahui hoax, selain karena dibantah Kapolri Irjen Tito Karnavian, faktanya juga tidak terjadi rush money.

Berita hoax kedua, terkait gambar Palu Arit di uang rupiah cetakan baru. Gambar ini viral setelah disebarkan di berbagai medsos. Berita itu diyakini hoax karena gambar palu arit itu sesungguhnya adalah unsur-unsur pengaman atau yang biasa disebut security features yang menyerupai gambar paliu arit. Namanya adalah ‘gambar saling isi,’ atau dikenal dengan istilah rectroverso. Jika diterawang ia menunjukkan simbol Bank Indonesia, bukan simbol palu arit.

Berita hoax ketiga adalah tentang kedatangan puluhan tentara China melalui Bandara Soekarno Hatta yang tersebar di berbagai medsos. Berita itu diyakini hoax karena dibantah oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyawan, yang sekarang menjadi Kadiv Humas mabes Polri.

Berita hoax lain adalah soal Turki dukung demo 411. Berita itu menyebar di medsos disertai gambar Wakil Menteri Pertahanan Turki, H.E. Şuay Alpay yang melihat-lihat demo 411.

Berita itu diyakini hoax setelah dibantah oleh Kedubes Turki dengan mengatakan, Republik Turki tak punya maksud untuk mencampuri isu domestik di Indonesia karena antara Indonesaia dan Turki memiliki level hubungan diplomatik yang baik.

Berita hoax lain terkait pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang diberitakan akan diganti pada November 2016. Berita itu hoax karena Presiden Joko Widodo langsung membantahnya. Jokowi bahkan memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut penyebaran informasi bohong mengenai pencopotan jabatan Panglima TNI tersebut.

Berita hoax lain adalah terkait pungutan keamanan demo 411. Dalam berita hoax itu dikemukakan,  beredar surat edaran di grup pesan singkat, dari RW 08 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang meminta dana kepada masyarakat setempat yang mengatasnamakan kepolisian untuk pengamanan sebagai ekses demo 4/11 lalu. Berita ini diyakini hoax karena langsung dibantah dengan tegas oleh aparat polisi.

Ada juga berita hoax soal sertifikasi halal diambil alih oleh Kemenag. Beredar isu bahwa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan diambil alih oleh Kementrian Agama (Kemenag). Hal ini membuat masyarakat heboh. Berita itu diketahui hoax setelah dibantah oleh Kasubdit Produk Halal Kemenag Siti Aminah dengan mengatakan “Sertifikasi halal itu tidak bisa dikeluarkan oleh Kementerian Agama tanpa adanya fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk dari MUI.”

Berita hoax yang lain lagi adalah soal ulama mesir yang dikatakan jadi saksi ahli kasus tuduhan penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Berita ini dinyatakan hoax setelah Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH Muhyiddin Junaidi, mendatangi Kedubes Mesir untuk mengklarifikasi. “Ini semua rekayasa, ada kelompok tertentu yang coba terus-menerus melakukan adu-domba untuk menciptakan ketidaknyamanan, mempekeruh suasana politik dalam negeri,” tegas KH Muhyiddin ketika itu.

Yang juga mersahkan adalah berita hoax tentang gempa bumi di Malang, Jember, Banyuwangi, dan daerah lainnya lainnya. Ketika itu dikhabarkan gempa menguncang wilayah Jawa Timur dengan kekuatan 8.6 SR berpotensi tsunami. Gempa itu diberitakan akan melanda pesisir pantai selatan Malang, Jember, Banyuwangi, Pacitan, Surabaya, Sidoarjo, Gersik, Tulungangung, Kediri dan tempat-tempat lainnya. Kabar hoax itu langsung dibantah oleh BMKG dan menyatakan gempa bumi tektonik belum bisa diprediksi secara ilmiah dengan baik.

Sedemikian hebatnya penetrasi berita hoax sehingga tidak kurang Presiden Jokowi mengeluh.

“Tantangan dunia jurnalistik saat ini terus berubah. Belakangan, jurnalisme di Indonesia bahkan dunia, harus berhadapan dengan berita bohong alias hoak,” kata Jokowi pada acara World Press Freedom Day 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017). Itu belum termasuk ujaran kebencian yang juga bertebaran di medsos.

Pedang Mata Dua

Media sosial sangat berbeda dengan media online yang sekarang mendominasi jagat media Indonesia dan juga dunia. Media online dibentuk berdasarkan kaidah kaidah jurnalisme yang benar, dalam pengertian diorganisasi dengan baik, memiliki wartawan yang direkrut dengan kriteria tertentu, memiliki alat alat kerja, memiliki kantor, diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang legal dengan alamat kantor yang jelas, mencantumkan nama sususan redaksi dengan jelas, dan lain sebagainya. Dalam melakukan peliputan, wartawan media online mengenal kesantunan, melakukan konfirmasi, melakukan cek dan ricek. Demikian juga saat melakukan penulisan, harus memenuhi standar baku penulisan jurnalistik.

Sedang media online tidak perlu memenuhi standar standar yang diperlukan oleh sebuah media online yang legal. Untuk bisa memiliki media sosial, seseorang cukup membuat sebuah akun, mencari teman, setelah itu bisa langsung menuliskan apa saja yang diinginkan.

Media sosial itu ibarat pedang bermata dua. Ini karena penggunanya sangat beragam, yang secara keseluruhan dapat dibagi dua, yakni kelompok yang berniat positif dan kelompok yang berniat negatif.

Yang berniat positif, mulai dari menuliskan informasi baru dan benar dengan harapan berguna bagi masyarakat. Sementara kelompok yang berniat negatif salah satunya adalah menyebarkan berita hoax tadi, baik untuk menyesatkan individu atau kelompok tertentu, atau opini publik. Menyesatkan dalam hal ini tidak saja di bidang politik, tetapi juga bidang kebudayaan.

Penyesatan di bidang politik bisa berakibat terjadinya kesenjangan opini antara pemerintah sebagai sumber kebijakan dengan masyarakat sebagai objek kebijakan. Sementara penyesatan di bidang kebudayaan bisa berakibat tejadinya kesenjangan antara keinginan pemerintah memperkuat jati diri bangsa di satu sisi dengan penetrasi budaya asing di sisi lain.

Pertanyaannya, mampukah pemerintah mengontrol gerakan-gerakan negatif di media sosial?

Pemerintah baru saja melantik 9 orang personel Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila  (UKP-PIP). UKP-PIP tentu saja bermaksud mulia yakni memantapkan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Pertanyaannya mampukah UKP-PIP “bertanding” dengan “penyusup” yang dengan sengaja menggunakan media sosial untuk meruntuhkan jati diri bangsa, atau mendistorsi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?

Saat ini memang sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam UU ITE tersebut diatur berbagai sanksi bagi yang  melanggar. Misalnya Pasal 45 (1) mengatur sanksi bagi yang mengisi medsos dengan muatan kesusilaan. Pasal 45  (2) mengatur sanksi bagi muatan perjudian, Pasal 45  (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Pasal 45   (4) muatan pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 45A (1) muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45A (2) muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan Pasal 45B mengatur sanksi bagi medsos dengan muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Tetapi seberapa besar kemampuan pemerintah atau aparat kepolisian mengotrol pengguna facebook yang mencapai 71,6 juta orang? Seberapa besar kemampuan pemerintah mengotrol pengguna Instagram  yang mencapai 19,9 juta pengguna? Seberapa besar kemampuan pemerintah mengontrol pengguna Youtube yang mencapai 14,5 juta orang?

Pasal 45 (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, merupakan delik aduan. Seberapa besar kemampuan pemerintah menerima potensi aduan masyarakat dengan jumlah pengguna media sosial yang begitu besar?

Pertanyaan ini patut dikemukakan, karena faktanya aparat kepolisian kewalahan menangani kejahatan yang bersifat langsung di lapangan. Belum lagi apabila dikaitkan dengan daya tampung rumah tahanan yang nyata-nyata sudah penuh sesak sebagaimana terbukti dari kaburnya ratusan tahanan di Riau.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang bersifat potensial. Dengan sosialisasi UU ITE secara massif, maka masyarakat diasumsikan akan mengembangkan budaya self censorship guna menghindari sanksi.

Walau demikian, tidak serta merta pertanyaan di atas bisa diabaikan begitu saja, mengingat begitu besarnya jumlah pengguna media sosial. Logikanya, jangankan mengontrol pengguna media sosial, mengotrol tukang copet di jalanan yang jumlahnya jauh lebih kecil saja sulit dilakukan sebagaimana terbukti dari terus maraknya aksi copet, jambret dan lain sebagainya di jalanan.

Jika masyarakat tidak yakin pemerintah atau aparat kepolisian memiliki kemampuan mengontrol kejahatan di media sosial, atau aparat pada akhirnyan hanya mampu melakukan sistem tebang pilih, maka UU ITE tersebut pada akhrinya akan menjadi macan ompong.

Area Proxy War

Media sosial diyakini akan menjadi area proxy war. Proxy adalah perantara, dalam istilah internet disebut server, pelayan, boneka dan sejenisnya. Di belakang proxy ada yang disebut user atau pengguna, atau master mind atau sejenisnya.

Cara kerjanya adalah, user menggunakan atau memperalat  proxy untuk memperoleh tujuan dan kepentingannya.

Dalam hal negara Indonesia, kepentingan user adalah merebut atau mengekspolitasi aset Indonesia yang bernilai ekonomi seperti kekayaan alam, jumlah penduduk yang besar sebagai pasar produk user, juga perizinan sebagai produk pemerintah.

Proxy memang sudah ada sejak orde baru. Itulah yang disebut-sebut sebagai Mafia Berkeley yang dikatakan bekerja untuk kepentingan Amerika. Walaupun ada juga yang mengatakan, Mafia Berkeley itu bekerja untuk kepentingan pembangunan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dan pendanaan dari Amerika.

Bahwa istilah proxy selama 30 tahun lebih orde baru, tidak populer adalah karena pada masa itu proxy-nya hanya satu, yakni Amerika dan sekutunya. Karena hanya ada satu proxy,  maka tidak ada persaingan antar proxy, tidak ada saling rebut antar proxy, tidak ada “perang” antar proxy.

Lain halmya dengan masa Presiden Jokowi sekarang ini, di mana istilah proxy war menjadi pergunjingan di berbagai tempat.

Mengapa, karena seperti yang diwacanakan secara luas, ada dua yang proxy, yakni proxy dengan user Amerika di satu sisi dan proxy dengan user China di sisi lain.

Kedua user ini, diisukan masing-masing sudah memiliki proxy di berbagai fungsi baik di pemerintahan maupun di organisasi politik dan ormas.

Kedua proxy yang berbeda ideologi inilah yang diasumsikan tingkat bahayanya tinggi. Karena, keduanya berpotensi “berperang” di media sosial baik dalam rangka sosialisasi ideologi masing-masing, maupun saling menelanjangi antar proxy sebagai bagian saling rebut aset ekonomi, dan lain sebagainya.

Bahaya dari perang antar proxy ini, pertama akan membuat pemerintah sibuk memberikan pernyataan bantahan sebagaimana terjadi dengan sejumlah berita hoax tahun 2016.

Kedua, berpotensi membelah masyarakat ke dalam dua kubu proxy.

Ketiga, membuat masyarakat terasing dengan pemerintah atau elite yang kemungkinan sibuk menjadi proxy atau menjadi penengah.

Oleh sebab itu, kembali perlu dipertanyakan, mampukah pemerintah mengotrol media sosial yang dimanfaatkan sebagai area perang antar proxy?

Pemerintah China mengambil sikap tegas terhadap media sosial. Sedikitnya 10 aplikasi internet diblokir oleh pemerintah China. Tidak tanggung-tanggung, aplikasi google yang di Indonesia dijuluki sebagai Mbah Google karena bisa memberikan informasi apa saja, diblokir oleh pemerintah China tanpa tedeng-aling-aling. Media sosial lain yang digulung oleh pemerintah China adalah YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Bloomberg, Dropbox, PornHub, dan alikasi Chatting Line & Kakao Talk.

Pemerintah China sempat memberikan pengakuan resmi soal pemblokiran itu, yakni sebagai antisipasi dini dari ancaman terorisme. Namun, belakangan pemerintah China mengatakan pemblokiran itu untuk menghalau segenap aspek buruk yang merongrong masuk melalui dunia maya.

Sebagai gantinya, China mendirikan apa yang dikenal dengan Weibo. Ada berbagai macam Weibo, seperti  Tencent Weibo dan lain sebagainya yang berfungsi  sebagai twitter, facebook dan lain sebagainya.

Bukan hanya China, tetapi Saudi Arabia, Korea Utara, Bangladesh, Tajikistan, Pakistan, Vietnam, dan Kongo juga melarang penggunaan media sosial. Alasannya, untuk menjauhkan masyarakat dari hiruk pikuk politik praktis, adu domba maupun kejahatan, dan kriminal lainnya. Negara-negara ini berusaha memproteksi warganya supaya tidak terkontaminasi oleh pemikiran, gaya hidup dari mancanegara yang dinilai bisa menghancurkan kultur negaranya sendiri.

Indonesia memang bukan negara komunis seperti China, atau bukan Arab Saudi  dan lain sebagainya itu. Sebagai negara demokrasi berlandaskan Pancasila, Indonesia tentu “malu” melakukan pemblokiran seperti pemerintah China.

Kita sendiri tidak ingin mendorong pemerintah melakukan pemblokiran seperti yang dilakukan China.

Namun, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkannya,  maka pemerintah dinilai tetap penting memikirkan jalan keluar untuk meminimalisir bahaya negatif yang ditimbulkan media sosial.

UU ITE rasanya tidak cukup. Lalu apa? Teknologi sensor yang dikembangkan China dan perusahaan Amerika Serikat, Perancis dan Jerman, tampaknya perlu diperjuangkan diterapkan di Indonesia. Pemerintah Jokowi juga dinilai perlu mendorong para ahli untuk menciptakan teknologi sensor yang nanti berfungsi sebagai filter terhadap semua hal yang berpotensi merugikan, terutama yang membuat berita hoax, pronography, ujaran tidak baik, yang mebuat gaduh, yang berpotensi mengikis jatidiri dan memecah belah Bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here