Manajemen Zakat, Mengapa tak Meniru Negara Tetangga?

0
239
Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Malaysia sudah menerapkan pemungutan zakat jemput bole dengan mobil PPZ. Sudah saatnya Baznas menerapkan hal serupa

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia tengah membangun model penerimaan dan penyaluran zakat. Sejauh ini yang sudah diterapkan adalah model Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas membawahi berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar secara nasional di Baznas.

Di luar itu, Brunei dan Malaysia telah lebih mapan dalam model penerimaan dan penyaluran zakat. Persoalannya, model manajemen zakat manakah yang ideal diterapkan Indonesia?

Setidaknya, ada dua model pengelolaan zakat yang dekat secara kultural dan demografi dengan Indonesia, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia.

Pengelolaan zakat di Brunei dipuji karena sistem yang digunakan terpusat. Tidak seperti halnya di Indonesia yang memiliki DJP dan Baznas. Di Brunei, pemerintah memberi kuasa kepada Dewan Keagamaan Brunei untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat.

Rose Abdullah, perwakilan Konferensi Forum Zakat Dunia (Zakat World Forum—ZWF) mengatakan di Brunei ada lembaga yang mengurusi pajak, tapi untuk pajak perusahaan saja, sementara untuk pajak pribadi disatukan dengan zakat.

Rose mengungkapkan pembayar pajak dan zakat di negaranya meningkat dari tahun ke tahun, sementara penerima zakat tetap stabil. Dari 2010 hingga 2016, pembayar zakat maal (wealth) meningkat dari kisaran 2.000 orang hingga 4.000 jiwa..

Dari angka itu, dana yang berhasil dikumpulkan pada 2016 saja mencapai 17,5 juta dolar Brunei atau sekitar Rp16,55 miliar. Sementara untuk zakat fitrah pada tahun lalu, dari 332.660 pembayar zakat berhasil mengumpulkan 938 ribu dolar Brunei atau ekuivalen Rp8,87 miliar.

Dia menambahkan, ada 14.296 penerima zakat (mustahik) di negaranya pada tahun 2016. Dari angka ini, ada enam jenis kategori yang mendapatkan zakat. Di antaranya, fakir, miskin, amil, gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil (musafir), dan mualaf. Sementara untuk orang yang berjuang di jalan Allah (fii sabilillah) dan budak atau pembantu tidak mendapatkan dana ini.

Para mustahik diberikan dana zakat berupa asuransi, pendidikan, sosial, perumahan, dan lainnya.

Sementara sejarah zakat di Malaysia dimulai pada tahun 1947. Sejak umat Islam di Malaysia mengamalkan zakat dan mulai mempraktikkan pajak, maka umat Islam di Malaysia mulai memikirkan keterkaitan antara pajak dan zakat. Tahap berikutnya mulai ada usulan dari umat Islam Malaysia, khususnya disampaikan oleh para ulama dan organisasi zakat agar zakat bisa menjadi pengurang pajak.

Pada 1978, pemerintah Malaysia mengesahkan aturan setiap pembayaran zakat individu dapat menjadi pengurang pajak. Pada 1990, zakat pengurang pajak mulai diberikan kepada perusahaan yang membayar zakat dengan potongan sangat kecil.

Jika pembayaran zakat individu dapat menjadi pemotongan pajak 100%, pada 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan keputusan menerima zakat perusahaan menjadi pengurang pajak hanya sebesar 25% saja. Pemerintah Malaysia masih belum menerima usulan agar zakat perusahaan dapat mengurangi pajak 100%.

Dari data pengumpulan zakat dan pajak di Malaysia disebutkan bahwa penerimaan zakat negara pada 2009 adalah sebesar RM1,2 miliar, sementara penerimaan pajak negara adalah sebesar RM75 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan zakat Malaysia berbanding penerimaan pajak adalah sebesar 1,6%. Hingga 2016, tingkat penerimaan zakat Malaysia sudah mencapai RM5 miliar atau ekuivalen dengan Rp15,5 triliun.

Di Malaysia sendiri setelah diberlakukannya zakat pengurang pajak (khususnya zakat individu yang sudah 100%), ternyata data penerimaan zakat dan pajak selama tiga tahun terakhir kedua-duanya terus mengalami peningkatan.

Menurut Nurfitriana (2008) Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, manajemen dan pengelolaan zakat antara kedua negara ini ternyata memiliki perbedaan. Hal ini bisa ditolerir, karena dua negara ini memiliki perundangan dan struktur birokrasi yang jelas berbeda. Perbedaan dalam manajemen dan pengelolaan ini, tentunya akan berdampak pada performa zakat yang diperoleh antara dua negara ini.

Di Malaysia, masalah zakat dikelola oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat di kategorikan dalam tiga jenis. Pertama, sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi. Sistem ini di terapkan di wilayah Selangor, Sarawak, dan Penang.

Kedua, sistem semi-korporasi, dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian. Mekanisme ini diterapkan di makala, Negeri Sembilang, Pahang, dan wilayah federal.

Ketiga, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau mejelis Agama Islam, yang diterapkan pada wilayah-wilayah lain

Dari uraian di atas, nampaknya yang paling dekat dengan Indonesia adalah model pengelolaan zakat Malaysia. Dimana pembayaran zakat sudah dapat digunakan sebagai faktor pengurang pajak, pola mana di Indonesia juga sudah mulai diterapkan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here