Manuver Cak Imin Zalimi Hak Politik Khofifah

0
348

Nusantara.news, Surabaya – Pilihan Gubernur Jawa Timur masih menyisakan satu tahun lagi, tepatnya akan digelar Mei 2018. Saifullah Yusuf telah mengambil start terlebih dahulu. Beberapa manuver politik dilakukan untuk bisa mengarah ke calon tunggal. Terbaru, langkah mengintervensi Pilgub Jatim 2018 dengan mengadu kepada Presiden Joko Widodo. Apakah manuver ini dianggap sebagai bagian politik cerdas atau sebuah blunder?

Pro dan kontra terkait manuver yang dilakukan kubu Gus Ipul dengan Muhaimin Iskandar sebagai petinggi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat sorotan tajam atau pun cibiran. Baik dari pengamat politik yang datangnya dari akademisi atau politisi senior, baik yang berskala nasional maupun Jawa Timur itu sendiri.

Pakar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Ahmad Hasan Ubaid, S.IP, M.IP menilai, masyarakat saat ini jangan dibodohi dengan politik-politik yang cara berpikirnya kurang mengedepankan kedewasaan berpolitik. Menurutnya, maju tidaknya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di bursa Pilgub Jatim 2018 adalah hak politik Khofifah itu sendiri.

“Semakin banyak figur yang nantinya maju di pertarungan Pilgub Jatim 2018 semakin baik. Sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan, siapa pemimpin yang benar-benar berkualitas, mumpuni dan ekspetasinya sesuai dengan masyarakat. Bukan calon tunggal yang selama ini indikasinya kuat dan mengarah kepada seorang Gus Ipul,” jelasnya, kepada Nusantara.news, Rabu (12/7/2017).

Jika ngomong soal peluang terkait dengan siapa yang bakal sukses menuju Grahadi 1, Hasan mengungkapkan, kans Khofifah sangat terbuka lebar untuk bisa menang. Meski saat ini Khofifah sendiri masih belum mendeklarasikan untuk memutuskan maju di Pilgub Jatim, namun elektabilitasnya lebih unggul ketimbang Gus Ipul yang sudah lebih dulu mencuri start.

“Meski ada indikasi untuk menjegal langkah Khofifah untuk ketiga kalinya, namun, berdasarkan survei ketokohan Khofifah masih kuat di Jawa Timur. Ini berdasarkan beberapa lembaga survei yang masih menempatkan Mensos satu ini di urutan paling atas ketimbang Gus Ipul maupun Tri Rismaharini,” tambahnya.

Di samping itu, ada desakan dari masyarakat untuk menginginkan Khofifah menjadi penerus tongkat estafet dari Gubernur Soekarwo yang jelas tidak akan maju lagi, seiring dengan dua periode memimpin Jawa Timur. Bahkan manuver yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar untuk melemahkan Khofifah dengan meminta secara langsung kepada Presiden Jokowi agar tak memberi ijin maju Pilgub, tidak lantas membuat elektabilitasnya semakin pudar.

“Manuver politik Cak Imin dengan meminta kepada Jokowi tidak lantas menggugurkan Khofifah akan maju sebagai calon gubernur Jatim, bahkan sebaliknya, dukungan terus mengalir dari masyarakat. Untuk diketahui bahwa Khofifah mempunyai pendukung yang tetap, dua kali Pilgub Jatim sebelumnya KarSa jilid 1 dan 2 suaranya masih utuh sampa saat ini,” pungkasnya.

Sementara pengamat politik Rektor Uiniversitas PGRI Banyuwangi, Drs H.Teguh Sumarno MM, menegaskan bahwa manuver dari Cak Imin sudah dianggap sebagai sikap kurang dewasa dalam berpolitik. Menurutnya, maju tidaknya Khofifah di bursa Pilgub Jatim adalah hak Khofifah itu sendiri, dan hak setiap warga negara yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Sehingga Cak Imin tak bisa melakukan intervensi politiknya untuk menjegal Khofifah maju di bursa Pilgub Jatim.

“Meskipun PKB adalah partai besar dan berbasis NU, namun tidak seyogyanya untuk melakukan intervensi kepada Khofifah dengan mengadu ke Presiden Jokowi. Manuver Cak Imin juga sebagai bentuk tidak menghormati asas demokrasi, dan hak politik Khofifah seperti di dzolimi. Dan juga sikap politik Cak Imin yang kurang dewasa, bentuk ketakutan kepada sosok Khofifah yang dinilai bakal menjadi kerikil tajam untuk melenggangkan Gus Ipul menuju Grahadi 1,” sebutnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here