Manajemen Utang Indonesia Belum Optimal

0
46
Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu mengklaim pengelolaan utang Indonesia sudah baik, sudah on the track, utang untuk belanja produktif, risiko utang terjaga, bagus, serta pengelolaan utang dilakukan secara profesional

Nusantara.news, Jakarta –  Dalam berbagai kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa manajemen utang sudah baik, sudah on the track, utang untuk belanja produktif, risiko utang terjaga, bagus, serta pengelolaan utang dilakukan secara profesional. Benarkah demikian?

Tak jarang Menkeu menyertakan data-data dan fakta untuk memperkuat klaim tersebut. Sehingga narasi dengan fakta seputar utang benar-benar mengesankan. Namun berdasarkan fakta-fakta lain yang diutarakan Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) terlihat manajemen utang masih jauh dari optimal.

Seperti diketahui total utang pemerintah pusat sampai November 2018 tercatat sebesar Rp4.395,9 triliun, atau naik Rp467,3 triiun dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp784,3 triliun dan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.611,5 triliun.

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengungkapkan ada beberapa indikator yang menunjukkan manajemen utang tersebut belum optimal.

Pertama, melalui data Kemenkeu disampaikan bahwa belanja infrastruktur jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu. Dibandingkan dengan pemerintahan SBY, pemerintahan pembangunan infrastruktur Jokowi meningkatnya cukup drastis.

Yusuf berpendapat bahwa utang Indonesia tidak pernah menurun, selalu meningkat, dan pertambahannya mengkhawatirkan dalam beberapa tahun ini. Terutama pasca krisis keuangan global tahun 2008, utang kita meningkat sangat progresif.

Kedua, jika dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Yusuf tidak menampik fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Jadi kalau kita bandingkan defisit fiskal pemerintah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya itu cenderung kecil. Karena dengan defisit fiskal yang rendah kita mampu tumbuh relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain.

Ketiga, indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur manajemen utang negara adalah dengan melihat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Negara dianggap aman jika rasio utang terhadap PDB dibawah 60%, dan hal ini diakomodasi oleh Undang-Undang Keuangan Negara.

Dari data Kemenkeu dapat dilihat bahwa rasio utang terhadap PDB memang angkanya menurun dari 88,7% pada tahun 2000 hingga menjadi 23,0% pada tahun 2012. Namun menurut Yusuf, trennya kemudian meningkat kembali pada tahun 2013, hingga pada tahun 2016 telah menyentuh angka 28,3% dari PDB.

Secara internasional, rasio utang terhadap PDB itu digunakan sebagai benchmark, namun Ysuuf mempunyai perhitungan tersendiri soal ini.

Bagi  yang mendalami keuangan negara tahu bahwa PDB itu tidak menggambarkan kekuatan pemerintah dalam membayar utang. Kekuatan pemerintah dalam membayar utang itu dapat dilihat dari seberapa banyak penerimaan PDB yang dapat ditarik menjadi penerimaan negara. Jadi yang harus diperhatikan dalam PDB itu adalah penerimaan pajaknya berapa dari PDB tersebut.

Di era SBY, tax ratio Indonesia mentok di angka 12%, dan di era Jokowi malah jatuh di kisaran 10,5%. Jadi kalau menggunakan ukuran PDB sebgai acuan mengukur utang jadi misleading, karena kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari PDB itu sangat rendah sebenarnya.

Keempat, rasio beban bunga terhadap belanja cenderung dianggap masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Rasio beban bunga terhadap belanja masih di bawah 10% dan dianggap masih terkendali.

Dalam prakteknya, Yusuf menjelaskan, kebutuhan pembiayaan pemerintah jauh lebih besar, karena defisit anggaran selain beban bunga, juga ada cicilan pokok utang dan Penempatan Modal Negara (PMN) di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

APBN kita menghitungnya masih beban bunganya saja, cicilan pokok masuknya di pembiayaan. Oleh karenanya, kebutuhan pembiayaan lebih besar daripada defisit anggaran. Defisit anggaran kita sebesar Rp300 triliun, itu yang baru diperhitungkan hanya beban bunganya saja, cicilan pokoknya belum dihitung. Pada tahun 2016 misalnya, ketika beban bunga utang sebesar Rp182,8 triliun, defisit keseimbangan primer Rp125,5 triliun, defisit anggaran Rpo308,3 triliun, namun utang baru yang harus dibuat sebesar Rp725,7 triliun.

“Ini kan tricky namanya,” kritik Yusuf Wibisono.

Menurutnya yang harus dipertimbangkan sebagai indikator seharusnya adalah angka keseimbangan primer. Keseimbangan primer menunjukkan seberapa sehat kemampuan membayar utang dalam APBN, untuk mengukur seberapa besar selisih antara penerimaan dengan belanja.

Keseimbangan primer positif artinya APBN kita sehat, terlebih lagi besarannya lebih besar dari beban bunga. Semakin kecil keseimbangan primer itu semakin berbahaya dari sudut pandang pengelolaan utang. Sementaa angka keseimbangan primer kita selalu turun, dan sejak tahun 2012 jadi negatif. Keseimbangan primer bernilai negatif itu artinya untuk sekedar membayar bunga utang saja kita sudah tidak sanggup. Artinya untuk sekedar membayar bunga saja kita harus membuat utang baru.

Itu sebabnya defisit keseimbangan primer mengindikasikan penerimaan pemerintah tidak menyukupi sekedar untuk membayar bunga utang, terlebih cicilan pokok. Implikasinya, pemerintah harus terus mengakumulasi tambahan utang sepanjang waktu.

Pyramid strategy adalah membayar utang saat ini dengan membuat utang baru tanpa mampu mengurangi stok utang. Utang baru bukan lagi berfungsi untuk menutup defisit anggaran, namun sudah menjadi fungsi dari stok utang pemerintah.

“Jadi utang yang kita buat adalah fungsi dari utang yang jatuh tempo plus cicilan bunga,” demikian penjelasan Yusuf.

Dengan demikian, tata kelola utang kita bisa disimpulkan belum optimal. Mestinya penerimaan negara lewat reformasi perpajakan adalah solusi paling tepat, ditambah lagi mengurangi beban negara lewat sejumlah efisien anggaran. Dan itu tidak tercermin sepanjang empat tahun terakhir.

Sudah saatnya Indonesia memiliki seorang Menteri Keuangan yang mampu memanfaatkan kebijkan fiskal yang cerdas guna mengurangi atau menghapus sama sekali utang pemerintah, karena di balik pengelolaan utang yang baik tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan marwah bangsa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here