Manajemen Panik Joko Widodo

0
1101
Presiden RI Joko Widodo. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Ketakutan sering membuat seseorang panik sehingga dapat bereaksi di luar kehendak jati dirinya. Sementara seorang Presiden adalah pusat perhatian publik. Semua sikap dan tingkah lakunya disorot, kadangkala dipuji dan seringkali dicela dengan nada nyinyir. Sebagai petahana yang berambisi dua periode, tentu semua langkah diambil Joko Widodo agar terpilih lagi pada Pilpres 2019. Namun ia sepertinya tidak menyadari tentang persepsi publik terhadapnya saat ini, yang menganggap kinerja pemerintahannya tidak berhasil.

Elektabilitas sebagai petahana di bawah 50% tergolong rendah, sementara di setiap survei angka keinginan publik untuk ganti Presiden pada 2019 semakin membesar. Tercatat, sudah di atas 200 juta interaksi tentang hashtag #Ganti Presiden 2019 meskipun disadari  ada yang berulang atau overlapping (tumpang tindih) dari jumlah tersebut. Tak salah, jika  aktivis pencetus #Ganti Presiden 2019, Effendi Saman, diejek (di-bully) ketika seseorang yang mirip dirinya dianggap melakukan “tekanan” atau persekusi terhadap seorang ibu dan anak yang “berdemo” saat Car Free Day untuk mendukung Joko Widodo dua Periode. Reaksi publik mendukung perlawanan Effendi Saman, puluhan pengacara pun bersiap mendampinginya jika polisi menindaklanjuti pelaporan terhadapnya.

Joko Widodo dan pendukungnya men-downgrade diri sendiri

Orang sekitar Joko Widodo (menteri dan pejabat tinggi), serta fans boy Joko Widodo atau dalam istilah netizen disebut “cebongers” secara tanpa sadar sikap dan perilakunya men-downgrade Joko Widodo.

Effendi Saman pada tahun 2014 tercatat sebagai pendukung/relawan Joko Widodo, dan untuk pertama kalinya mendeklarasikan “Jokowi Sedunia” yang mempunyai relawan di puluhan negara. Namun di perjalanannya ia kecewa dengan mazhab pemerintah dan kinerja Joko Widodo. Efendi Saman lalu melakukan “taubat nasuha”—istilah aktivis Pro Demokrasi—dan mencetuskan ide #Ganti Presiden 2019. Sekarang ide itu malah memperoleh jutaan tanggapan dan menjadi sangat popular. Hal ini sejalan dengan kaos #Ganti Presiden 2019 yang dimotori oleh Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Respon besar justru datang dari ibu-ibu, istilahnya the power of ‘emak-emak’. Tercatat nama Neno Warisman dan Asma Dewi yang waktu lalu dituduh sebagai “bohir” Saracen tetapi tidak terbukti sehingga kemudian dilepas, mereka menjadi motor penggerak “emak-emak” untuk #Ganti Presiden 2019.

Konyolnya, tuduhan bahwa pelaku adalah Effendi Saman, ternyata adalah orang lain yang hanya mirip dirinya. Inilah salah satu kebodohan “cebongers” yang kerap emosional, reaktif, dan tidak menyadari ulahnya justru akan men-downgrade posisi elektabilitas Joko Widodo.

Belum lagi ulah “cebongers” lainnya, seperti aksi bagi-bagi sembako di Monas yang membawa korban dua bocah tewas, yaitu Mochammad Rizki Syahputra (10 tahun) dan Mahesa Junaedi (12 tahun) pada 28 April 2018. Pemprov DKI Jakarta memberi sanksi kepada penyelenggara dan mengusut peristiwa tersebut. Forum “Untukmu Indonesia” sebagai penyelenggara dipimpin oleh Dave Revano Santosa, diduga bagian dari “cebongers” yang menginginkan Joko Widodo dua periode. Kembali, nama Joko Widodo tercoreng akibat ulah pendukungnya.

Pernyataan Joko widodo sebagai Presiden pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah (Musrenbangnas RKP) tahun 2019 di depan para Kepala Daerah tentang kalajengking sebagai komoditas termahal sungguh tidak patut, dan tidak mencerminkan kapasitasnya sebagai orang momor satu di Indonesia. Pernyataan ini langsung ditanggapi publik dengan sinis dan satir di lini masa media sosial. Sekali lagi, dia men-downgrade dirinya sendiri.

Hal yang fatal lagi adalah ulah pembantunya Menteri BUMN Rini Soemarno, yang telah terbuka ke publik, dialognya dengan Dirut PT. PLN (Persero), Sofyan Basir tentang fee proyek. Sungguh memalukan dan sampai saat ini tidak jelas sikap Presiden Joko Widodo tentang hal ini. Sungguh tidak pantas, seorang menteri melakukan skandal sementara belum ada tanggapan dan klarifikasi dari yang bersangkutan kepada publik dalam bentuk akuntabilitas. Jika terus ditolerir, ini mencerminkan integritas kabinet yang ujungnya harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden.

Baru-baru ini juga diributkan soal besarnya anggaran perhelatan IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia di Bali pada Oktober 2018 mendatang. Seolah ini memberi sinyal bahwa pemerintah RI melalui Menteri Keuangan “terbaik dunia”, Sri Mulyani Indrawati (SMI) membuka dan membentangkan karpet merah bagi kembalinya “Sang Papa” IMF/Bank Dunia.

Kita telah mahfum keberadaan 50 butir kebijakan IMF dan Bank Dunia yang ditandatangani dengan terpaksa oleh Soeharto telah membawa bangsa ini sengsara selama 20 tahun (1998-2018). Pemerintahan Joko Widodo mencapai puncaknya dalam hal krisis ekonomi dengan utang yang mencapai Rp 5.200 Triliun. Tapi, pun demikian, mengenai utang yang memperoleh hujan kritik, Joko Widodo menantang orang yang mengkritiknya untuk dialog terbuka dengan SMI.

Tantangan ini lalu disambut Rizal Ramli (RR) yang memang getol mengkritik utang Indonesia, dan sudah ada yang bersedia menjadi penyelenggara debat. Namun SMI tidak melayani, sekali lagi, dalam kasus ini Joko Widodo dipermalukan oleh pembantunya sendiri.

Ulah pembantunya, seperti yang dilakukan Rini Soemarno, Sri Mulyani Indrawati, juga dilakukan oleh menteri lainnya seperti Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang pernah mengancam akan membuka korupsi Amien Rais yang dilayani oleh yang bersangkutan, namun ternyata dibantah pihak Istana bahwa pernyataan LBP bersifat pribadi. Menggelikan. Lalu, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menantang bahwa siapa yang mengganggu Joko Widodo akan berhadapan dengan dirinya. Terkesan LBP dan Moeldoko bermental “centeng”, menggertak, dan cenderung “menjilat bosnya” yang tengan panik menghadapi situasi.

Yang lebih tragis adalah Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, yang menyatakan “tawar saja, jika harga di pasar mahal!” Sungguh, tidak ada rasa empati pada rakyat yang sedang menderita karena harga-harga mahal akibat ulahnya. Patut diduga, “ada udang di balik batu” atas kebijakan impor yang terkesan dibuka oleh Menteri Perdagangan RI, dan disetujui oleh Joko Widodo. Terkesan, kebijakannya “anti-petani”, anti buruh, dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

Belum lagi hujatan tentang janji kampanye, dicatat publik ada 66 janji Joko Widodo yang tidak dipenuhi setelah ia menjadi Presiden, sehingga #Ganti Presiden 2019 pun semakin diminati. Publik tidak takut lagi memakai kaos #Ganti Presiden 2019 di depan umum.

Kebijakan yang fatalistik

Kebijakan devisa bebas yang menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja ilegal Cina dipermudah dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sehingga Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina pada level unskilled (buruh) diperkirakan membesar jumlahnya. Sementara pengangguran terbuka justru semakin tinggi. Kebijakan Joko Widodo membuka pintu terhadap buruh Cina. Jelas, hal ini sangat menyakitkan buruh sehingga pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tanggal 1 Mei 2018 lalu buruh menumpahkan kekecewaannya, dan menyakitkan bagi Joko Widodo. KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) sebagai federasi elemen buruh mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto (PS) sebagai Presiden RI 2019. PS diminta menandatangani Pakta Integritas tentang tuntutan buruh yang disambut kedua belah pihak di Istora Senayan Jakarta. Pukulan telak bagi Joko Widodo sebagai Petahana karena buruh adalah lambang rakyat di level bawah yang berjumlah 25-30 juta orang.

Bagaimana dengan petani dan nelayan? Kebijakan impor pangan (beras) di saat mereka panen sungguh menjadi ironi bagi petani. Sekali lagi, Joko Widodo memperoleh hujatan karena pertanian merupakan 60% harapan dari rakyat Indonesia. Lalu nelayan yang sengsara dengan kebijakan Susi Pudjiastuti yang tanpa solusi. Susi Pudjiastuti yang sebetulnya berniat baik tapi solusinya terbatas oleh anggaran di kementerian sehingga 3,5 tahun ini relatif tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Gaya Joko Widodo yang fatal lainnya, adalah memberi angin janji yang membuat beberapa pimpinan partai politik “gede rasa” alias ke-geer-an untuk mendampinginya sebagai cawapres.

Sebut saja kalangan Nahdlatul Ulama (NU), tercatat Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Romahurmuziy (PPP), dan Prof. Mahfud MD, yang digadang-gadang sebagai cawapres sehingga terjadilah kompetisi, dan sekaligus promosi gratis bagi Joko Widodo.

Lalu, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto yang diajak keliling Istana Bogor dan mulai “check sound” pasangan Joko Widodo-Airlangga Hartarto, yang konon membuat arus bawah Golkar gelisah.

Persuasi sebagai cawapres juga dilakukan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapresnya. Lalu, ada nama Puan Maharani dan Budi Gunawan (PDIP) serta Gatot Nurmantyo, semuanya ke-geer-an, penuh dengan harapan. Namun pada ujungnya, Joko Widodo hanya akan memilih satu orang saja sebagai cawapresnya, dan batas waktu pendaftarann adalah 4 Agustus 2018.

Lalu apa yang terjadi dengan partai politik pengusung Joko Widodo? Ingat yang terjadi dengan Aburizal Bakrie ketika deklarasi bersama Joko Widodo di Pasar Slipi Jakarta ditolak oleh Megawati Soekarnoputri, lalu merasa sangat kecewa dan beralih dukungan ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

Jika tidak ditata dengan rencana yang baik, Joko Widodo bisa dianggap PHP (Pemberi Harapan Palsu). Tentu ini menjadi bumerang bagi dirinya dalam 2-3 bulan ke depan. Tidak heran, jika ada keyakinan bahwa partai politik pengusung Joko Widodo saat ini sebetulnya bagai “api dalam sekam”, ini karena sikap dan perilaku Joko Widodo sendiri yang memberi “angin surga” tapi buntutnya membuat kecewa.

Faktor global yang tidak kondusif

Situasi ekonomi dunia yang tidak kondusif bagi Indonesia ikut memperburuk elektabilitas Joko Widodo. Dollar Amerika Serikat (USD) terus menguat terhadap Rupiah (USD 1 = Rp14.000), padahal asumsi APBN yang ditetapkan Menteri Keuangan Rp 13.400 per USD 1.

Lalu diperburuk dengan harga minyak dunia yang mencapai USD 75 per barrel, padahal asumsi APBN hanya USD 48 per barrel. Bagaimana RI menambal selisih USD yang mencapai USD 27 per barrel, dengan kebutuhan impor yang mencapai 1,5 juta barrel per hari. Dapat dibayangkan kesulitan cash flow Pertamina untuk menalangi kebutuhan minyak Indonesia, padahal utang Pemerintah pada Pertamina tertunggak dalam jumlah besar.

Jika Suriah terus berkecamuk, ditambah dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) mengutak-atik kembali soal nuklir Iran, pengamat mengkhawatirkan bahwa harga minyak dunia bisa mencapai USD 100 per barrel. USD sendiri berpotensi terus menguat, karena minggu akhir bulan Mei 2018 the Fed akan kembali menaikkan suku bunga.

Tercatat, di Bursa Efek Indonesia (BEI) terjadi capital exit yang signifikan dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun drastis. Hal ini membuat SMI terbirit-birit minta JP Morgan kembali sebagai dealer utama Surat Utang Negara Republik Indonesia (SUN RI), padahal SMI sejak dua tahun lalu dengan gagah berani memecat JP Morgan karena menurunkan Credit Rating dan investasi Indonesia, kemudian menggantinya dengan “Standard & Poor” yang kelasnya tentu di bawah JP Morgan. Kekhawatiran SMI tentang minat investor terhadap SUN RI yang mulai dianggap “tidak layak” sehingga “Menteri Keuangan terbaik dunia” ini telah “menjilat air ludah sendiri”.

Hal ini tentu akan melemahkan bargaining terhadap Kontrak Freeport. Kita ketahui bahwa pemilik JP Morgan berkaitan erat dengan pemilik PT Freeport yang dikenal sebagai elite keuangan dunia (keluarga Rothschild, JP Morgan, dan Rockefeller).

Sikap dan perilaku Joko Widodo, para pembantunya, dan kondisi objektif ekonomi tidak bersahabat dengan posisi elektabilitas Joko Widodo sebagai petahana. Kondisi ini mirip dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies Baswedan ketiban rezeki karena ulah Ahok sendiri.

PS saat ini sudah mendapat manfaat dari kekecewaan buruh, menyusul petani dan nelayan, serta ibu-ibu yang merasakan harga-harga membumbung tinggi yang akan mengalami puncaknya di bulan Ramadhan mendatang.

Jika melihat ini, wajar saja Joko Widodo panik dalam menyikapi setiap situasi yang berkembang. Kepanikannya menimbulkan ekses kehilangan jati diri dan menurunnya elektabilitas sebagai petahana.

Sejatinya, sebagai petahana Joko Widodo sudah harus meninggalkan politik pencitraan, karena yang dinilai dari Sang Presiden adalah kinerjanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here