Mari Rame-Rame Swasta dan Asing Masuk ke Infrastruktur

0
88
Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pelibatan asing dan swasta dalam pengelolaan infrastruktur adalah dalam rangka menggerakkan roda perekonomian

Nusantara.news, Jakarta – Rencana pemerintah untuk melepas pengelolaan sejumlah infrastruktur BUMN kepada swasta dan asing menimbulkan pro dan kontra. Mulai dari jalan tol, bandara hingga pelabuhan pengelolaannya akan ditawarkan kepada swasta dan asing dengan dalih agar lebih berkembang.

Rencana ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pada saat yang sama Presiden Jokowi memiliki nafsu yang menggebu-gebu membangun infrastruktur dengan anggaran biaya mencapai Rp5.500 triliun.

Pada saat yang sama, penerimaan pajak jauh dari harapan, sampai 31 Oktober 2017 realisasi penerimaan pajak baru sebesar 67,7%% atau Rp869,6 triliun dari target pajak pada 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Padahal sampai Maret 2017 masih ada sisa-sisa program pengampunan pajak (tax amnesty), tapi toh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih juga tak sanggup memenuhi target penenerimaan pajak.

Jumlah penerimaan pajak sebesar Rp869,6 triliun itupun merupakan formulasi antara pendapatan bruto dikurangi restitusi melalui surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) atau Rp974 triliun dikurangi Rp104,37 triliun. Pendek kata, masih ada kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp414 triliun.

Realisasi penerimaan pajak sejak 2006 hingga 2017, dan kemungkinan besar 2018, selalu jauh lebih rendah dari target. Itu sebabnya Pemerintah perlu melibatkan swasta dan asing guna memenuhi target pembangunan mega proyek infrastruktur.

Adapun pengelolaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan swasta dan asing antara lain 11 bandara,

Daftar aset infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan swasta dan asing

Dibantah keras

Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah akan menggunakan skema Limited Concession Scheme (LCS), dengan membuka peluang bagi swasta untuk sama-sama menggarap proyek infrastruktur.

Menurutnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa menjadi pilot project yang ideal untuk penerapan LCS pertama di Indonesia. Untuk itu, pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji skema ini.

Dia meyakini, dengan diterapkannya skema ini akan ada banyak operator tingkat dunia yang mampu mengembangkan rute baru dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar bandara yang berada pada urutan atas.

Pengamat Ekonomi Rheinald Kasali menilai pelibatan pihak asing baik swasta maupun pemerintah langsung dalam proyek pembangunan sejumlah bandara dan pelabuhan di Tanah Air bukan berarti menjual bandara atau pelabuhan ke pihak asing.

Menurutnya, banyak alasan positif yang melatarbelakanginya, antara lain ini merupakan sinergi pemerintah dan swasta karena kerja sama yang dimaksud bukan hanya dengan asing tapi juga swasta nasional.

“Dalam sebuah kerja sama bisnis, ini merupakan hal yang sangat biasa. Sederhana saja, asing bawa modal, SDM, dan teknologi yang nantinya akan terjadi transfer teknologi dan kemampuan yang manfaatnya besar sekali bagi kita,” katanya.

Pelibatan swasta dan asing dalam pengelolaan infrastruktur ini—terutama bandara Soekarno-Hatta–ditafsirkan banyak pihak sebagai menjual infrastruktur. Tentu saja hal ini dibantah oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Rencana pemerintah sesungguhnya ialah menggandeng swasta dalam pengelolaan bandara tersebut.

Hal yang sama juga akan dilakukan pada fasilitas lain seperti pelabuhan. “Jadi tidak ada yang menjual (Bandara Soekarno-Hatta). Apalagi juga pelabuhan itu juga kerjasama terbatas. Even kita kerjasama dengan Pelindo 1,2,3,4 itu kerjasama terbatas. Nanti asetnya ke kita,” ujarnya.

Menhub mengatakan pelibatan swasta dan asing sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. “Kita ingin mandiri secara ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis domestik di Indonesia, Bapak Presiden sudah mencanangkan program tol laut untuk menanggulangi disparitas harga antara barat dan timur,” kata Budi.

Budi juga menuturkan dengan adanya kapal-kapal reguler yang menjadi trayek tol laut, biaya transportasi angkutan menjadi turun. Tol laut juga menggairahkan kehidupan ekonomi warga, sebab selain harga komoditas semakin terjangkau dan juga warga dapat menjual hasil produksinya.

Ditentang habis

Khusus mengenai pelibatan swasta dan asing pada pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta merupakan sebuah pemikiran yang sesat. Apalagi bandara ini sangat menguntungkan di banding bandara-bandara lain.

Wacana ini ditentang habis oleh ekonom senior Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menyebut, ide itu adalah cara berpikir yang keblinger dan konyol.

“Soekarno-Hatta adalah bandara paling menguntungkan, paling cash-rich. Kok malah mau diswastakan, cara berfikir keblinger dan konyol,” cetus Rizal dalam cuitannya di akun Twitter.

Jika jadi pengelolaan bandara-bandara dan bahkan pelabuhan kepada swasta dan asing, terutama untuk bandara Soekarno-Hatta, menurutnya, bukan sikap yang konsisten dengan i Nawacita dan Trisakti seperti yang selama ini kerap disuarakan Presiden Joko Widodo.

“Menyedihkan, ternyata Nawacita dan Trisakti hanya jadi slogan, bukan jadi referensi kebijakan. Semakin menjauhkan diri dari cita-cita kemerdekaan,” tegas Rizal.

Di cuitan berikutnya, kritikan Rizal tersebut ternyata membuat Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi panas kupingnya. Dan sang menteri pun langsung menghubungi Rizal.

“Barusan (saat cuitan ditulis) Menteri Perhubungan Budi Karya WA saya, bahwa ‘Bandara Soetta tidak akan dijual’. Ide-ide lain sedang dibahas. Saya ucapkan terima kasih dan katakan, ‘Marwah NKRI perlu dijaga’. Terima kasih Mas Budi,” tegas Rizal.

Ia juga menyebutkan, ide untuk menjual aset-aset bangsa ini memang sudah ada sejak era Megawati Soekarnoputri memerintah. Mega memang ada ide yang diumumkan bahwa stadion Gelora Bung Karno mau dijadikan jaminan penerbitan miliaran dollar AS dari sukuk (obligasi syariah). Setelah diprotes Rizal dan dibatalkan.

Bahkan gaya protes Rizal saat itu juga terkesan lucu. Dia menulis, “Megawati rencananya mau jual Soekarno-Hatta tahun 2002. Saya umumkan (ke Megawati): ‘Silahkan jual bagian Soekarno saja, Hatta jangan!’ Akhirnya batal,” celoteh manta Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya ini.

Rencana swastanisasi aset negara ini memang sangat gencar di era Jokowi. Bahkan banyak jalan tol yang direncanakan akan dilepas 100 persen ke swasta.

Saat ini, Budi Karya tengah menggodok swastanisasi pelabuhan dan bandara. Sebab selama ini bandara maupun pelabuhan tersebut masih mengharapkan subsidi dari APBN. Padahal status bandara atau pelabuhan itu komersial.

“Bisa dibayangkan, bandara yang sudah komersial, tetapi masih menggunakan APBN. Makanya kita akan kasih kesempatan swasta untuk mengelola dan bisa kerja sama. Baik itu swasta murni atau BUMN,” kata dia.

Sepertinya persoalan pelibatan swasta dan asing yang massif dalam pengelolaan infrastruktur lebih mencerminkan keterbatasan APBN. Disamping juga ingin membuat pengelolaan bandara, pelabuhan dan tol lebih profesional.

Tapi, satu hal yang sulit dibantah, pada akhirnya ongkos tiket bandara, kapal laut dan tol akan membubung tinggi tak terkendali. Pada saat itu lah kita sadar bahwa lebih baik mengelola sendiri untuk kepentingan anak bangsa ketimbang menyerahkannya pada swasta dan asing.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here