Marak Temuan Penyelewengan ADD di Kabupaten Malang

0
68
Ilustrasi Koruspi Dana Desa

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Maraknya temuan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), membuat Inspektorat Kabupaten Malang harus bekerja maksimal guna menyeleseikan permasalahan tersebut.

Pihak Inspektorat pun melakukan pemeriksaan secara bertahap dengan target sebanyak 120 Desa di Kabupaten Malang, Hal ini dilakukan guna menyeleseikan, mengantisipasi dan mencegah penyelewengan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa.

Kepala Inspektorat Pemkab Malang, Tridiyah Maestuti menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap 120 desa di Kabupaten Malang. “Sebenarnya hal ini sudah berjalan sejak bulan Oktober 2017 lalu, Hal ini digunakan sebagai salah satu langkah untuk mencegah adanya penyelewengan di pedesaan,” jelas dia kepada wartawan, Jum’at (1/12/2017).

Ia menjelaskan proses dan aspek-aspek yang akan diperiksan di kantor desa, “Ada empat aspek yang diperiksa dalam keuangan desa, yakni DD, ADD, dana bagi hasil retribusi, dan dana bagi hasil pajak, sumber pendapatan asli desa mulai dari tanah kas desa, BUMDes, swadaya masyarakat dan aspek lainnya juga akan dilakukan pemeriksaan.,” imbuh wanita berkacamata tersebut.

Pemeriksaaan rutin yang dilakukan secara bertahap tersebut berkonsentrasi pada administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Pada bagian tersebut dinilai rawan terjadi tindak penyelwengan.

“Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengelolaan administrasi keuangan desa hingga pembangunan fisik desa, Dimana tim pemeriksa akan melihat sampai sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa,” imbuh Tridiyah.

Pihaknya mengakui bahwa SDM di pedesaan secara kapasitas dan kapabilitas masih belum sepenuhnya mengelola administrasi pemerintahan desa dengan maksimal.

“Iya kami memahami SDM di desa tidak semuanya memiliki kemampuan pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik. Oleh karenannya harus dilakukan kajian pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut,” tandas Tridiyah.

Tridayah menjelaskan bahwa, oihaknya mengerahkan delapan tim untuk melakukan pemeriksaan ke 120 desa di Kabupaten Malang. Delapan tim tersebut diterjunkan ke desa-desa yang kemudian akan membuat dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bentuk pelaporan pemeriksaan.

“Nantinya LHP tersebut akan dijadikan dasar bagi Inspektorat untuk menentukan langkah pembinaan pada desa itu atau langkah hukum karena terjadi penyelewengan,” jelas dia.

Tindakan penyelewengan yang masih termasuk dalam tindak pidana korupsi, masih menjadi momok di Indonesia, apalagi meihat SDM di pedesaan yang belum sepenuhnya memaham masalah administrasi pemerintahan Desa, hal tersebut menjadi celah adanya tindak penyelewengan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here