Maraknya Umrah Bodong, Jokowi Masih Diam

0
68

Nusantara.news, Jakarta – Penipuan travel umrah yang menyebabkan ratusan ribu calon jemaah terlantar ataupun gagal berangkat, hanya menyisakan kisah pahit bagi korban. Betapa tidak, untuk bisa menjemput mimpinya ke Tanah Suci Mekah, di antara mereka bahkan banyak yang terpaksa menjual asetnya seperti ladang, tanah, hewan ternak, dan harta benda lain. Ada juga yang dengan sabar menabung dalam waktu lama.

Tragisnya, uang yang disetorkan mereka malah dipakai bersenang-senang oleh pemilik travel nakal itu: keliling Eropa, beli mobil-mobil mewah, rumah bak istana, hingga aksesoris supermahal seperti kacamata, jam tangan, dan tas.

Beberapa kasus travel umrah yang bermasalah dan mencuat ke publik itu misalnya First Travel, Hannien Tours, Abou Tours, dan Solusi Balad Lumampah (SBL). Dalam kasus First Travel, misalnya, korbannya mencapai 63.310 orang dengan total kerugian Rp 905,33 miliar. Lalu ada lagi kasus serupa yang dilakukan perusahaan bernama PT Ustmaniyah Hannien Tour. Jumlah korban sebanyak 1.800 orang dengan kerugian mencapai Rp37,8 miliar.

Ada pula Pentha Wisata yang menelan korbannya sekitar 150 orang dengan kerugian senilai Rp 3,9 miliar. Jumlah korban kemungkinan bertambah, karena masih ratusan calon jamaah belum melapor. Kemudian Abou Tours, korbannya sebanyak 86.720 (hingga 28 Maret 2018), dengan kerugian jamaah mencapai 1,8 triliun. Teranyar, SBL yang gagal memberangkatkan sebanyak 12.845 calon jamaah ke tanah suci. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 300 miliar.

Baca:https://nusantara.news/segera-usut-mafia-umrah/

Menyikapi kondisi itu, presiden dianggap sudah saatnya turun tangan dalam menghadapi masalah tersebut. Terlebih karena Kementerian Agama hingga saat ini dianggap belum dapat maksimal menanganinya.

“Yang menjadi miris travel-travel tersebut telah berstatus sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama. Oleh karenanya sudah seharusnya Kemenag sebagai pemberi izin dan regulator melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan super ketat,” ujar Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji dan Umrah, di Jakarta.

Sejauh ini, Presiden Jokowi tak sekali pun mengomentari perihal maraknya kasus penipuan travel umrah ini. Memang dalam penyelenggaran pemerintahan, tak semua hal presiden harus ngomong di hadapan publik. Tapi melihat kebiasaan Jokowi yang sering mengomentari hal-hal popular di masyarakat, menjadi aneh jika tak angkat bicara soal kasus yang sudah menjadi perbincangan khalayak umum serta melibatkan korban puluhan ribu dan kerugian uang triliunan rupiah.

Tak jelas apakah presiden merasa sudah tak perlu menanggapi karena hal ini sudah ditangani pejabat berwenang seperti Kementerian Agama dan Kepolisian, atau barangkali ini bukan kasus yang penting untuk dikomentari. Berbeda dengan beberapa perkara penting lainnya yang sering disinggung Jokowi di berbagai media seperti hoax, ujaran kebencian, isu PKI, pelemahan KPK, dan gaduhnya para menterinya.

Jokowi juga tampaknya rajin menanggapi wacana-wacana yang dihembuskan pihak yang berseberangan dengan dirinya, utamanya di tahun politik ini, misalnya: Indonesia bubar 2030 yang diucapkan Prabowo Subianto, #2019GantiPresiden yang diusung PKS, tudingan Jokowi otoriter, hingga ‘Jokowi ngibul‘ yang dilontarkan Amien Rais.

Di luar itu, bahkan soal-soal remeh pun tak luput dari komentar Jokowi. Misalnya, presiden pernah menyinggung pernikahan penyanyi Raisa Andrina dengan Hamish Daud yang ramai dibincangkan. Tapi bukan soal momen sakral keduanya, Jokowi berkomentar soal kicauan di media sosial bahwa Raisa sebagai aset negara diambil asing.

“Saya dikomplain mengenai Raisa. Pak Presiden, ini satu lagi aset Indonesia lepas ke tangan asing karena suaminya Australia. Belum saya jawab, lagi Cyntia Bella dinikahi Malaysia.” kata Presiden dalam acara puncak perayaan Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Senin (9/11).

Jokowi juga tak ketinggalan menonton dan mengomentari film Dilan, film yang bercerita percintaan anak SMA yang diangkat dari novel karya Pidi Baiq dan sedang digandrungi anak-anak muda. Usai menonton film itu, Jokowi memberikan penilaian di depan wartawan. Belakangan, cara Jokowi menjelaskan film Dilan menjadi bahan pembicaraan di dunia maya.

“Tadi saya melihat film ini, Dilan itu, sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya, dengan sudut pandang, dengan kamera yang pas gitu. Jadinya, semuanya apa, e, kaget dan menjadi sebuah booming. Ini sudah lebih dari berapa? Tujuh juta kan?” ujar Jokowi yang didampingi anak dan menantunya, Minggu lalu (25/2) di Plaza Senayan Jakarta.

Lepas perlu tidaknya Jokowi menanggapi di kasu penipuan travel ini, masalah terbesarnya justru kita tidak pernah bisa berkaca dari kasus-kasus kecil yang terjadi sebelumnya. Kasus First Travel hanya sebuah bom besar, setelah sekian lama Pemerintah (Kemenag) sesungguhnya menganggap bahwa urusan ibadah umrah (juga kemudian haji) adalah urusan semata bisnis, berorientasi pasar, dan ibadah yang bersifat personal. Lembaga travel umrah swasta kemudian dengan mudah bermunculan di samping karena adanya pembatasan quota haji, juga lantaran lemahnya pengawasan dan upaya preventif dari pemerintah, sehingga hal itu sering terjadi berulang kali.

Boleh jadi pengawasan Kementerian Agama kepada biro perjalanan umroh atau travel nakal telah dilakukan, namun tidak maksimal. Indikatornya, travel-travel tidak dipanggil, mestinya ada evaluasi bertahap. Evaluasi misalnya bisa dilakukan enam bulan atau setahun sekali. Izin juga ada batas waktunya dan dilakukan pengawasan, travel yang baik bisa dipertahankan, yang tidak baik dievaluasi dan yang buruk bisa dilakukan pencabutan izin. Ditambah persoalan SDM Kemenag yang terbatas, membuat kasus penipuan travel umrah nakal ini tak terselesaikan sampai akar.

Atas dasar itu, wajar jika anggaot DPR Arteria Dahlan mengaku kecewa dengan kinerja Kemenag selama ini dalam menangani kegiatan perjalanan umrah. Pasalnya, Kemenag dianggap tidak berhasil melakukan pencegahan terhadap keberadaan biro perjalanan umroh yang berbuat curang dan jelas-jelas melakukan penipuan. Bahkan dengan mudahnya Kemenag memberi izin pada biro-biro tersebut. Meski kritik Aretria dengan menyebut “bangsat” terhadap Kemenag dinilai kasar dan tak pantas diucapkan oleh anggota dewan yang terhormat.

Arteria menggunakan kata ‘bangsat’ dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung M Prasetyo, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Arteria meminta kejaksaan tak hanya menginventarisir biro umrah bodong, tapi ikut mencegah dan menindak. Rapat ini sempat menyinggung soal travel umrah bodong. Saat itu, Arteria mengemukakan kekesalannya hingga akhirnya menyebut Kemenag dan orang yang ada di dalamnya ‘bangsat’.

“Yang dicari jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bangsat, Pak, semuanya, Pak!” tuding Arteria.

Tentu saja, kita mengapresiasi Kemenag yang telah menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Terbitnya PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Yang menarik di PMA baru ada pembatasan waktu maksimal pendaftaran dan keberangkatan jemaah umrah maksimal 3-6 bulan, serta diatur standar pelayanan minimal.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan, regulasi baru ini diberlakukan untuk membenahi “industri” umrah. “PMA ini kami buat untuk menyehatkan “bisnis” umrah sekaligus melindungi jemaah. Selama ini ibadah umrah terganggu oleh pelaku bisnis yang nakal sehingga jemaah rentan menjadi korban,” jelas Nizar saat jumpa pers di kantor Kemenag, Selasa (27/03).

Namun, apalah guna banyaknya dan ‘manisnya’ regulasi, jika tak dibarengi oleh mental pelayanan publik yang baik dan tak dipatuhi semua pihak, termasuk oleh si empunya regulasi itu sendiri. Bukankah kekacauan bernegara dan sumber dari permasalahan negeri saat ini, salah satunya karena dipenuhi elite yang melabrak dan mekuk-nekuk aturan?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here