Manfaatkan Lahan Tidur Strategis, Banyak BUMN Terjun ke Properti

0
163

Nusantara.news, Jakarta – Selama  pertumbuhan populasi  penduduk semakin laju bertambah, maka  permintaan akan rumah hunian tak akan berhenti. Pokoknya, setiap developer membangun perumahan di mana pun, akan habis laku seperti kacang goreng. Sekecil apapun tipenya yang dibangun, hampir bisa dipastikan habis terjual, apalagi jika pembangunannya mendekati sarana transportasi, rumah sakit, sekolah, pasar dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan warga calon penghuni kawasan perumahan tersebut.

Permintaan akan perumahan ini boleh dibilang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Jangan salah sangka jika Anda menemukan satu kawasan perumahan yang masih kosong itu belum ada yang memilikinya. Selain mereka yang benar-benar butuh rumah sebagai hunian, tetapi banyak sekali orang yang membeli rumah hanya untuk dijadikan investasi di masa depan. Jika kawasan itu sudah maju dan ramai, investasi ini mereka bisa jual dengan harga yang cukup tinggi.

Dengan banyaknya permintaan rumah inilah maka belakangan ini, banyak BUMN yang lewat anak perusahaannya membuat perusahaan yang bergerak di bidang properti. Padahal, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  lagi kesulitan lahan untuk memenuhi target membangun  perumahan rakyat. Sementara, BUMN memiliki banyak tanah tidur yang lokasinya strategis.  Maka, dengan alasan itulah BUMN membentuk anak perusahaan bidang properti dibuat.  Salah satunya adalah PT Timah Persada Karya Persada Properti  yang dibentuk sejak setahun lalu. Anak usaha PT Timah Tbk ini memang memiliki banyak cadangan lahan di daerah, termasuk di Jakarta dan sekitarnya. Makanya tak heran kalau tahun ini, anak perusahaan PT Timah ini berencana mengembangkan kawasan perumahan di Bekasi Timur.

Jika selama ini pengembang selalu mengalami  kesulitan dalam hal  perizinan dan biaya pembangunan rumah rakyat, maka Presiden Jokowi sudah menjawabnya dengan menerbitkan  Paket Kebijakan Ekonomi XIII beberapa waktu lalu yang dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu regulasi yang diterapkan dalam paket kebijakan tersebut adalah mengurangi perizinan dan biaya pembangunan rumah bagi pengembang. Dalam hal ini, Presiden mengatakan ia sudah melakukan penyederhanaan perizinan di sektor properti. Jika dulu ada 33 perizinan, sekarang hanya 11 perizinan. Jika dulu (proses perizinan) sampai 900 hari, sekarang hanya sekitar 40 hari.

Namun, presiden mewanti-wanti jangan sampai perumahan yang dibangun untuk rakyat berpenghasilan rendah malah dibeli oleh mereka yang hanya ingin berinvestasi. Sebab, kalau begitu terus kejadiannya, tetap saja rakyat kecil akan tetap mengalami kesulitan klasik untuk mendapatkan hunian yang layak. Dalam hal ini juga pemerintah harus mengejar pemenuhan target perumahan rakyat yang backlog-nya mencapai 11 jutaan lebih pada 2016. Untuk mengejar backlog tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan capaian Program Satu Juta Rumah hingga akhir 30 Desember 2016 telah mencapai angka 805.169 unit rumah.  Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Penyediaan Perumahan, untuk pembangunan rumah MBR mencapai angka 569.382 unit. Sedangkan rumah non MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.

Dalam pesannya yang disampaikan kepada anggota REI, Presiden Jokowi mengajak REI untuk fokus memastikan melaksanakan pembangunan perumahan untuk rakyat Indonesia. Backlog 11 juta rumah harus dikejar dan terus dikejar.

Sementara para pengembang masih bergelut terhadap sulitnya mendapatkan tanah strategis, justru para pengembang anak usaha dari BUMN malah lancar-lancar saja dalam urusan lahan, karena memang BUMN banyak menyimpan lahan tidur. Di antara BUMN yang memiliki cadangan lahan lumayan luas adalah PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) yang sejak 2013 sudah mendirikan PT Jasamarga Properti. Anak perusahaan Jasamarga ini akan rencananya akan membangun hunian vertical, rumah tapak, hotel, gedung perkantoran hingga pengembangan area peristirahatan (rest area). Harapannya, dengan mengembangkan wilayah di sekitar jalan tol, ini akan menaikan pendapatan dan laba bersih induknya yakni PT Jasamarga Tbk.

Pemerintah mempunyai PR besar  yang harus diprioritaskan, yaitu menyediakan  perumahan layak huni dan terjangkau masyarakat luas. Perundangan yang berlaku saat ini mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan hunian warganya. Aturan itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Rumah juga mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang cenderung semakin meningkat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here