Manajemen Pemerintahan Bergerak di Atas Rel “Semau Gue”

0
184

Nusantara.news, Jakarta – Menyelenggarakan negara di atas rel “semau gue.” inilah yang sedang terjadi di negeri ini. Setidaknya hal itu tampak dari sejumlah produk kenegaraan yang berkembang kontroversial yang patut diduga muncul dari prilaku yang bersifat semau gue.

Produk Kontroversial

Setidaknya bisa ditunjukkan 7 produk atau bakal produk kenegaraan yang kontroversial yang sempat muncul ke permukaan. Statusnya saat ini ada yang batal, gagal, sudah dicabut, tetapi ada yang masih terus berkembang menjadi polemik sampai hari ini

Pertama, soal penunjukan Menteri Sekteraris Negara Pratikno sebagai Ketua Tim Internal Penjaringan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Jokowi. Penunjukan Pratikno berkembang menjadi polemik, karena Pratikno adalah Menteri Sekteraris Negara Republik Indonesia. Sebagai Menteri Sekteraris Negara maka tugas Pratikno berada dalam ranah negara sesuai tupoksi Menteri Sekteraris Negara.  Sementara tugas penjaringan calon wakil presiden untuk Jokowi berada di luar tugas negara.

Pertanyaannya, mengapa Presiden Jokowi “tega” membebani Pratikno dengan tugas di luar tupoksinya? Pratikno mungkin sanggup saja dibebani tugas itu. Tetapi bukankah tugas negara dengan tugas di luar negara adalah dua hal yang berbeda? Bukankah mencampuradukkan tugas negara dengan tugas di luarnya sama dengan menabrak tata aturan negara yang ada?

Kedua, yang juga masih hangat adalah pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang  mengatakan ada sejumlah calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018 terindikasi kuat melakukan korupsi.

“Mereka sangat kuat terindikasi melakukan korupsi pada waktu-waktu yang lalu,” ujar Agus di Hotel Mercure Ancol, Selasa, 6 Maret 2018.

Pernyataan ini berkembang menjadi masalah, karena Agus Rahardjo dinilai tidak seharusnya angkat bicara seperti itu, terutama di tengah Pilkada 2018 yang tengah bergulir panas. Sebab, bukankah sebagai penegak hukum, Agus Rahardjo cukup melakukan penangkapan terhadap mereka yang sudah terindikasi kuat melakukan korupsi itu? Mengapa mesti dikemukakan di depan umum?

Lagi pula apa untungnya angkat bicara seperti itu? Bukan untung, sebaliknya bisa jadi, memicu tafsir negatif bahwa Agus Rahardjo sedang menyiapkan diri dilobi oleh calon kepala daerah yang terindikasi kuat korupsi tadi.

Persoalan ini berkembang makin tak karuan, karena Menko Polhukam Wiranto mengimbau KPK menunda mentersangkakan calon kepala daerah yang terindikasi kuat melakukan korupsi itu. Sebagai Menko Polhukam, ada logika Wiranto mengeluarkan imbauan seperti itu. Karena dia bertanggung jawab terhadap stabilitas politik nasional.

Tetapi, imbauan itu berkembang menjadi persoalan karena Wiranto dianggap masuk ranah hukum, wiranto dianggap mencampuri urusan yang bukan urusannya. Keduanya kini dianggap offside, keduanya dianggap berdiri pada posisi yang tidak tepat.

Ketiga, terkait rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang ingin menempatkan dua perwira tinggi (pati) Polri menjadi penjabat gubernur atau pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Polemik berkembang. Tetapi Tjahjo ngotot dan berdalih, rencana tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku karena dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tertulis bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur.
“Saya siap diberi sanksi dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sepakati dan perbuat,” kata Tjahjo ketika itu.

Tjahjo lupa bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, ada larangan polisi merangkap jabatan di luar tugas kepolisian kecuali di BNN dan sejenisnya.

Rencana itu kemudian dibatalkan, dan Tjahjo tak lagi menyinggung soal “siap diberi sanksi dan siap mempertanggungjawabkan..”

Keempat, soal polemik angkutan daring, ojek dan taksi. Tentang hal ini malah terus menjadi persoalan sampai saat ini. Di satu sisi, harus diakui bahwa pelayanan angkutan daring lebih murah dan lebih melayani ketimbang angkutan konvensional. Tetapi sebelum angkutan daring resmi beroperasi, bukankah sebaiknya disusun terlebih dahulu dasar hukumnya? Kealpaan dalam hal ini berakibat seperti sekarang, di mana kekerasan antara angkutan daring versus angkutan konvesional terjadi hampir di seluruh Indonesia dan telah menelan sejumlah korban jiwa.

Kelima, soal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Permendagri tersebut berkembang menjadi polemik karena dianggap membatasi upaya-upaya penelitian.  Mendagri Tjahjo Kumolo akhirnya membatalkan aturan tersebut dan kembali ke aturan sebelumnya yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Keenam, soal pembentukan Pansus KPK oleh DPR beberapa waktu lalu. Pembentukan Pansus KPK dinilai tidak pada tempatnya karena alasannya adalah ingin mengonfirmasi pernyataan Miryam S Hariani di KPK soal nama-nama sejumlah anggota DPR yang terlibat dugaan koprupsi kasus mega proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Alasan itu dinilai tidak tepat, karena wilayah penyelidikan adalah wilayah penyidik KPK yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Namun apa yang terjadi? DPR ngotot membentuk Pansus KPK.

Dalam proses pembentukan Pansus KPK, DPR kembali menghadapi kendala, karena tidak dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, DPR lagi-lagi memaksakan kehendak dan mengesahkan terbentuknya Pansus KPK.

Dalam perjalanannya, DPR juga merencanakan membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). DPR juga sempat mewanacanakan membentuk UU Penyadapan. Keduanya menyulut berkembangnya wacana bahwa hal-hal ini dimaksudkan sebagai upaya melahirkan tandingan untuk KPK. Semua upaya-upaya yang dituding melemahkan KPk ini berakhir dengan kegagalan.

Ketujuh, soal revisi UU MD3 yang kontroversi karena memaksakan masuknya pasal, 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian. pasal 245 yang mengatur angota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden, dan pasal 122 huruf k yang mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 tersebut sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi dimasukkan lagi. Apa jawaban DPR tentang kontroversi yang berkembang? Kalau tidak setuju gugat saja ke MK.

Di sela-sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, hari ini, Rabu (14/3/2018),  Jokowi secara tegas mengatakan, dirinya tidak akan menandatangani lembar pengesahan Undang-Undang tentang MD3 itu. “Hari ini kan sudah terakhir dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut,” kata Jokowi kepada wartawan.

Jokowi mengaku dirinya tidak menandatangani karena menangkap keresahan masyarakat terkait adanya sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. “Kenapa tidak saya tandatangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” katanya.

Pernyataan ini juga terbuka untuk dipertanyakan, karena bukankah kalau tidak setuju, presiden seharusnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu? Bukankah presiden sendiri yang mengatakan ada keresahan (potensi situasi genting, Red) di masyarakat terkait pasal kontroversial dalam UU MD3 itu?

Produk Semau Gue

Jika ditelusuri mungkin masih ada beberapa produk atau bakal produk kenegaraan yang berkembang kontroversial seperti itu. Namun yang penting dipertanyakan adalah, mengapa produk atau bakal produk kontroversial seperti itu terus saja bermunculan?

Indonesia memiliki apa yang disebut kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerangka dasar itu adalah pancasila sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara, UUD 1945 sebagai hukum dasar, wawasan nusantara sebagai wawasan nasional, ketahanan nasional sebagai konsepsi yang merupakan prasyarat untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Keempat kerangka dasar ini sudah memiliki rinciannya masing-masing.

Apakah para pajabat negara abai pada kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Atau kerangka dasar itu dianggap sudah ketinggalan zaman menyusul perkembangan tekonologi yang sangat pesat? Kalau sudah ketinggalan zaman, mengapa tidak tidak ada gagasan untuk merevisi?

Di zaman Orde baru, ada yang disebut dengan screening. Jangankan pejabat, seorang calon pegawai negeri sipil saja harus melalui mekanisme screening (penyaringan) latar belakang dan orientasi ideologis. Seorang yang masuk PNS harus bersih diri dan bersih lingkungan dari ideologi komunis.

Mekanisme rekrut pejabat melalui screening seperti di zaman Orde Baru ini mungkin dianggap usang. Tetapi, mengacu  pada sejumlah produk kenegaraan yang kontroversial, maka screening pejabat tampaknya patut dipertimbangkan. Hanya saja apabila di zaman Orde Baru, fokus screening hanya pada bersih tidaknya seseorang dari ideologi komunis, maka screening pejabat sekarang fokus pada kecerdasan atau kapabilitas dan pemahaman terhadap kerangka dasar kehidupan berbangsa dan negara.

Namun apa pun alasan dan solusinyanya, banyaknya produk kenegaraan yang berkembang kontroversial sekarang ini, mencerminkan kualitas manajemen pemerintahan yang cenderung melahirkan produk tanpa acuan yang jelas, mungkin juga tanpa studi yang mendalam, alias produk semau gue  yang harus diperbaiki. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here