Mantan Sekda Kota Malang Turut Diperiksa Soal Aliran Dana Suap P-APBD

0
46
Mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono usai diperiksa KPK sebagai saksi (Foto: Darmadi Sasongko-Merdeka.com)

Nusantara.news, Kota Malang – Kasus suap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) Kota Malang TA 2015 yang menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang serta  mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono terus berkembang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dan mengembangkan kasus tersebut, untuk mencari aliran dana suap P-APBD Kota Malang TA 2015 tersebut. KPK pun melanjutkan pemeriksaan dan peneyelidikan beberapa pejabat eksekutif dan legislatif Kota Malang.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono pun turut diperiksa di Mapolres Batu, Kamis (8/2/2017).  Cipto diperiksa sebagai saksi atas kasus suap pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Dia diperiksa mulai pukul 10.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 14.00 WIB.

Selama diperiksa, ia mengaku ditanyai seputar kasus yang menjerat Mantan Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono. Yakni, terkait menerima suap Rp 700 juta dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

“Iya sama mungkin pertanyaan yang dilontarkan dengan beberapa saksi yang lain, dengan pertanyaan pemeriksaan yang dulu terkait APBD Perubahan tahun anggaran 2015,” kata Cipto.

Jarot sendiri kini pun, tengah menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Juru Bicara KPK, Febriansyah, menjalaskan bahwa pihaknya kini tengah mendalami pengetahuan saksi terkait “uang ketok” yang sumbernya diduga berasal dari rekanan Pemerintah Kota Malang.

Sebelumnya, memang KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang.

M Arief Wicaksono diduga menerima suap dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

M Arief Wicaksono diduga menerima sejumlah uang Rp 700 juta, yang kemudian dalam analisisnya Rp 100 juta yang di keep oleh Arief, dan sisanya dibagikan ke beberapa orang lainnya.

Pembagian tersebut yang kemudian menjadi dasar KPK melakukan pemeriksaan ulang terkait aliran dana kasus suap P-APBD Kota Malang TA 2015.

Mantan Ketua DPRD Kota Malang tersebut disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Jarot Edy Sulistyono sebagai pemberi (pelaku suap) disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Selanjutnya, M Arief Wicaksono juga diduga menerima suap dari Direktur PT Hidro Tekno Indonesia Hendarwan Maruszaman terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada tahun 2015.

Pihaknya menyebut bahwa Arief menerima Rp250 juta dari proyek sebesar Rp98 miliar yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016-2018.

Hendarwan Maruszaman disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here