Mantan PM Inggris Serukan Referendum Ulang Brexit

0
56
Mantan PM John Mayor yang memimpin pemerintahan Inggris 1990-1997

Nusantara.news, London – Besok PM Inggris Theresa May bertemu Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk merundingkan kesepakatan akhir tentang Brexit. Menjelang perundingan itu di parlemen Inggris sendiri terjadi perdebatan yang seru tentang draft yang ditawarkan Uni Eropa tentang Brexit. Bahkan mantan PM Inggris Sir John Major serukan referendum ulang atas Brexit.

Rancangan kesepakatan Undang-Undang Uni Eropa yang terkait Brexit dianggap PM Theresa May akan mengancam “integritas konstitusional” Kerajaan Inggris. Dalam RUU itu diusulkan ada “wilayah peraturan yang sama” antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara yang bergabung dalam wilayah Kerajaan Inggris. Sejauh ini May melihat belum ada solusi lain yang ditemukan.

Usik Kedaulatan

Bahkan Theresa May mengklaim, tidak ada satu pun PM di Inggris yang menyetujui usulan ini. Namun opsi “penghalang” yang ditawarkan Uni Eropa itu – ungkap perunding UE Michael Barnier – tidak dimaksudkan untuk memprovokasi Inggris. Maka perunding UE tu mendesak Inggris menemukan alternatif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Barnier mengatakan, teks itu “tidak mengejutkan” dan hanya merupakan penilaian yang berdasarkan hukum dari apa yang telah disepakati sejauh ini. Dia juga menilai dokumen itu sebagai solusi kongkrit dan realistis tentang bagaimana menghindari “perbatasan yang keras” ketika Inggris tidak lagi masuk dalam sistem kepabeanan UE.

Pilihan lain – kesepakatan UE dan Inggris yang berarti pemeriksaan tidak diperlukan dan solusi teknologi – juga akan dieksplorasi. Namun keputusan yang telah disetujui oleh Komisi Eropa itu ditentang oleh Theresa May.

“Teks rancangan UU yang telah diterbitkan oleh komisi itu, jika dilaksanakan, merongrong pasar umum Inggris dan mengancam integritas konstitusional Inggris dengan menciptakan peraturan bea dan peraturan di Laut Irlandia, tidak ada PM Inggris yang bisa menyetujui hal itu,” ulas Theresa May yang menghadapi tekanan keras dalam tubuh koalisi pemerintahannya.

Pernyataan itu diungkap PM saat menanggapi pertanyaan dari David Simpson – pimpinan Partai Persatuan Demokratik (DUP/ Democratic Unionist Party) – yang memberikan perintah kepada setiap anggota Parlemen mendukungnya untuk memenangkan suara kunci di DPR (House of Commons).

Sebelumnya pemimpin parlemen Inggris dari DUP Nigel Dodds menanggapi publikasi itu dengan sikap “takjub” karena UE menganggapnya mungkin bisa mendustai masyarakat atau pemerintahan Inggris.

“Kami tidak meninggalkan Uni Eropa untuk mengawasi pecahnya Inggris,” katanya kepada BBC sekaligus mengingatkan usulan ini akan menjadi “bencana” bagi Irlandia Utara untuk “dipecat” dari pasar Inggris.

Sayap konservatif pendukung Brexit itu juga menegaskan rancangan UE itu “sangat tidak dapat diterima” dan secara efektif akan menganeksasi Irlandia Utara menjadi wilayah UE.

Ada juga yang tidak sepakat tentang perselisihan mengenai kesepakatan Brexit di tahun-tahun mendatang diselesaikan oleh “Komite Gabungan” yang dapat merujuk ke Pengadilan UE untuk sebuah keputusan yang mengikat.

Para anggota kabinet di “Downing Street” mengungkap secara keseluruhan negosiasi “berjalan dengan baik” dan justru akan sangat mengejutkan apabila sekarang ini kita menyetujui segala hal.

Kesepakatan yang masih menjadi penghalang masih sekitar “area tanpa batas internal di mana pergerakan barang secara bebas bisa dipastikan – meliputi bea cukai, PPN (public procurement network), energi, pertanian, barang dan sektor lainnya.

Wilayah Irlandia Utara akan dianggap sebagai wilayah yang secara pabean dikelola bersama antara UE dan Inggris.

Pemerintah Irlandia sendiri menyebut opsi ini “sangat default” dan hanya berlaku jika itu perlu dilakukan. Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney menyebut publikasi itu merupakan langkah penting dalam negosiasi Brexit.

Sedangkan dari Partai Buruh mengatakan akan menyelesaikan persoalan perbatasan Irlandia dengan memasuki sebuah serikat bea cukai baru dengan UE – yang berarti pemeriksaan tidak diperlukan karena orang dan barang berpindah antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

Sebaliknya Kabinet Bayangan “Shadow Brexit” yang dipimpin oleh Sir Kier Starmer menyerukan agar perang kata-kata pemerintah Inggris – UE perlu diakhiri.

“Sama sekali tidak ada penyimpangan dari komitmen serius yang dibuat Irlandia Utara pada akhir tahap pertama perundingan Brexit. Itu berarti tidak ada batasan keras atau kesepakatan yang akan merusak Perjanjian Jumat Agung,” katanya.

“Kegagalan Theresa May untuk menawarkan solusi yang layak tentang perbatasan di Irlandia Utara telah kembali menghantuinya,” kecam Starmer.

Referendum Ulang

Adapun mantan Perdana Menteri Inggris Sir John Major menghimbau anggota Parlemen diberi suara bebas akan menerima atau menolak kesepakatan akhir Brexit.

“Mereka harus memilih dengan hati nurani mereka sendiri tentang apakah kesepakatan yang ditawarkan akan membuat Inggris lebih baik atau lebih buruk,” himbau Major.

Dalam sebuah pidato di London – John Major – bahkan mengisyaratkan tentang perlunya ada referendum baru. Tapi gagasan itu tentu saja ditentang para pendukung Brexit. Pemimpin Brexit Tory Backbencher dan pendukung Jacob Rees-Mogg justru balik mengecam John Major yang melakukan kesalahan di masa lalu dan dan akan terus mengulangi kesalahannya.

“Kami memiliki suara demokratis. Keputusan telah diambil. Dan apa yang coba dia lakukan adalah membatalkannya,” tuding Tory kepada BBC.

Saat bicara kepada editor politik BBC Laura Kuenssberg, Sir John bersikeras dirinya tidak menyerang Theresa May yang benar-benar dia harapkan bisa mendapatkan kesepakatan terbaik untuk Inggris.

Tapi John Mayor mengatakan sejumlah saran yang dia dapatkan dari dalam partainya sendiri “sangat tidak disukai dari sudut pandang kesejahteraan negara”.

Sir John adalah PM Konservatif Inggris yang mengendalikan pemerintahan sepanjang 1990-1997 telah berusaha menepis sikap skeptis terhadap UE di partainya – telah lama dikenal sebagai pendukung UE. Bahkan dia berkampanye di samping PM David Camerun dari Partai Buruh untuk mempertahankan Inggris tetap di UE saat Referendum tahun 2016.

Belakangan dia mengecam janji-janji juru kampanye Brexit selama referendum belum bisa dipenuhi – dan tidak mungkin dilakukan – selain menghabiskan anggaran 350 juta pound di Pelayanan Kesehatan Nasional (NHS/National Health Service) sebagai “hantu konyol”.

“Banyak pemilih yang merasa disesatkan dan sudah banyak pula yang menyadarinya. Jadi pemilih berhak menentukan kembali keputusan mereka,” serang John Major.

Sir John memang menentang argumen Brexit akan berdampak kecil di Inggris – dengan alasan orang-orang Inggris akan melewatinya – sebab besar kemungkinan justru meninggalkan negara ini “karena akan lebih lemah dan kurang sejahtera” dan “berkurangnya kekuatan” di panggung dunia.

Mengingat bukti yang muncul – Brexit akan “menyakiti sebagian besar mereka yang memiliki paling sedikit” – dia mengatakan pemerintah harus “mengubah arah” dan memikirkan kembali strategi negosiasi, berdasarkan pada apa yang dapat dicapai secara praktis ketimbang mendengar tuntutan kalangan minoritas “Ultra-Brexiteers”.

“Meninggalkan Eropa adalah isu yang begitu luas, begitu permanen, sehingga akan berdampak luas terhadap hidup kita – terutama kepada kaum muda dan masa depan,” terang John Major.

“Ini akan mempengaruhi kehidupan bangsa Inggris selama beberapa generasi yang akan datang. Jika terjatuh – akan ada pukulan balasan yang paling mengerikan,”tandas Major.

Namun isyarat referendum ulang itu ditolak habis-habisan oleh pimpinan konservatif lainnya, Duncan Smith. Gagasan adanya referendum “menentang” Brexit adalah tidak masuk akal. “Kita harus tinggalkan UE, karena orang-orang Inggris telah mengatakan itu dan kita harus membuat pengaturan yang kita bisa,” kecam Smith.

“Kami sudah melakukan referendum, mereka sudah berbicara dan saya rasa itu sudah cukup,” tandas Smith yang tegas menolak gagasan referendum ulang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here