Mangkir Saat Hearing, DPRD Laporkan Satpol PP ke Walikota Surabaya

0
78
????????????????????????????????????

Nusantara.news, Surabaya – Kendati DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah Satpol PP Surabaya yang akhirnya berani melakukan tindakan tegas kepada sejumlah toko modern yang tidak lengkap izinnya, namun Komisi B DPRD dibuat kesal. Pasalnya, Satpol PP  tiga kali mangkir dari undangan  hearing atau dengar pendapat dengan Komisi B DPRD.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat saat dikonfirmasi Nusantara.news menyatakan, sangat disayangkan  Satpol PP tiga kali mangkir dari panggilan Komisi B DPRD Surabaya. Dalam waktu dekat, ujar Edi Rachmat, komisinya akan melaporkan kejadian ini ke inspektorat dan ke Walikota Surabaya. “Agar tidak terulang lagi kejadian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mangkir dari undangan dewan,” jelas Edi, Jumat (17/3/2017).

Ditambahkan, politisi asal Hanura ini, Komisi B DPRD Surabaya mempunyai alasan yang kuat untuk mengundang SKPD. Terkait penertiban toko swalayan tak berizin alias ilegal ini misalnya, pihaknya ingin mengetahui penjelasan dari Satpol PP sebagai institusi penegak perda.

“Dinas Perdagangan sudah membuat surat meminta bantuan penertiban (bantip) pada 17 Januari 2017 lalu, namun belum juga ada action dari Satpol PP. Penertiban  baru dilakukan  Rabu kemarin. Kami juga akan mempertanyakan, ada masalah apa dengan komisi B, sehingga tidak mau hadir ketika kami undang,” ujarnya.

Untuk diketahui,  Rabu (15/3/) kemarin sejumlah toko swalayan akhirnya terpaksa ditutup oleh Satpol PP Surabaya. Kasi Pembinaan Dan Penyelidikan Satpol PP Kota Surabaya Iskandar Zakariya mengatakan langkah penertiban kali ini dilakukan berdasarkan surat permintaan bantib dari Dinas Perdagangan tertanggal 17 Januari 2017.

“Mereka melanggar Perda No 8 Tahun 2014 tentang penataan toko swalayan. Toko-toko itu belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS),” katanya.

Terkait penertiban yang sudah dilakukan, Ketua Komisi B Mazlan Mansyur mengapresiasi langkah Satpol PP tersebut. Namun, pihaknya juga mengingatkan, masih ada sejumlah permasalahan toko swalayan yang belum beres. “Sesuai data yang dia kantongi, ada 200-an titik minimarket yang izinnya belum beres,” singkatnya.

Dari jumlah itu, ada 41 titik minimarket yang masuk tahap penyidikan untuk izinnya, dan 39 lainnya tahap pembuatan berita acara. Lainnya, masih ada yang mengurus proses perizinan sebanyak 120 titik.

Meski butuh waktu, politisi PKB ini minta agar proses itu dilakukan bertahap. “Pemkot juga harus tegas. Perda sudah menyebutkan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pendirian toko swalayan, yaitu lebar jalan, kedekatan dengan pasar rakyat dan kelengkapan perizinan,” tandas Mazlan.

Terutama minimarket yang baru didirikan setelah Perda 8/2014 tentang penataan toko swalayan diterbitkan, kata Mazlan, mereka tidak boleh mengoperasikan usaha sebelum izinnya benar-benar beres dan lengkap.

Sementara itu, soal ketidakhadirannya dalam rapat dengar pendapat di dewan, menurut Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widiyanto, karena murni kesibukan. Sebab, jelas Irvan, saat ini dirinya juga harus merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat. “Jadi, kalau saya tidak hadir, jangan dipersepsikan macam-macam. Sebab, saya harus merangkap jabatan. Lagi pula belakangan cuaca tidak bagus seperti ini,” jelas Irvan kepada wartawan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here